SUARAINDONEWS.COM, Jakarta Pakar komunikasi politik dari Universitas Gajah Mada, Nyarwi Ahmad, PhD menilai di tengah berjalannya tahun politik, saat ini terjadi ledakan partisipasi politik. Hal itu terlihat dari penggunaan media sosial facebook, twitter, instagram, dan lainnya berkaitan dengan konten politik.
“Ledakan partisipasi politik sangat luar biasa terjadi di Indonesia. Partai politik harus bisa memanfaatkan ledakan partisipasi politik ini. Penggunaan media sosial di Indonesia termasuk terbesar di dunia, “ ujar Nyarwi dalam diskusi bertema “Penguatan Partisipasi Politik Masyarakat” di Media Center MPR/DPR/DPD, Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (31/9/2018).
Nyarwi menjelaskan partisipasi politik adalah substansi atau inti dari demokrasi. Tidak ada demokrasi tanpa partisipasi. “Tagar 2019 Ganti Presiden atau tagar 2019 Tetap Bersaudara, merupakan satu metamorphosis partisipasi politik. Partisipasi bertemu antara yang online dan offline, atau antara media sosial dan kenyataan (real).
“Ini positif karena partisipasi kelas menengah yang sebelumnya malu-malu sekarang muncul dan menguat. Bahasa-bahasa politik tidak lagi dengan bahasa standar, yang formal, ilmiah. Tapi bahasa visual, seperti meme,” jelasnya.
Nyarwi menambahkan penggunaan media sosial di Indonesia termasuk terbesar di dunia. Karena itu partai politik harus memanfaatkan partisipasi politik ini dengan mengambil peran dalam narasi atau menggaet aktor-aktor penting dalam partai politik. “Ini harus dimanage kepedulian masyarakat dengan dunia politik itu merupakan satu poin. Karena itu tingkat kepercayaan pada partai politik perlu ditingkatkan. Bonus demografi dan kelas menengah akan membuat riuh perpolitikan, “ katanya.
Dalam kesempatan sama, anggota Fraksi PKB Abdul Kadir Karding mengatakan partisipasi politik menjadi ukuran bagi demokrasi. Kalau partisipasinya besar dianggap demokrasi lebih baik. Tapi kalau partisipasinya rendah maka menjadi lampu kuning bagi demokrasi.
“Partisipasi bisa menjadi ukuran legitimasi sebuah kekuasaan. “Saya kira para politisi harus secara cerdas dan kreatif menggunakan instrumen media komunikasi seperti media sosial untuk menggerakan kesadaran masyarakat akan hak dan kewajiban memilih. Medsos harus menjadi instrumen,” katanya.
Karding menambahkan di tengah 30 persen pemilih generasi milenial, parpol sudah seharusnya berkampanye dan melakukan pendidikan dengan mengetahui karakter dan harapan generasi ini. “Mereka ini mobile, suka internet, yang praktis, berbau hobi, uang cash sudah tidak terlalu tertarik. Ciri-ciri mereka harus dipahami. Mereka juga mudah berpindah. Satu saat bisa ke Jokowi, tapi bisa pindah ke Prabowo,”katanya.(Bams/EK)
