SUARAINDONEWS.COM, Jakarta — Komisi V DPR RI mendorong pemerintah memperkuat sistem penanggulangan bencana melalui integrasi kelembagaan dan penyediaan anggaran khusus. Langkah tersebut dinilai penting agar penanganan bencana tidak terfragmentasi dan dapat berlangsung sejak masa tanggap darurat hingga pemulihan.
Pimpinan Komisi V DPR RI Syaiful Huda mengatakan kebutuhan integrasi kelembagaan terlihat dalam penanganan gempa bumi yang mengguncang Nusa Tenggara Timur (NTT). Saat ini, penanganan bencana masih melibatkan sejumlah lembaga dengan tugas dan kewenangan berbeda, seperti Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Basarnas, serta Kementerian Pekerjaan Umum.
“Ke depan memang ini perlu dikonsolidasikan, integrasi kelembagaan supaya satu komando itu bisa jalan,” kata Syaiful dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertema “Gempa NTT: Antara Geologi, Kebijakan, dan Nasib Warga” di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (20/8/2026).
Menurut Syaiful, Komisi V telah melakukan koordinasi dengan sejumlah lembaga dalam penanganan gempa NTT. Koordinasi tersebut mencakup pemantauan potensi gempa susulan dan tsunami, pencarian serta pertolongan korban, hingga pemulihan infrastruktur yang terdampak.
Syaiful meminta BMKG terus memberikan informasi terbaru mengenai kondisi pascagempa, terutama terkait kemungkinan gempa susulan dan potensi tsunami.
Ia mengatakan informasi kebencanaan harus disampaikan secara cepat dan spesifik hingga tingkat kabupaten dan kota agar masyarakat dapat mengambil langkah yang tepat.
“Kita minta dengan berbagai saluran, berbagai stakeholder terkait yang ada di NTT untuk itu bisa disampaikan kepada masyarakat umum, terutama masyarakat yang kena dampak bencana,” ujarnya.
Syaiful menambahkan, informasi tersebut penting terutama bagi masyarakat yang berada di wilayah rawan dan membutuhkan arahan mengenai kemungkinan evakuasi.
Komisi V juga meminta Basarnas mempercepat mobilisasi personel dan peralatan pencarian serta pertolongan dari wilayah terdekat dengan NTT.
Menurut Syaiful, berdasarkan koordinasi yang dilakukan, sumber daya Basarnas dari sejumlah provinsi terdekat dapat dikerahkan untuk membantu proses penanganan di lokasi terdampak.
Namun, ia mengakui masih terdapat korban yang tidak dapat diselamatkan akibat tertimpa bangunan yang roboh.
“Tidak semua bisa tertolong. Karena itu masih kita dapati seorang ibu beserta putrinya meninggal karena tertimpa rumah roboh dari rumah pribadinya,” kata Syaiful.
Ia menilai respons pencarian dan pertolongan dalam 12 hingga 24 jam pertama relatif berjalan baik, meskipun proses penanganan dan pemulihan masih terus dilakukan.
Di sektor infrastruktur, Syaiful mengatakan sejumlah ruas jalan mengalami kerusakan hingga terputus akibat gempa. Fasilitas publik, termasuk dermaga, juga dilaporkan terdampak.
Pemulihan akses menjadi penting untuk mempercepat distribusi bantuan kepada masyarakat yang mengungsi, khususnya warga yang berada di wilayah dataran tinggi.
Selain jalan, pemulihan sarana air bersih dan sanitasi juga menjadi prioritas.
“Beberapa infrastruktur, terutama perbaikan air bersih, sanitasi menjadi prioritas dari kerja PU,” ujarnya.
Syaiful mengatakan sektor kelistrikan juga terus ditangani oleh PLN untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat dapat kembali normal.
Sementara itu, pengamat kebijakan publik Rian Nugroho mengusulkan pemerintah membentuk lembaga ad hoc yang secara khusus menangani bencana.
Menurut Rian, lembaga tersebut tidak harus bersifat permanen. Pemerintah dapat membentuknya melalui Keputusan Presiden dengan masa kerja tertentu dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.
“Kita perlu mempunyai kelembagaan kebencanaan. Tetapi kelembagaan itu tidak harus dalam bentuk kelembagaan yang menetap,” kata Rian.
Selain kelembagaan, Rian mendorong pemerintah menyiapkan dana cadangan bencana berdasarkan rata-rata kejadian selama 10 tahun terakhir.
“Anggaran kebencanaan itu dirata-ratakan per tahun selama 10 tahun terakhir dan dialokasikan. Dana itu tidak boleh digunakan kecuali benar-benar untuk bencana,” ujarnya.
Rian juga menyoroti pentingnya sistem komunikasi saat terjadi bencana. Menurut dia, pemerintah perlu memiliki mekanisme yang memastikan informasi dari daerah dapat diterima dan diteruskan kepada masyarakat secara cepat dan akurat.
Ia mengusulkan revitalisasi sarana telekomunikasi di kantor kecamatan dan kelurahan sebagai bagian dari sistem komunikasi darurat.
Langkah tersebut dinilai penting untuk mengantisipasi kondisi ketika jaringan internet maupun komunikasi digital mengalami gangguan akibat bencana.
Syaiful menegaskan, penguatan sistem penanggulangan bencana tidak cukup hanya dengan mempercepat respons pada masa tanggap darurat. Pemerintah juga harus memastikan ketersediaan anggaran hingga tahap pemulihan.
“Kita ingin anggaran kebencanaan ini difokuskan dalam satu kelembagaan tunggal dan dari situ baru nanti didistribusikan sesuai dengan tugas dan fungsi,” katanya.
Menurut Syaiful, anggaran tersebut harus mampu membiayai pemulihan pelayanan publik dan infrastruktur yang rusak hingga kembali berfungsi.
“Supaya semua resource tidak berhenti di saat tanggap darurat, tapi juga sampai berlanjut memastikan semua pelayanan publik, semua infrastruktur bisa kembali seperti sedia kala sebelum gempa bumi,” ujarnya.
Ia berharap pengalaman penanganan gempa NTT menjadi bahan evaluasi untuk membangun sistem penanggulangan bencana nasional yang lebih terintegrasi.
Dengan kelembagaan yang lebih jelas, sistem komando yang kuat, komunikasi yang cepat, serta anggaran yang tersedia hingga tahap pemulihan, penanganan bencana diharapkan tidak hanya cepat pada saat kejadian, tetapi juga mampu memastikan masyarakat dan infrastruktur terdampak dapat pulih secara menyeluruh.
(Ginanjar Prio Wibowo)
