SUARAINDONEWS.COM, JAKARTA — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali jadi bahan evaluasi. Kali ini sorotannya datang dari Komite III DPD RI, terutama soal pelaksanaan MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar alias 3T.
Masalahnya bukan sekadar soal menu makanannya.
Di sejumlah daerah, persoalannya justru dimulai dari dapur SPPG yang belum merata, medan yang bikin distribusi tidak gampang, data penerima yang belum lengkap, sampai harga bahan pangan yang berbeda jauh dengan Pulau Jawa.
Hal itu dibahas Komite III DPD RI bersama Badan Gizi Nasional (BGN) dalam rapat kerja di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (6/10/2026).
Papua Barat Daya: 12 ribu penerima, tapi belum sampai 10 persen
Senator asal Papua Barat Daya, Hartono, mengungkapkan cakupan MBG di daerahnya masih terbatas.
Menurut dia, saat ini ada sekitar 12.000 penerima manfaat MBG di Papua Barat Daya. Namun jumlah tersebut disebut belum mencapai 10 persen dan mayoritas masih berada di kawasan perkotaan.
“Untuk daerah-daerah pinggir dan pedalaman masih belum menjadi prioritas,” kata Hartono.
Artinya, kalau di kota dapur MBG sudah jalan, jangan buru-buru mengira urusan selesai. Di daerah pinggiran dan pedalaman, ceritanya bisa berbeda.
Papua Pegunungan: Bukan cuma dapur, data penerima juga jadi masalah
Persoalan lain muncul dari Papua Pegunungan.
Senator Papua Pegunungan Arianto Kogoya mengatakan masih ada masyarakat yang belum terdata secara baik berdasarkan nama dan alamat.
Bahkan, menurut Arianto, sebagian masyarakat belum memiliki KTP.
Kondisi tersebut tentu membuat pendataan penerima manfaat menjadi tantangan tersendiri.
Ia menyebut di Papua Pegunungan saat ini baru terdapat 14 SPPG, sementara masih ada lima kabupaten yang belum ter-cover layanan MBG.
Jadi masalahnya bukan cuma, “Nasinya sudah ada belum?”
Tetapi pertanyaannya juga, “Orangnya sudah masuk data belum, dapurnya ada belum, dan bisa dikirim ke lokasi atau tidak?”
NTT punya medan yang bukan kaleng-kaleng
Senator asal Nusa Tenggara Timur (NTT), Maria Stevi, menyoroti tantangan geografis.
Wilayah NTT memiliki banyak gunung dan perbukitan. Kondisi tersebut membuat jarak yang sebenarnya terlihat masih masuk jangkauan ternyata bisa menjadi persoalan ketika harus mengantar makanan langsung ke penerima manfaat.
“Secara jarak memang masuk, tetapi karena penerima manfaat ini letaknya di bukit, sehingga mereka terpaksa tidak bisa menerima MBG,” ujar Maria.
Ini salah satu gambaran bahwa menjalankan MBG di Indonesia tidak bisa memakai satu resep yang sama untuk semua daerah.
Jarak 10 kilometer di kota mungkin biasa saja. Tapi kalau jalannya naik-turun gunung, ceritanya bisa berubah menjadi perjalanan penuh perjuangan.
Rp10 ribu di Jawa belum tentu sama rasanya di Maluku
Persoalan lain yang ikut dibongkar dalam rapat adalah harga bahan pangan.
Senator asal Maluku Ana Latuconsina mengatakan anggaran menu MBG dengan nominal yang sama belum tentu menghasilkan kualitas menu yang sama antara Jawa dan Maluku.
Menurutnya, harga bahan baku di Maluku bisa lebih tinggi sehingga daya beli anggaran menu menjadi berbeda.
“MBG di Jawa itu dengan uang 10 ribu menunya bisa bagus, karena harga bahan baku lebih murah ketimbang 10 ribu di Maluku,” jelas Ana.
Karena itu, ia meminta pembangunan dapur MBG di Maluku turut memperhitungkan kondisi harga bahan pangan setempat agar kualitas menu tetap terjaga.
BGN siapkan 480 SPPG untuk wilayah 3T
Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menjelaskan pengembangan SPPG di wilayah 3T dilakukan secara bertahap.
BGN sebelumnya memang telah mengaktifkan 480 SPPG di 16 provinsi yang mencakup wilayah 3T dan daerah dengan prevalensi stunting tinggi. BGN menyebut aktivasi tersebut sebagai bagian dari perluasan jangkauan MBG ke wilayah yang membutuhkan.
Dalam rapat dengan Komite III DPD RI, Agustina menyampaikan bahwa pengembangan layanan di wilayah 3T harus menyesuaikan kondisi masing-masing daerah.
Mulai dari geografi, infrastruktur, ketersediaan SDM dan ahli gizi, rantai pasok, perbedaan harga bahan pangan, hingga risiko cuaca ekstrem.
“Kami melakukan prioritas dan bertahap dalam mengoperasionalkan SPPG di daerah 3T,” ujar Agustina.
BGN juga menyiapkan regulasi agar SPPG dapat memanfaatkan pemasok dan pangan lokal dalam penyediaan menu MBG.
Langkah ini diharapkan membuat program lebih nyambung dengan kondisi masing-masing daerah sekaligus menghidupkan potensi pangan lokal.
DPD minta MBG jangan cuma jago di kota
Komite III DPD RI menilai persoalan pemerataan harus menjadi perhatian dalam evaluasi MBG.
Sebab, kalau tujuan program ini memberikan makanan bergizi kepada penerima manfaat, maka tantangannya bukan hanya membangun sebanyak mungkin dapur.
Dapur harus ada di tempat yang membutuhkan, makanannya bisa sampai, penerimanya terdata, bahan pangannya tersedia, dan kualitas menunya tetap terjaga.
Karena di Indonesia, kondisi tiap daerah memang tidak bisa disamakan.
Di kota mungkin tinggal masak dan antar. Di daerah 3T, bisa jadi harus menaklukkan gunung, jarak, cuaca, harga bahan pangan, sampai urusan data.
Itulah kenapa pemerataan MBG di daerah 3T kini menjadi salah satu pekerjaan rumah yang ikut disorot dalam evaluasi Komite III DPD RI bersama BGN.
(Riana P)
