SUARAINDONEWS.COM, Jakarta-Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Isma Yatun mengatakan ada sejumlah tantangan utama terkait pemenuhan kebutuhan sumber daya dan perubahan lingkungan strategis BPK.
Beberapa tantangan tersebut mencakup manajemen perkantoran, sarana dan prasarana, keuangan, sumber daya manusia, sumber daya teknologi informasi, manajemen komunikasi, serta layanan pimpinan.
“Dalam menghadapi tantangan tersebut, pengelolaan sumber daya yang terbatas harus terus dilakukan secara optimal, cepat, agile, serta tetap tertib, akuntabel, efisien, dan efektif,” ujarnya.
Hal tersebut disampaikan saat membuka Rapat Koordinasi Sekretariat Jenderal (Rakor Setjen) di Auditorium BPK, dikutip dari laman resmi BPK, Jakarta, Jumat (24/02/2023).
Menurut dia, Setjen memiliki tugas menyelenggarakan serta mengoordinasikan dukungan administrasi serta sumber daya untuk kelancaran tugas dan fungsi BPK.
Karena itu, Isma mengapresiasi penyelenggaraan Rakor Setjen yang diharapkan dapat menghasilkan harmonisasi dalam menjawab tantangan pengelolaan sumber daya, kolaborasi aksi, dan memberikan solusi.
“Saya menyambut baik dan mengapresiasi penyelenggaraan rakor setjen ini karena beragamnya isu strategis dan tantangan yang harus ditangani ke-setjen-an untuk memberikan dukungan dan layanan bagi BPK, sesuai dengan tema kali ini: Harmonisasi Fungsi, Kolaborasi Aksi, Beri Solusi,” ungkapnya.
Rakor Setjen dilaksanakan selama dua hari sejak 20-21 Februari 2022 yang dipimpin Setjen BPK Bahtiar Arif dan diikuti para Kepala Biro, Kepala Pusat Kemitraan Global, pejabat administrasi dan pengawas, serta para pejabat fungsional di lingkungan Setjen BPK.
Rakor diisi dengan diskusi panel para Kepala Biro/Pusat yang dipimpin oleh Setjen. Pada kesempatan tersebut, para peserta rakor turut melakukan identifikasi isu strategis dan tantangan, diskusi, dan merumuskan usulan solusi.
Pada hari kedua pelaksanaan rakor, Selasa (21/2), Wakil Ketua BPK Agus Joko Pramono mengharapkan hasil rakor dapat diwujudkan secara konkret menjadi kebijakan yang implementatif.
“Dengan rakor ini, diharapkan setiap unit kerja memahami tugas dan tanggung jawabnya, serta memastikan bahwa semua program dan kegiatan dapat berjalan dengan optimal, tidak ada duplikasi kegiatan yang berpotensi tumpang tindih, serta memastikan bahwa setiap tugas dilaksanakan dengan baik,” kata Agus. (ANT/RF)
