SUARAINDONEWS.COM, Jakarta – Ketua MPR RI ke-16 sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo, menyampaikan bahwa salah satu tantangan terbesar yang akan dihadapi oleh pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto adalah menjaga dan memperkuat kemandirian pangan nasional. Pasalnya, sejak awal tahun 2024, Indonesia telah menghadapi tantangan serius di sektor perekonomian, terutama dengan berkurangnya stok dan meningkatnya harga berbagai komoditas pokok seperti beras, telur, daging, dan lainnya.
“Pemerintah mendatang harus bekerja keras untuk mencapai swasembada pertanian dan menjaga ketahanan pangan, terutama pada komoditas utama seperti beras, gula, kedelai, jagung, serta pemenuhan pasokan pakan ternak, dan swasembada daging serta susu,” ujar Bamsoet usai bertemu dengan Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey, di Manado, Sabtu (13/7/2024) kemarim.
Ketua DPR RI ke-20 dan Ketua Komisi III DPR RI ke-7 bidang Hukum & Keamanan ini menjelaskan bahwa kemandirian pangan nasional saat ini masih rapuh, mengingat Indonesia belum sepenuhnya mandiri dalam memenuhi kebutuhan pokoknya. Beberapa komoditas pangan masih harus diimpor, tidak hanya beras, tetapi juga kedelai, gula pasir, jagung, susu, daging, sayur, buah, dan tepung terigu.
“Sepanjang tahun 2024, pemerintah telah memastikan impor beras sebesar 3,6 juta ton. Pada tahun 2023, total impor beras mencapai 3,5 juta ton, yang diimpor dari Vietnam, Thailand, Myanmar, Pakistan, dan India. Meskipun total permintaan beras masyarakat diperkirakan mencapai 30,9 juta ton, produksi dalam negeri seringkali lebih rendah dari permintaan tersebut,” jelas Bamsoet.
Selain beras, kedelai sebagai bahan baku utama tahu dan tempe juga menjadi komoditas yang selalu diimpor. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Desember 2023, produksi kedelai dalam negeri hanya mencapai sekitar 555.000 ton, sementara total kebutuhan pasar lokal mencapai 2,7 juta ton.
“Untuk mengatasi hal ini, diperlukan penataan kembali infrastruktur pangan melalui skema pertanian kolektif yang terorganisir dan pemberdayaan kembali koperasi petani. Pembangunan sistem lumbung pangan yang berkualitas juga menjadi penting guna mengelola cadangan pangan, serta penataan ulang tata niaga komoditas pangan agar lebih berpihak pada petani dan menciptakan pasar yang adil bagi pelaku usaha dan konsumen,” pungkas Bamsoet.
DSK | Foto: Humas MPR RI
