SUARAINDONEWS. COM, JAKARTA — Dua hari menjelang ribuan muktamirin memadati Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, dinamika bursa calon Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) semakin menghangat. Sejumlah nama muncul dengan tingkat dukungan yang beragam, sementara hasil survei dan polling yang beredar belum menunjukkan satu kandidat yang benar-benar dominan.
Di tengah dinamika tersebut, Anggota Majelis Pertimbangan Organisasi Ikatan Keluarga Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA PMII), Idrus Marham, menegaskan bahwa Muktamar NU ke-35 tidak boleh direduksi sekadar menjadi arena perebutan jabatan Ketua Umum PBNU.
Menurut Idrus, Muktamar NU ke-35 justru harus ditempatkan sebagai momentum kebangkitan Nahdlatul Ulama memasuki abad kedua perjalanan organisasi. Momentum tersebut harus diarahkan untuk menata kepemimpinan, memantapkan arah perjuangan, sekaligus memperkuat peran NU dalam pembentukan peradaban ke depan.
“Sejatinya Muktamar NU yang ke-35, memasuki abad kedua perjalanan NU, harus menjadi momentum kebangkitan NU. Muktamar harus dilihat sebagai Momentum Persatuan sekaligus kebangkitan dalam rangka menatap kepemimpinan, memantapkan peran NU sebagai penentu pembentukan peradaban ke depan,” kata Idrus.
Idrus menilai, semangat kebangkitan tersebut harus diwujudkan melalui pilihan-pilihan yang ideal dalam proses Muktamar. NU, kata dia, tidak cukup hanya mempertahankan eksistensi organisasi, tetapi juga harus mampu menjawab perkembangan zaman tanpa kehilangan akar tradisi keagamaannya.
“Untuk itu maka kita harus melakukan hal-hal yang lebih ideal. Muktamar tahun ini harus menjadi momentum kebangkitan, memasuki abad kedua, dalam rangka penataan kepemimpinan untuk memantapkan peran NU dalam pembentukan peradaban ke depan,” ujarnya.
Ia menegaskan, kebangkitan NU tidak berarti meninggalkan tradisi yang selama ini menjadi fondasi organisasi. Sebaliknya, tradisi keagamaan Ahlussunnah wal Jamaah harus tetap dirawat dan dikembangkan secara kontekstual sesuai dengan perkembangan zaman.
“Jadi ada dua hal. Kita merawat tradisi keagamaan Ahlussunnah wal Jamaah sekaligus berperan dalam pembentukan peradaban sesuai dengan perkembangan yang ada,” tegas Idrus.
Hal itu, kata Idrus, juga menjadi semangat yang ingin ditegaskan melalui peluncuran buku *NAHDLATUL ULAMA dan TANTANGAN PERADABAN* (Memantapkan Arah Pergerakan, Menata Kepemimpinan, Membangun Masa Depan Nahdlatul Ulama).
*Buku tersebut tidak dimaksudkan untuk mengawal atau mengantarkan salah satu calon dalam kontestasi Ketua Umum PBNU, melainkan menawarkan gagasan secara konseptual mengenai kebutuhan NU terhadap kepemimpinan yang kuat*.
“Peluncuran buku NU dan Tantangan Peradaban: Memantapkan Arah Pergerakan, Menata Kepemimpinan, Membangun Masa Depan NU ini sama sekali tidak dimaksudkan untuk mengawal atau mengantar salah satu calon. Tetapi secara konseptual merupakan sebuah tawaran dalam menata kepemimpinan untuk memantapkan peran Nahdlatul Ulama dalam pembentukan peradaban ke depan,” kata Idrus.
Karena itu, Idrus berharap Muktamar NU dapat menjadi momentum untuk melakukan penataan kepemimpinan, memantapkan arah pergerakan perjuangan, sekaligus membangun masa depan NU agar semakin kuat dalam mengambil peran strategis di tengah perubahan zaman.
“Untuk itu maka Muktamar diharapkan melakukan penataan kepemimpinan, memantapkan arah perjuangan, sekaligus membangun masa depan NU. Dalam arti, memantapkan peran NU dalam rangka pembentukan peradaban ke depan,” ujarnya.
Idrus menilai, kepemimpinan PBNU ke depan harus mampu mengakomodasi berbagai corak pemikiran yang berkembang di lingkungan Nahdlatul Ulama. Kelompok Ashabiyah dan Wasathiyah tetap menjadi fondasi, namun NU juga membutuhkan ruang bagi kelompok Tajdidiyah yang inovatif.
“Untuk itu diperlukan kepengurusan yang mampu mengakomodasi kelompok Ashabiyah dan Wasathiyah, bahkan diperlukan kelompok Tajdidiyah yang inovatif,” tegasnya.
Dalam konteks kontestasi, dan dalam kerangka Muktamar Persatuan, Idrus menegaskan bahwa siapa pun memiliki hak yg sama untuk mencalonkan diri. Termasuk Ketua Umum PBNU saat ini, KH Yahya Cholil Staquf, apabila masih mendapatkan dukungan dan kehendak dari muktamirin.
“Siapa pun boleh mencalonkan diri, termasuk Ketua Umum sekarang ini, Gus Yahya. Kalau masih dikehendaki, ya sangat mungkin,” katanya.
Menurut Idrus, posisi Yahya Cholil Staquf dalam kontestasi juga harus ditempatkan secara proporsional. Kita tidak mempermasalahkan apabila Yahya kembali maju sepanjang mendapatkan dukungan dan kehendak dari para muktamirin. Itulah proses demokrasi.
“Gus Yahya itu bisa saja maju. Kalau memang masih dikehendaki oleh muktamirin, ya silakan. Yang penting semuanya kembali kepada kehendak Muktamirin,” ujarnya.
Namun, kebebasan mencalonkan diri tersebut, menurut Idrus, harus diikuti dengan etika kontestasi, terutama bila dikaitkan Institusi NU yg menggunakan kata Ulama. Ia mengingatkan seluruh pihak agar tidak saling menyingkirkan, apalagi menggunakan kampanye hitam untuk menjatuhkan kandidat tertentu.
“Jangan ada black campaign. Mengkritisi boleh, tetapi tidak boleh, lebih-lebih secara emosional, melakukan black campaign,” kata Idrus.
Ia juga mengingatkan agar perebutan kepemimpinan NU tidak dilakukan dengan pendekatan-pendekatan pragmatis yang justru berpotensi merusak substansi Muktamar.
“Apalagi misalkan dengan pendekatan-pendekatan pragmatis. Kalau itu dilakukan, itu adalah kontradiksi, paradoks dengan apa yang kita inginkan,” ujarnya.
Menurut Idrus, kritik terhadap kandidat merupakan bagian yang wajar dalam proses demokrasi. Namun, kritik harus tetap berada dalam koridor etika, objektivitas, dan semangat persahabatan.
Ia menegaskan, kontestasi Muktamar tidak boleh membuat warga NU terpecah. Sebab, yang dipertaruhkan bukan hanya posisi Ketua Umum PBNU, melainkan masa depan organisasi yang memiliki sejarah panjang dan peran besar dalam kehidupan kebangsaan.
“Jadi Muktamar ini adalah *Muktamar Persatuan* menandai kebangkitan Nahdlatul Ulama memasuki abad kedua,” katanya.
Idrus menilai persoalan terpenting bukan semata-mata siapa yang akan terpilih sebagai Ketua Umum PBNU, melainkan bagaimana kepengurusan mendatang mampu menghadirkan strong leadership sekaligus merangkul berbagai kelompok pemikiran di tubuh NU.
Sementara itu, survei Institut Nahdliyin Nusantara (Insantara) menempatkan Pengasuh Pesantren Bina Insan Mulia Cirebon, KH Imam Jazuli, di posisi teratas dengan elektabilitas 43,1 persen dalam simulasi semi terbuka. Posisi berikutnya ditempati KH Abdul Ghaffar Rozin 16,9 persen, KH Yusuf Chudlori 12,7 persen, dan Prof Nasaruddin Umar 11,5 persen.
Selanjutnya, KH Abdul Hakim Mahfudz memperoleh 6,5 persen, KH Abdussalam Shohib 5,3 persen, sedangkan Ketua Umum PBNU petahana KH Yahya Cholil Staquf berada di angka 2,6 persen. KH Zulfa Mustofa memperoleh 1,7 persen.
Survei tersebut dilakukan pada 20-28 Juli 2026 dengan melibatkan 11.646 responden, terdiri dari sekitar 70 persen warga NU dan 30 persen pengurus PWNU serta PCNU. Insantara menyebut survei itu memiliki tingkat kepercayaan 95 persen dengan margin of error sekitar 3 persen.
Di tengah beragamnya hasil survei dan semakin menghangatnya bursa calon Ketua Umum PBNU, Idrus kembali menyerahkan keputusan kepada para muktamirin. Namun ia mengingatkan agar kontestasi tidak mengorbankan persaudaraan, tradisi keagamaan, dan marwah organisasi.
“Terserah muktamirin. Tetapi jangan ada black campaign. NU ini adalah perkumpulan para ulama, kita wajib menjaga nama Ulama, tegas Idrus.
Menurut Idrus, Muktamar ke-35 harus mampu menghasilkan kepemimpinan yang bukan hanya kuat secara organisatoris, tetapi juga mampu membawa NU tetap berpijak pada tradisi Ahlussunnah wal Jamaah sekaligus berperan dalam membentuk peradaban sesuai perkembangan zaman.
“Jadi momentum kebangkitan itu bukan sekadar pergantian kepemimpinan. Tetapi bagaimana kepemimpinan itu mampu memantapkan peran NU dalam pembentukan peradaban ke depan, dengan tetap merawat tradisi keagamaan Ahlussunnah wal Jamaah,” pungkasnya.
(Yulianto)
