SUARAINDONEWS.COM, Jakarta – Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar atau Gus Muhaimin menginstruksikan agar Fraksi PKB DPR benar-benar mengawal alokasi anggaran 20 persen APBN untuk pendidikan. Hal ini untuk memastikan bonus demografi di Indonesia bisa menjadi berkah bukan menjadi bencana.
“Alokasi 20 persen APBN untuk pendidikan salah satunya diperjuangkan oleh anggota Fraksi PKB periode 1999-2004, Gus Yusuf Muhammad. Namun, saat ini ternyata alokasi 20 persen APBN untuk pendidikan belum sepenuhnya untuk pendidikan, maka saya menginstruksikan agar Fraksi PKB bisa memastikan agar anggaran 20 persen untuk pendidikan benar-benar untuk fungsi Pendidikan,” ujar Gus Muhaimin dalam Peringatan Hari Santri dan Hari Lahir ke-22 Fraksi PKB DPR, Senin (1/11/2021).
Gus Muhaimin mengatakan Gus Yusuf saat memperjuangkan alokasi 20 persen APBN untuk pendidikan ditentang banyak kalangan. Ahli anggaran menilai tidak mungkin dengan keterbatasan APBN dan besarnya kebutuhan konsolidasi pascakrisis ekonomi ada anggaran 20 persen khusus untuk pendidikan.
“Namun saat itu Gus Yus bersikukuh untuk memperjuangkan ide tersebut karena menilai bahwa dalam masa transisi yang dibutuhkan adalah investasi di bidang pendidikan. Terbukti visi Gus Yus itu hari ini benar adanya, di mana lanskap dunia pendidikan kita sudah jauh lebih baik,” ucap wakil ketua DPR ini.
Sementara itu, Ketua Fraksi PKB DPR Cucun Ahmad Syamsurijal mengatakan pihaknya memang memberikan penghargaan bagi ‘lebah-lebah’ atau anggota DPR dari PKB yang menorehkan prestasi di masa lalu.
Gus Yusuf Muhammad termasuk salah satu ‘lebah parlemen’ yang masuk kategori penerima penghargaan bersama KH Cholil Bisri dan Prof Cecep Syarifuddin.
KH Cholil Bisri dinilai mampu mewarnai kiprah FPKB dengan pendekatan-pendekatan fiqih dalam berbagai keputusan dan langkah politik. Sementara, sebagai seorang akademisi, Prof Cecep mampu memberikan pendekatan-pendekatan akademis
“Bersama Gus Yus, Kiai Cholil dan Prof Cecep mampu memberikan warna atas peran FPKB dalam melaksanakan tugas-tugas keparlemenan di masa awal eksistensi PKB sebagai partai baru hasil reformasi,” ujar Cucun.
Saat ini, kata Cucun, peran para pendahulu tersebut diteruskan para lebah parlemen. Salah satu yang cukup monumental yang diukir para ‘lebah parlemen’ dewasa ini ada lahirnya Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.
Menurutnya, UU Pesantren menjadi tonggak sejarah sebagai bentuk pengakuan negara akan peran penting pesantren dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Ke depan kami akan terus melakukan berbagai terobosan, demi menjaga keberpihakkan kami kepada kepentingan masyarakat,” kata Cucun.
Dalam Dialog Kebangsaan Bertajuk Kemandirian dan Kesejahteraan Pesantren, sejumlah narasumber memastikan kehadiran negara untuk pesantren.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang hadir secara virtual mengungkapkan negara terus meningkatkan layanan kepada pesantren.
Kehadiran negara ini diwujudkan dalam berbagai program untuk pesantren di sejumlah kementerian/lembaga negara.
“Komitmen negara untuk pesantren terus kita tingkatkan, kendati demikian kita juga berharap agar santri terus meningkatkan perannya dalam kehidupan berbangsa,” kata Sri Mulyani.
Sri Mulyani menilai santri mempunyai potensi besar dalam kehidupan bangsa. Tidak sekadar pandai dalam ilmu agama, tetapi mempunyai potensi besar sebagai socialpreneur.
“Kami yakin santri-santri di Indonesia ke depan akan semakin berperan dalam kehidupan bangsa,” ucap Sri Mulyani.
Pada kesempatan itu, Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah mengungkapkan layanan negara kepada pesantren memang terus meningkat dari tahun ke tahun.
Di Kementerian Ketenagakerjaan, program Balai Latihan Kerja (BLK) untuk terus pesantren masih terus berjalan. Di BLK-BLK ini dikembangkan pembelajaran vokasi secara massif untuk memberikan kontribusi positif bagi peningkatan produktivitas dan daya saing bangsa.
“Kita tentu berharap bahwa santri yang ikut program pembelajaran vokasi melalui BLK Pesantren mempunyai kemampuan teknis tidak sekadar Ilmu Agama saat terjun ke masyarakat,” kata Ida.
Menteri Agama Yaqut Cholili Qoumas menegaskan Kementerian Agama terus mengembangkan berbagai program untuk kemandirian dan kesejahteraan pesantren.
Kendati demikian, karena keterbatasan anggaran negara tidak bisa proses afirmasi ini langsung menyentuh seluruh pesantren yang ada di Indonesia.
“Dengan keterbatasan anggaran yang ada tidak mungkin mengafirmasi semua pesantren di Indonesia. Oleh karena itu pengembangan Pesantren dilakukan secara bertahap,” kata Gus Yaqut.
Pengasuh Ponpes API Tegalrejo KH Yusuf Chudlori mengakui sudah banyak program pemerintah ditujukkan untuk pesantren. Namun, pesantren tetap butuh afirmasi sehingga sumber daya potensi pesantren bisa berkembang.
Gus Yusuf mendukung orkestrasi agar semua program pemerintah untuk pesantren bisa lebih efektif dan tepat sasaran.
Menurutnya, di lapangan sering kali pengelola pesantren tidak tahu-menahu dengan berbagai program kementerian/lembaga untuk pesantren. Akibatnya, program-program tersebut tidak bisa diakses oleh pesantren.
“Oleh karena itu kami berharap Fraksi PKB mampu menjadi pendamping perjuangan pesantren untuk memastikan berbagai layanan negara untuk pesantren bisa tepat sasaran,” kata Gus Yusuf. (wwa)
