SUARAINDONEWS.COM, Jakarta – Indonesia Climate Change Forum (ICCF) 2025 yang digelar Kamis (23/10/2025) menegaskan pentingnya kolaborasi multipihak untuk menghadapi krisis iklim yang sudah terjadi saat ini. Wakil Ketua MPR RI sekaligus inisiator forum ini, Eddy Soeparno, menyampaikan bahwa ICCF menjadi ruang dialog inklusif antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, masyarakat sipil, pemuda, dan komunitas lokal untuk merumuskan solusi konkret atas dampak perubahan iklim.
“Forum ini merupakan call to action bahwa krisis iklim sudah berada di depan mata kita, bukan hanya masalah masa depan, tetapi sudah terjadi hari ini, di sekitar kita. Tidak ada waktu lagi, aksi iklim harus dimulai sekarang,” tegas Eddy dalam penutupan forum di Hotel Sultan, Jakarta.
Soeparno menekankan bahwa penyelenggaraan ICCF juga merupakan implementasi nilai-nilai konstitusi dalam menjaga hak masyarakat untuk hidup dalam lingkungan yang sehat, sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. “Kami di MPR RI yakin, pesan Prof. Emil Salim, yaitu ‘Satu Bumi untuk Semua Generasi’, harus menjadi pedoman bagi pegiat iklim, pembuat kebijakan, hingga dunia usaha,” tambahnya.
ICCF 2025 menghasilkan beberapa rekomendasi strategis, termasuk mendorong Indonesia untuk lebih aktif dalam Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP30) di Brasil yang akan dilaksanakan pada November mendatang. Forum ini juga sejalan dengan upaya MPR untuk mendukung Presiden Prabowo menjadi climate leader, yang mengambil inisiatif kepemimpinan global dalam aksi iklim.
“Salah satu rekomendasi penting dari forum ini adalah mendorong pembentukan lembaga atau kementerian yang fokus menangani perubahan iklim. Berbagai masukan terkait hal ini akan kami sampaikan kepada publik sebagai bagian dari uji kebijakan untuk meningkatkan tata kelola kelembagaan yang jelas dan konsisten,” ujar Eddy.
Selain itu, ICCF juga membahas pengelolaan sampah berbasis teknologi, dengan merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 tentang Penanganan Sampah Perkotaan Menjadi Energi Terbarukan. Eddy menjelaskan, “Kami di MPR RI terus berkolaborasi dengan para kepala daerah dan kementerian terkait untuk memastikan pendekatan waste-to-energy ini dapat mengurangi masalah sampah sekaligus menjadi sumber energi terbarukan.”
Eddy juga menyampaikan kebanggaannya atas Perpres yang telah mengatur pengelolaan sampah dengan pembangunan insinerator yang dapat mengolah sampah menjadi energi, mengurangi beban sampah yang menumpuk di Tempat Pembuangan Akhir (TPA). “Alhamdulillah, Perpres 109 sudah memberikan solusi terhadap masalah sampah, dan ini merupakan langkah maju dalam menghadapi krisis sampah yang semakin akut,” tuturnya.
Selain isu sampah, forum ini juga membahas transisi energi, reforestasi, dan pengembangan teknologi karbon capture untuk menurunkan emisi gas rumah kaca. Eddy berharap, melalui kebijakan seperti Perpres Nomor 110 Tahun 2025 tentang Instrumen Nilai Ekonomi Karbon, Indonesia dapat lebih efektif mengatasi dampak perubahan iklim dan menjadi contoh bagi negara lain.
“Forum ini sangat relevan dengan COP30 yang akan datang. Kita perlu langkah-langkah konkret untuk memastikan bahwa kita dapat memimpin dalam transisi energi dan pengurangan emisi,” kata Eddy.
Eddy juga menyambut baik upaya pemerintah dalam memperkenalkan sejumlah legislasi strategis, seperti Undang-Undang Energi Terbarukan dan Undang-Undang Pengelolaan Perubahan Iklim, yang diharapkan dapat menjadi payung hukum utama dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di Indonesia.
“Semoga ICCF 2025 menjadi ruang untuk memperkuat kolaborasi multipihak guna menghadapi dampak krisis iklim. Bersama, kita bisa menjaga masa depan bumi ini,” tutup Eddy.
(Anton)
