SUARAINDONEWS.COM, Makassar — Komisi IX DPR RI melaksanakan Kunjungan Kerja Reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025–2026 ke Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Kunjungan tersebut dipimpin Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Putih Sari dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program nasional di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan.
Putih Sari menyampaikan bahwa kunjungan kerja ini bertepatan dengan bulan suci Ramadan, yang menjadi momentum untuk memperkuat semangat pengabdian dan pengawasan terhadap program-program yang menyentuh langsung masyarakat.
“Kami hadir untuk memastikan transformasi sistem kesehatan nasional berjalan efektif dan berdampak pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Komisi IX DPR menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan sebagaimana diatur dalam tata tertib DPR RI,” tegas Putih Sari di Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, Makassar, Jumat (20/2/2026).
Legislator Fraksi Partai Gerindra tersebut menegaskan, Komisi IX turut mengawal implementasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan serta berbagai program prioritas pemerintah, termasuk pemeriksaan kesehatan gratis, penguatan layanan keluarga berencana, penanganan TBC, dan revitalisasi rumah sakit.
Tak hanya itu, Komisi IX mengapresiasi capaian pembangunan manusia di Sulawesi Selatan yang menunjukkan tren peningkatan. Di bidang kesehatan, capaian Universal Health Coverage (UHC) telah mencapai 100 persen di seluruh kabupaten/kota, dengan tingkat kepesertaan JKN di atas 95 persen.
Namun demikian, Putih Sari menegaskan bahwa UHC tidak hanya soal kepesertaan, tetapi juga kemudahan akses dan kualitas pelayanan. Ia juga meminta laporan terkait kepesertaan PBI, khususnya bagi kelompok rentan yang sempat dinonaktifkan dan progres reaktivasi di daerah.
Terkait program pemeriksaan kesehatan gratis, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah melaksanakan peluncuran pada 10 Februari 2025 dan mengoperasikannya di 24 Puskesmas, dengan cakupan skrining kardiovaskular, kanker, kesehatan jiwa, hingga pemeriksaan paru. Secara keseluruhan, 474 Puskesmas di Sulawesi Selatan telah melakukan pencatatan dan pelaporan logistik melalui sistem digital.
Dalam upaya eliminasi TBC, Sulawesi Selatan telah menerbitkan regulasi tingkat provinsi serta membentuk forum multisektor. Sebanyak 11 kabupaten/kota telah memiliki regulasi khusus TBC, dan 14 daerah memiliki Rencana Aksi Daerah. Dukungan anggaran juga dialokasikan melalui APBD Provinsi.
Upaya percepatan dilakukan melalui penemuan kasus aktif dengan portable X-Ray, skrining di sekolah, lapas, dan pesantren, investigasi kontak berbasis data, hingga pemberian terapi pencegahan TBC. Inovasi digital PADEPOK (Tangan Pertama Tuberkulosis) turut diperkenalkan sebagai metode skrining mandiri berbasis digital yang memungkinkan masyarakat melakukan deteksi awal dan konsultasi daring.
Komisi IX DPR juga dijadwalkan melakukan peninjauan ke Pasar Maricaya untuk memastikan keamanan pangan selama Ramadan, sebagai bagian dari fungsi pengawasan obat dan makanan.
Di bidang ketenagakerjaan, Komisi IX mengapresiasi capaian Sulawesi Selatan yang meraih Paritrana Award 2025 serta komitmen kuat dalam implementasi jaminan sosial ketenagakerjaan, termasuk bagi pekerja rentan hingga tingkat desa dan kelurahan.
Meski demikian, Putih Sari menyoroti tantangan tingkat pengangguran terbuka yang tercatat sebesar 4,45 persen pada 2025, serta penurunan tingkat partisipasi angkatan kerja menjadi 68,80 persen. “Penguatan pelatihan berbasis kompetensi harus terus dimaksimalkan, termasuk memperluas paket pelatihan yang mendorong lulusan membuka usaha mandiri. Ini penting untuk memperkuat struktur ekonomi yang didukung SDM berkualitas dan berdaya saing,” tegasnya.
Komisi IX DPR mendorong perluasan cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja informal seperti pedagang kaki lima, petugas kebersihan, penyandang disabilitas, dan sektor rentan lainnya.
Kunjungan kerja ini menegaskan komitmen DPR RI bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan, mempercepat eliminasi TBC, memperkuat ketahanan gizi, serta memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.
Dengan semangat Ramadan, Komisi IX DPR RI berkomitmen terus mengawal pelaksanaan program nasional secara transparan, inklusif, dan berkelanjutan demi peningkatan kualitas hidup masyarakat Sulawesi Selatan.
Turut hadir Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene beserta para Anggota Komisi IX DPR RI, yakni Sukur H. Nababan, Vita Ervina, Indah Kurnia, Ravindra Airlangga, Heru Tjahjono, Teti Rohatiningsih, H. Obon Tabroni, Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz, Netty Prasetiyani, Muh. Haris, Sahidin, Sri Meliyana Nafa Urbach, Ashabul Kahfi, Cellica Nurrachadiana, dan Lucy Kurniasari, serta anggota lainnya dari berbagai fraksi.
Serta dihadiri jajaran Pemerintah Provinsi, antara lain Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kepala Bappeda, Kepala Balai Besar POM, perwakilan BGN, BKKBN, UPT BP2MI, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Direktur RSUD Provinsi, perwakilan Puskesmas, kader Posyandu, IDI, APINDO, serikat pekerja, hingga Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Makassar. (EK)
