SUARAINDONEWS.COM, Jakarta — Hasil survei Lembaga Survei Studi Indonesia Raya (LSSIR) yang menempatkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam kategori “bermasalah” memantik respons keras dari Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bidang Kebijakan Publik, Idrus Marham.
Ia menegaskan, penilaian terhadap kinerja menteri tidak boleh dilepaskan dari fakta objektif dan capaian nyata di lapangan.
“Survei itu sah-sah saja, tapi tidak boleh bertentangan dengan akal sehat dan fakta. Kita harus objektif dalam melihat kinerja pemerintah,” ujar Idrus, Senin (13/4/2026).
Survei tersebut memang menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Prabowo Subianto masih tinggi di angka 70,5 persen. Namun, di saat yang sama, muncul catatan kritis terhadap sejumlah menteri, termasuk Bahlil, yang disorot terkait konsistensi kebijakan, transparansi, hingga isu integritas.
Bahlil Dinilai Ujung Tombak Energi Nasional
Menanggapi hal itu, Idrus justru menilai Bahlil merupakan salah satu menteri yang berada di garis terdepan dalam menjalankan visi besar Presiden, khususnya dalam membangun ketahanan dan kemandirian energi nasional.
Ia menekankan, sesuai kebijakan pembangunan Presiden Prabowo, masyarakat harus ditempatkan sebagai subjek, bukan sekadar objek. Dalam konteks ini, Bahlil dinilai menjalankan strategi tersebut melalui pelibatan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya energi, termasuk sektor pertambangan.
“Bahlil berada di garis depan, memastikan masyarakat ikut menjadi subjek-pelaku dalam pengelolaan sumber daya alam, bukan hanya penonton dan tidak menjadi objek,” tegas Idrus.
Langkah konkret yang disebut antara lain legalisasi dan penataan sumur minyak rakyat, pemberantasan praktik mafia tambang, serta pencabutan izin usaha pertambangan (IUP) yang tidak produktif atau melanggar aturan.
Data Capaian: Lifting Naik, Hilirisasi Melaju
Berdasarkan data terbaru Kementerian ESDM hingga awal 2026, pemerintah mencatat tren peningkatan lifting minyak nasional secara bertahap, sekaligus menjaga lifting gas tetap stabil untuk kebutuhan domestik.
Di sektor hilirisasi, investasi terus meningkat signifikan, khususnya pada komoditas strategis seperti nikel, tembaga, dan batu bara. Nilai proyek hilirisasi tercatat mencapai ratusan triliun rupiah, termasuk pengembangan kawasan industri berbasis smelter yang mendorong nilai tambah dalam negeri.
Sementara itu, program transisi energi juga terus dipercepat. Implementasi biodiesel B50 menjadi salah satu terobosan untuk menekan impor energi. Pemerintah juga memperluas bauran energi baru terbarukan (EBT) dengan target kapasitas mencapai puluhan gigawatt dalam beberapa tahun ke depan.
Program Pro-Rakyat dan Stabilitas Energi
Di sisi lain, program pro-rakyat seperti Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) dan listrik desa (Lisdes) terus diperluas. Hingga 2026, jutaan rumah tangga berpenghasilan rendah dan wilayah terpencil telah memperoleh akses listrik.
“Rakyat di daerah terpencil yang puluhan tahun tidak menikmati listrik, sekarang sudah merasakan. Itu kerja nyata,” ujar Idrus.
Ia juga menyoroti keberhasilan pemerintah dalam menjaga stabilitas energi nasional di tengah tekanan global, termasuk dampak konflik geopolitik di Timur Tengah. Indonesia dinilai mampu menjaga stok BBM di atas 20 hari, memastikan distribusi LPG tetap aman, serta menahan kenaikan harga BBM subsidi.
Kritik Survei: Wajar Jika Dipertanyakan?
Idrus menilai, jika survei menghasilkan kesimpulan yang bertentangan dengan fakta lapangan dan nalar akal sehat, maka wajar jika publik mempertanyakan objektivitasnya.
“Kalau hasil survei berbeda dengan realitas dan tidak masuk akal, jangan salahkan kalau muncul kecurigaan. Bisa saja orang menilai ada faktor subjektivitas, bahkan mungkin karena pesanan,” ujarnya.
Meski demikian, ia mengingatkan agar perbedaan pandangan tidak memicu perpecahan. Idrus mengajak seluruh elemen bangsa untuk tetap menjaga solidaritas sosial.
“Kita semua adalah anak bangsa. Mari kita rawat rumah besar Indonesia ini bersama-sama, dengan semangat kebersamaan dan objektivitas,” pungkasnya.
(Anton)
