SUARAINDONEWS.COM, Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menerapkan Program Padat Karya Tunai (PKT) di wilayah terdampak bencana di Pulau Sumatera sebagai upaya mendorong pemulihan ekonomi lokal sekaligus membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat. Program ini dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat secara langsung dalam kegiatan pemulihan infrastruktur pascabencana.
Melalui skema padat karya, masyarakat terdampak tidak hanya menjadi penerima manfaat pembangunan, tetapi juga berperan aktif sebagai pelaksana kegiatan di lapangan. Program ini dilaksanakan di sejumlah lokasi terdampak banjir bandang dan tanah longsor di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Pelaksanaan padat karya diharapkan dapat memberikan dampak langsung terhadap peningkatan pendapatan masyarakat sekaligus mempercepat perbaikan infrastruktur dasar.
Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan bahwa program padat karya merupakan strategi pembangunan yang berorientasi pada manfaat nyata bagi masyarakat. Program ini tidak hanya menghasilkan output fisik berupa infrastruktur, tetapi juga memberikan dampak langsung terhadap perekonomian lokal melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat. Dengan demikian, manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih merata oleh seluruh lapisan masyarakat.
Salah satu bentuk pelibatan masyarakat dilakukan melalui kegiatan pembersihan dan perbaikan infrastruktur permukiman yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari penanganan Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) berskala kecil, dengan melibatkan warga terdampak sebagai tenaga kerja harian dalam proses pemulihan sarana dan prasarana permukiman.
Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PU, Dewi Chomistriana, menjelaskan bahwa dalam skema Padat Karya Tunai, masyarakat dibayarkan upah harian sebesar Rp125.000 per orang. Saat ini, pembayaran masih dilakukan secara tunai. Ke depan, Kementerian PU bekerja sama dengan perbankan untuk memfasilitasi pembukaan rekening bagi masyarakat agar pembayaran dapat dilakukan secara non-tunai dengan nilai yang sama.
Secara berkelanjutan, Direktorat Jenderal Cipta Karya terus menyalurkan program padat karya melalui dukungan pembangunan dan pemulihan infrastruktur permukiman, antara lain Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS), Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS), Sanitasi Lembaga Pendidikan Keagamaan (LPK), Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW), serta Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R).
Berdasarkan hasil identifikasi hingga 31 Desember 2025, kerusakan infrastruktur berbasis masyarakat di Provinsi Aceh meliputi 31 unit PISEW di 13 kabupaten, 2 unit PAMSIMAS di 2 kabupaten, 44 unit SANIMAS di 9 kabupaten, 4 unit Sanitasi LPK di 3 kabupaten, serta 1 unit TPS3R di 1 kabupaten. Seluruh penanganan akan mengoptimalkan pelibatan tenaga kerja lokal melalui skema padat karya.
Di Provinsi Sumatera Utara, infrastruktur IBM terdampak meliputi 4 unit PISEW yang sempat terhenti, 6 unit SANIMAS di 3 kabupaten, serta 3 unit SPAM IBM perdesaan di 2 kabupaten. Pelibatan masyarakat diharapkan dapat mempercepat pemulihan layanan dasar sekaligus memberikan penghasilan bagi warga terdampak.
Sementara itu, di Provinsi Sumatera Barat, identifikasi kerusakan infrastruktur berbasis masyarakat meliputi 6 unit PISEW di 5 kabupaten, 150 unit SPAM IBM perdesaan di 8 kabupaten, 90 unit SANIMAS, 2 unit SANIMAS IDB di 1 kabupaten, 10 unit Sanitasi LPK di 3 kabupaten, 3 unit TPA, serta 1 unit TPS3R di 1 kabupaten.
Selain sektor permukiman, Kementerian PU juga menerapkan skema padat karya dalam kegiatan pembersihan ruas jalan nasional terdampak bencana. Pada lokasi yang sulit dijangkau alat berat, Kementerian PU melalui Direktorat Jenderal Bina Marga mengoptimalkan tenaga padat karya dengan dukungan peralatan berukuran kecil agar proses pembersihan tetap efektif dan menjangkau seluruh area terdampak.
Secara strategis, pelaksanaan padat karya oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Direktorat Jenderal Bina Marga, dan Direktorat Jenderal Cipta Karya sejalan dengan Visi PU 608, khususnya dalam mendukung pengentasan kemiskinan menuju 0 persen dan mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen per tahun. Melalui pelibatan aktif masyarakat dalam penanganan infrastruktur, program ini diharapkan mampu membuka akses pekerjaan, meningkatkan pendapatan harian, serta mempercepat pemulihan infrastruktur dasar seperti jalan, air bersih, sanitasi, dan infrastruktur sosial ekonomi lainnya di wilayah terdampak bencana.
(Anton)
