SUARAINDONEWS.COM, Jakarta – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menggelar diskusi bersama para pengusaha tekstil untuk mencari solusi atas tantangan yang dihadapi industri garmen, khususnya terkait pemutusan hubungan kerja (PHK) yang marak terjadi belakangan ini.
Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer Gerungan atau Noel, menegaskan bahwa meskipun ekosistem industri tekstil dan garmen selalu dinamis, PHK tidak boleh disikapi dengan pesimisme.
“Ekosistem industri tekstil dan garmen nasional selalu berubah. Namun, banyaknya tantangan ketenagakerjaan dan kasus PHK bukan berarti harus ditanggapi dengan pesimistis,” ujar Noel dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk ‘Strategi Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas SDM Pasca PHK di Bidang Industri Tekstil’ di Jakarta.
Mitigasi PHK dan Dampak Sosial Ekonomi
Noel menekankan bahwa jika tren PHK ini tidak segera ditangani dengan intervensi yang serius, Indonesia berisiko kehilangan salah satu sektor industrinya yang strategis. Selain itu, dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan juga bisa sangat besar.
“Kita tidak boleh tinggal diam. Langkah-langkah strategis harus segera diambil agar tenaga kerja yang terkena PHK dapat kembali bekerja atau berwirausaha,” jelasnya.
Menurutnya, ada beberapa strategi jangka pendek yang bisa diterapkan untuk mengatasi dampak PHK di industri tekstil, antara lain:
– Pelatihan dan re-skilling tenaga kerja,
– Penyediaan lapangan kerja baru,
– Pendampingan dan akses permodalan bagi pekerja yang ingin berwirausaha,
– Perlindungan sosial bagi pekerja terdampak,
– Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan serikat pekerja.
Strategi Jangka Panjang untuk Industri Tekstil
Selain memastikan hak-hak pekerja yang terkena PHK tetap terpenuhi, Noel menegaskan pentingnya merumuskan solusi jangka panjang untuk menghadapi tantangan ini.
“Kita harus menyiapkan pekerjaan baru bagi mereka yang kehilangan pekerjaan serta memberikan keterampilan yang cukup bagi yang ingin berwirausaha,” tambahnya.
Senada dengan Noel, Dirjen Binalavotas Kemnaker, Agung Nur Rohmad, menyatakan bahwa peningkatan kompetensi tenaga kerja menjadi langkah penting agar mereka tetap dapat bersaing di dunia kerja atau beralih ke sektor lain yang lebih prospektif.
“Melalui FGD ini, kami membahas strategi konkret untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja yang terdampak PHK, agar mereka bisa kembali bekerja atau beralih ke bidang yang lebih menjanjikan,” tutup Agung.
Dengan adanya kolaborasi antara pemerintah dan sektor industri, diharapkan solusi yang dirumuskan bisa membantu tenaga kerja terdampak agar tetap produktif dan tidak kehilangan kesempatan kerja di masa depan.
(Anton)
