SUARAINDONEWS.COM – Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini mendesak Perusahaan Gas Negara (PGN) dan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menghentikan praktik saling lempar tanggung jawab terkait kebijakan gas nasional. Politisi Fraksi PDIP ini menegaskan tumpang tindih kebijakan telah membuat industri padat energi kesulitan beroperasi.
“PGN dan Kemenperin jangan hanya saling lempar tanggung jawab,” kata Novita dalam rapat kerja Komisi VII DPR RI yang menghadirkan direktur utama PGN dan Kemenperin, Senin (29/9/2025) kemarin.
Industri Padat Energi Tercekik
Novita menyoroti pembatasan volume penyaluran gas dan tambahan biaya distribusi yang diterapkan PGN. Kebijakan ini dinilai memukul pelaku industri yang bergantung pada pasokan energi murah dan stabil.
“Pembatasan kuota dan biaya tambahan membuat banyak pelaku industri tercekik. Industri padat energi bahkan sudah kesulitan untuk sekadar bernapas,” jelas legislator dapil Jawa Tengah IX ini.
Kebijakan HGBT Tidak Konsisten
Novita juga mempertanyakan ketidakjelasan kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) yang dinilai tidak konsisten di lapangan. Ia menegaskan PGN sebagai pelaksana tidak bisa sekadar berdalih bahwa keputusan ada di kementerian.
“Komisi VII butuh jawaban konkret, bukan sekadar melempar masalah ke pihak lain,” tegasnya.
Ancaman Masa Depan Industri Nasional
Novita menambahkan, persoalan gas dan stagnasi industri manufaktur tidak akan selesai jika kementerian dan BUMN masih terjebak ego sektoral. Menurutnya, masa depan industri nasional bisa terancam jika kebijakan gas tidak segera dibenahi.
“Jangan sampai masa depan industri kita hancur hanya karena kementerian dan BUMN saling melempar tanggung jawab,” pungkas Novita.
DSK
