SUARAINDONEWS.COM, Jakarta-Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mengajak industri media penyiaran di Indonesia untuk memperhatikan kualitas konten. Menurutnya, tolok ukur kualitas konten tidak hanya dilihat dari rating, isi kebermanfaatan serta nilai informasi.
“Saya mengajak seluruh pelaku industri media dan penyiaran untuk meningkatkan praktik industri, agar kini menambah acuan kualitas konten tidak hanya berdasarkan rating, namun juga pada kebermanfaatan, tingkat informasi yang diberikan serta nilai kebudayaan Indonesia,” ungkapnya dalam Webinar Melawan Berhala Rating: Menguak Peran Rating dan Share dalam Industri, yang berlangsung dari Jakarta, Sabtu (16/10/2021).
Sebagai salah satu sarana penyebaran informasi, hiburan dan edukasi masyarakat, menurut Menkominfo industri media penyiaran memiliki peran penting untuk membumikan Pancasila dan budaya bangsa Indonesia kepada masyarakat.
“Peran penting tersebut sudah seyogyanya menjadi panduan bagi pelaku industri media dan penyiaran dalam pelaksanaan kegiatan komersial yang dilakukan, pemilihan konten, apresiasi dan perlindungan terhadap produsen konten,” tandasnya.
Menteri Johnny mengharapkan berbagai kegiatan konten penyiaran harus mampu menghadirkan hiburan yang edukatif. Sehingga dari sisi kebermanfaatannya, pelaku industri media dan penyiaran telah melaksanakan peran penting dalam menyebarkan konten berkualitas.
Menkominfo meyakini peluang itu bisa dikembangkan, karena negara Indonesia dianugerahi budaya yang sangat beragam dan menarik untuk diolah menjadi tayangan hiburan bagi masyarakat.
“Maka pemanfaatan teknologi digital diharapkan mentransformasi praktik industri eksisting, agar menjadi semakin efisien dan edukatif untuk mewujudkan Indonesia Terkoneksi, Semakin Digital, Semakin Maju,” ujarnya.
Menkominfo menjelaskan kehadiran media asing dengan konten berkualitas bisa melakukan ekspansi ke Indonesia, karena tidak hanya semata untuk mencari rating. Menurutnya, media asing lebih memfokuskan pada bagaimana memotivasi potensi jumlah audiens serta pertimbangan komersial.
“Kondisi tersebut membuktikan bahwa rating pada suatu acara bukan hanya menjadi satu-satunya tolok ukur kualitas dan kesuksesan suatu program siaran televisi,” ujarnya.
Memperhatikan perkembangan teknologi dan disrupsi teknologi digital, pemerintah berupaya mengakomodasi konvergensi media di era digital dengan penyediaan payung hukum yang tepat.
“Tata kelola penyiaran saat ini diatur melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Sektor Postelsiar,” jelas Menteri Johnny.
Menkominfo menegaskan kembali dalam regulasi tersebut, industri penyiaran Indonesia didefinisikan sebagai kegiatan komunikasi massa yang mempunyai fungsi sebagai informasi, pendidikan, hiburan sehat, kontrol dan perekat sosial.
“Industri penyiaran yang saat ini masih menjadikan rating sebagai acuan pembuatan konten, perlu bergerak maju untuk melihat lebih jauh dari rating,” paparnya.
Menghadapi tantangan pengelolaan Over The Top (OTT), menurut Menkominfo, Pemerintah juga siap berkolaborasi dengan menghadirkan tata kelola media sebagai bagian upaya meningkatkan kontribusi sektor ekonomi mikro.
“Untuk menghasilkan efisiensi dan produktivitas industri yang lebih baik, menghasilkan konten berita dan siaran yang lebih berkualitas, membentuk selera pasar media dan penyiaran yang lebih relevan dengan kebutuhan konsumen atau pemirsanya sendiri,” jelasnya.
Webinar yang digelar Universitas Mercu Buana Jakarta itu juga menghadirkan narasumber Anggota Komisi I DPR RI Muhammad Farhan, Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Pusat Irsal Ambia, Pemimpin Redaksi Liputan6 SCTV dan Fokus Indosiar Retno Pinasti, Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana Elly Yuliawati, serta Ketua Program Studi Magister Ilmu Komunikasi UMB Heri Budianto.(RF).
