SUARAINDONEWS.COM, Jakarta – Polemik yang berkembang setelah penayangan film dokumenter Pesta Babi karya Dandhy Laksono dan Cypri Paju Dale dinilai tidak semestinya berhenti pada perdebatan soal setuju atau tidak setuju terhadap isi film tersebut. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bidang Kebijakan Publik, Idrus Marham, justru melihat polemik itu sebagai momentum penting untuk merefleksikan kembali cara pandang kebangsaan dalam melihat pembangunan di berbagai daerah, termasuk di Merauke, Papua Selatan.
Menurut Idrus, kebebasan berekspresi, berkarya, melakukan penelitian, advokasi, maupun menyampaikan kritik merupakan bagian penting dari demokrasi yang harus dihormati. Karena itu, ia menegaskan tidak ada larangan bagi siapa pun untuk membuat karya, termasuk film dokumenter yang mengangkat isu-isu publik.
Namun, kata dia, kebebasan tersebut tidak boleh dilepaskan dari tanggung jawab moral untuk menghadirkan fakta, data, dan informasi yang utuh kepada masyarakat.
“Pada prinsipnya tidak ada larangan dalam berkreativitas, membuat film, melakukan advokasi, penelitian, ataupun menyampaikan kritik. Itu adalah hak setiap warga negara. Tetapi yang juga harus dijaga adalah komitmen terhadap fakta, data, dan kebenaran yang terjadi di lapangan,” kata Idrus, Senin (8/6/2026).
Ia menilai kritik yang dibangun berdasarkan fakta dan data yang valid justru diperlukan dalam kehidupan demokrasi. Kritik yang konstruktif dapat menjadi instrumen koreksi sekaligus masukan bagi pemerintah dalam memperbaiki kualitas kebijakan publik.
Sebaliknya, menurut Idrus, ketika sebuah narasi dibangun melalui potongan informasi yang tidak utuh, asumsi yang belum terverifikasi, atau generalisasi yang berlebihan, maka yang muncul bukan pencerahan, melainkan kebingungan dan bahkan perpecahan di tengah masyarakat.
Karena itu, Idrus mengingatkan pentingnya membedakan antara kritik yang berbasis fakta dan data dengan narasi yang dibangun dari kesimpulan yang belum tentu sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Dalam konteks pembangunan di Merauke, Idrus menilai salah satu persoalan mendasar yang sering muncul adalah kecenderungan melihat berbagai isu melalui kacamata regionalisme yang sempit. Cara pandang seperti itu, menurutnya, tidak hanya keliru, tetapi juga berpotensi merusak fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Patut disadari, sudah terlalu lama kesadaran kolektif kita diobok-obok oleh pola pikir yang secara halus tetapi terus-menerus menguatkan rasa nafsi-nafsi kedaerahan. Seolah-olah loyalitas pertama dan terakhir seseorang hanya kepada daerah asalnya, bukan kepada Indonesia,” ujarnya.
Idrus mengatakan, tanpa disadari masih banyak orang yang memandang Indonesia dalam sekat-sekat wilayah yang sempit. Jawa dianggap hanya milik orang Jawa, Sumatra hanya milik orang Sumatra, Sulawesi hanya milik orang Sulawesi, Kalimantan hanya milik orang Kalimantan, Bali hanya milik orang Bali, dan Papua hanya milik orang Papua.
Padahal, menurut Idrus, semangat yang melahirkan Indonesia justru sebaliknya. Para pendiri bangsa membangun negara ini di atas kesadaran kolektif bahwa seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain.
“Kerangka berpikir seperti itu bukan sekadar naif, tetapi sangat berbahaya karena menggerogoti sendi paling fundamental dari cita-cita kemerdekaan kita, yaitu Persatuan Indonesia,” katanya.
Idrus mengaku tidak ingin terjebak pada perdebatan mengenai motif di balik pembuatan film Pesta Babi. Ia menghormati hak para pembuat film untuk menyampaikan pandangan dan kritik melalui karya yang dibuat. Namun, ia juga menegaskan bahwa masyarakat memiliki hak yang sama untuk memberikan penilaian kritis terhadap karya tersebut.
Menurut dia, dalam demokrasi tidak ada satu pun karya yang kebal dari kritik. Karena itu, seluruh pandangan yang berkembang harus diuji melalui fakta dan kondisi nyata di lapangan.
“Kalau ada yang menilai film itu sebagai kritik sosial yang murni, silakan. Tetapi kalau ada juga yang menduga terdapat kepentingan tertentu di balik narasi yang dibangun, itu juga merupakan bagian dari ruang demokrasi. Yang terpenting adalah semua pandangan tersebut diuji oleh fakta,” ujarnya.
Idrus juga mengingatkan agar masyarakat tidak mudah melakukan generalisasi dengan menyamakan seluruh program pembangunan saat ini dengan pengalaman masa lalu. Menurutnya, setiap kebijakan memiliki konteks, pendekatan, tujuan, dan mekanisme yang berbeda sehingga harus dinilai secara objektif.
“Kita tidak bisa langsung mengambil kesimpulan bahwa semua pendekatan pembangunan yang dilakukan sekarang sama dengan yang terjadi pada masa lalu. Generalisasi seperti itu perlu diluruskan. Yang harus dilakukan adalah melihat fakta di lapangan secara objektif,” katanya.
Lebih lanjut, Idrus menilai polemik yang berkembang saat ini seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat nasionalisme. Ia mengajak seluruh elemen bangsa untuk melihat Merauke bukan hanya sebagai wilayah Papua Selatan, tetapi sebagai bagian dari kepentingan nasional Indonesia, terutama dalam upaya memperkuat ketahanan pangan menghadapi tantangan global.
Karena itu, sebagai sesama anak bangsa yang memiliki tanggung jawab bersama untuk merawat Indonesia, Idrus mengundang para pembuat film, aktivis lingkungan, akademisi, tokoh masyarakat, dan seluruh pihak yang memiliki perhatian terhadap pembangunan Merauke untuk datang langsung ke lapangan, berdialog dengan masyarakat, petani, tokoh adat, serta pemerintah daerah agar memperoleh gambaran yang lebih utuh dan berimbang.
“Sudah saatnya kita berpikir dalam satu kerangka yang utuh, yaitu kerangka kepentingan Indonesia. Kreativitas harus dihormati, kebebasan berekspresi harus dijaga, kritik harus didengar. Tetapi fakta juga harus dihormati. Sebab tanpa fakta, demokrasi bisa kehilangan arah. Dan tanpa semangat kebangsaan, kritik tidak akan menghasilkan perbaikan yang bermanfaat bagi rakyat dan masa depan Indonesia,” tegas Idrus.
(Anton)
