SUARAINDONEWS.COM, JAKARTA – Indonesia tengah menjajaki investasi asing untuk membangun jaringan kereta api Trans-Kalimantan sepanjang 2.772 kilometer.
Dua negara disebut tertarik menjajaki proyek besar ini, yakni China dan Rusia.
Namun, jangan buru-buru membayangkan kereta langsung meluncur melintasi Pulau Kalimantan. Sebab, sampai Oktober 2026, pemerintah masih mematangkan perencanaan, menghitung kebutuhan investasi, dan mengkaji kelayakan proyek tersebut.
Rencana pembangunan kereta Trans-Kalimantan menjadi salah satu agenda pengembangan infrastruktur transportasi nasional.
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi sebelumnya mengatakan pemerintah telah menjajaki peluang investasi dari dalam maupun luar negeri, termasuk China dan Rusia.
Penjajakan ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto agar Kementerian Perhubungan bersama PT Kereta Api Indonesia mengembangkan jaringan kereta api di Sumatra dan Kalimantan.
Menurut Dudy, pembangunan jaringan kereta di Kalimantan membutuhkan pekerjaan dari tahap awal. Berbeda dengan sebagian jalur di Sumatra yang sudah tersedia dan bisa dikembangkan secara bertahap.
Meski komunikasi dengan calon investor telah dilakukan, pemerintah belum memastikan negara atau perusahaan mana yang akan membiayai proyek tersebut.
Calon investor masih menghitung potensi bisnis dan diharapkan menyampaikan proposal kepada pemerintah.
Perkembangan terbaru disampaikan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, pada 8 Oktober 2026.
AHY mengatakan rencana pengembangan kereta api di Kalimantan masih dimatangkan oleh pemerintah, termasuk Kementerian Perhubungan dan PT KAI.
Salah satu tujuannya adalah memperkuat konektivitas antarwilayah sekaligus meningkatkan kapasitas angkutan barang.
Kalimantan Timur, misalnya, memiliki komoditas seperti batu bara dan minyak sawit mentah atau CPO yang membutuhkan sarana angkutan berkapasitas besar untuk menuju pasar domestik maupun ekspor.
Namun, pembangunan jaringan kereta api tidak bisa hanya mengandalkan potensi sumber daya alam. Pemerintah juga harus menghitung kebutuhan lahan, kesesuaian tata ruang, kemampuan anggaran, dan keberlanjutan investasi.
AHY belum menyebutkan jadwal pasti dimulainya pembangunan.
Panjang jaringan yang direncanakan mencapai 2.772 kilometer membuat proyek ini membutuhkan perencanaan dan pembiayaan yang besar.
Selain menentukan jalur prioritas, pemerintah perlu memastikan skema investasi yang digunakan tidak menimbulkan beban keuangan yang sulit ditanggung di kemudian hari.
Studi kelayakan, kebutuhan pembebasan lahan, serta potensi angkutan penumpang dan barang juga menjadi bagian penting dalam pengambilan keputusan.
Pengalaman proyek kereta cepat Jakarta–Bandung turut menjadi perhatian dalam pemberitaan internasional mengenai kemungkinan keterlibatan China. Karena itu, setiap kesepakatan investasi perlu memperhitungkan risiko biaya dan manfaat ekonomi secara cermat.
Jadi, rencana kereta Trans-Kalimantan sepanjang 2.772 kilometer memang sedang dijajaki dan mendapat perhatian calon investor asing, termasuk China dan Rusia.
Namun, minat investor belum berarti kontrak pembangunan sudah ditandatangani. Rute final, nilai investasi, pembagian pembiayaan, dan jadwal konstruksi masih perlu dipastikan.
Jika terealisasi, jaringan kereta ini diharapkan memperkuat konektivitas Kalimantan dan membantu distribusi komoditas.
Pertanyaan berikutnya, bukan hanya siapa yang akan membangun, tetapi juga bagaimana proyek ini dirancang agar layak secara ekonomi dan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat Kalimantan.
(Agus Marwan)
