SUARAINDONEWS.COM, Jakarta – Anggota Fraksi Partai Gerindra DPR RI M Husni menilai peringatan 81 tahun Kemerdekaan Republik Indonesia harus menjadi momentum untuk menjaga capaian pembangunan sekaligus memperkuat kemandirian bangsa.
Hal itu disampaikan Husni dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertema “Menjaga Kemerdekaan, Merawat Persatuan: Bersama Mewujudkan Keamanan dan Kondusifitas Bangsa” di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/8/2026).
Husni mengatakan kemerdekaan tidak cukup hanya diperingati sebagai bagian dari sejarah, tetapi harus diwujudkan melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Bagaimana tentunya kita dalam 81 tahun kemerdekaan tentang bagaimana bisa melakukan perawatan kemerdekaan,” kata Husni.
Sebagai salah satu indikator pembangunan, Husni menyoroti pertumbuhan ekonomi nasional. Ia menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal pertama mencapai 5,45 persen.
“Perkembangan ekonomi kita tercapai 5,45 persen pertumbuhannya di kuartal pertama dan ini tertinggi dalam beberapa tahun terakhir,” ujarnya.
Menurut Husni, pertumbuhan ekonomi perlu diikuti kebijakan yang mampu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat.
Sebagai anggota Komisi VIII DPR RI, Husni juga menyoroti penyelenggaraan ibadah haji. Ia mengapresiasi pembentukan Kementerian Haji dan Umrah yang menurutnya memberikan perubahan dalam tata kelola penyelenggaraan haji.
“Dengan dibukanya kementerian yang baru yang namanya Kementerian Haji dan Umrah, kita bisa melihat penyelenggaraan haji terbaik sepanjang sejarah,” katanya.
Meski demikian, Husni menilai evaluasi tetap diperlukan agar kualitas pelayanan kepada jemaah dapat terus ditingkatkan.
Selain ekonomi dan pelayanan publik, Husni menekankan pentingnya menjaga keamanan serta kerukunan masyarakat. Menurutnya, stabilitas sosial menjadi salah satu modal penting bagi keberlanjutan pembangunan nasional.
“Begitu juga kita bisa melihat tingkat kerukunan kita juga semakin tambah baik,” ujarnya.
Ia menambahkan, kondisi keamanan dan kerukunan harus dijaga secara bersama-sama agar masyarakat dapat menjalankan aktivitas sosial dan ekonomi dengan baik.
Pengamat politik IPR Iwan Setiawan yang turut menjadi pembicara dalam diskusi tersebut mengatakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sejak awal mengusung agenda kemandirian pangan dan energi.
Menurut Iwan, agenda tersebut kemudian diterjemahkan melalui sejumlah program pemerintah, di antaranya Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih dan Sekolah Rakyat.
“Kalau saya lihat kebijakan Pak Prabowo ini lebih pada sifatnya sosialisasi, jadi beliau ini langsung menyentuh dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat,” kata Iwan.
Namun, ia menilai program-program tersebut tetap menghadapi tantangan dalam pelaksanaannya. Karena itu, pemerintah perlu memastikan program prioritas berjalan sesuai tujuan dan memberikan manfaat kepada masyarakat.
Iwan juga menyoroti langkah pemerintah dalam melakukan penegakan hukum dan pemberantasan praktik korupsi. Menurutnya, berbagai kasus yang terungkap menjadi bagian dari proses penataan pemerintahan.
Ia menilai penegakan hukum perlu terus dilakukan secara konsisten agar kebijakan pemerintah memperoleh kepercayaan publik.
Di sisi lain, Iwan mengingatkan adanya tantangan komunikasi di era media sosial. Menurutnya, masyarakat perlu memiliki kemampuan untuk membedakan informasi yang telah terverifikasi dengan konten yang belum jelas sumbernya.
Ia menilai penyebaran informasi yang tidak terverifikasi dapat memengaruhi persepsi publik dan berpotensi memperbesar ketegangan di tengah masyarakat.
Karena itu, Iwan mendorong masyarakat, media, dan pengguna media sosial untuk lebih kritis dalam menerima informasi serta melakukan pengecekan terhadap sumber sebelum menyebarkannya.
“Hal-hal yang seperti ini harus kita cegah bersama, bukan hanya tugas pemerintah tetapi tugas kita semua, terutama teman-teman media kemudian aktivis media sosial dan masyarakat,” ujarnya.
Menurut Iwan, pemerintah juga perlu memastikan berbagai program prioritas yang telah dicanangkan dapat menunjukkan hasil yang terukur. Sebab, masyarakat pada akhirnya akan menilai bukan hanya dari kebijakan yang disampaikan, tetapi dari manfaat yang benar-benar dirasakan.
Ia menilai momentum kemerdekaan menjadi kesempatan untuk mengevaluasi perjalanan pembangunan sekaligus memperkuat persatuan, keamanan dan kemandirian nasional.
Dengan demikian, peringatan 81 tahun kemerdekaan diharapkan tidak berhenti pada seremoni, tetapi menjadi momentum untuk memastikan pembangunan, pelayanan publik, penciptaan lapangan kerja, kerukunan dan keamanan terus mengalami perbaikan.
(Robby Bustami)
