SUARAINDONEWS.COM, Jakarta-Wakil Ketua MPR Mahyudin menilai sistem demokrasi langsung lewat Pemilu tak optimal apabila dalam masyarakat kondisi ekonomi, politik, sosial, budaya, dan pendidikan sangat memungkinkan terjadinya money politic.
“Money politic itu bisa berupa barang, bisa berupa uang”, ujar Mahyudin dalam diskusi yang digelar di media center, Komplek Parlemen, bertema ‘Demokrasi Ala Indonesia Minimalisir Pejabat Korupsi?’, Kamis (25/10/2018) lalu.
Mahyudin mengatakan
dari money politic yang terjadi membuat lahir pemimpin-pemimpin yang tak mempunyai kapasitas. Disebut pemimpin yang terpilih lewat Pilkada adalah orang-orang yang cenderung punya modal.
“Yang bagus bisa kalah karena tak punya modal, ” katanya.
Terpilihnya seseorang kepala daerah yang disponsori oleh seseorang, kelak, menurut Mahyudin akan menyebabkan kekuasaan yang ada akan tergadai. Dari sinilah membuat banyak kepala daerah kena OTT KPK. “Saya harap di Cirebon kepala daerah terakhir yang ditangkap KPK”, harapnya.
Diakui membuktikan mahar politik memang susah namun praktek semacam itu ada. Banyak orang yang mengaku diminta uang mahar atau uang perahu saat maju dalam Pilkada.
Wakil rakyat asal Kalimantan itu menyarankan pemilihan kepala daerah diserahkan ke DPRD. Namun Mahyudin mengakui tak ada jaminan pemilihan kepala daerah kembali ke DPRD bebas money politic namun kembali ke DPRD akan lebih memudahkan pengawasan.
“Pilkada lewat DPRD bisa saja nanti anggotanya langsung diawasi KPK”, tegasnya.
Mahyudin juga menyarankan untuk menghilangkan money politic, biaya operasional partai dan saat Pemilu ditanggung oleh negara. “Ini penting agar partai dan politisi tak terbebani masalah keuangan, ” ujarnya.(Bams)
