SUARAINDONEWS.COM, Jakarta – Terkait dengan kebijakan afirmasi Kapolri tentang penetapan 103 orang Perwira OAP (Orang Asli Papua), DPD-RI asal Papua Barat Filep Wamafma menyampaikan apresiasinya. Menurut Filep, kebijakan tersebut merupakan angin segar bagi pemuda pemudi di Papua. Apalagi penetapan dilakukan secara besar-=besaran dilingkungan Polda Papua maupun Papua barat
Sebelumnya, ia telah menyuarakan aspirasi terkait promosi Perwira kepada Kapolri guna pemberdayaan Anak Asli Papua di lingkungan Polri. Hal itu disampaikan senator Filep saat rapat antara Komite I DPD RI bersama Kepolisian.
“Kami sangat mengapresiasi karena Kapolri secara cepat mengakomodir dengan baik apa yang diinginkan oleh rakyat Papua, secara khususnya dalam perekrutmen perwira dan Tamtama.” Ungkapnya kepada jagapapua.com pada Sabtu (13/3/2021).
Selanjutnya Filep berharap, langkah tersebut adalah jalan untuk memberdayakan Orang Asli Papua (OAP) termasuk dalam penempatan jabatan strategis kedepan, baik sebagai pimpinan di Papua atau diluar tanah Papua.
“Inilah menurut kami Langkah yang sangat tepat untuk memperdayakan OAP dari sisi Polri dan TNI, sehingga benar-benar menyiapkan anak-anak OAP sebagai pemimpin masa depan.” katanya.
“Kapolri mampu menerjemahkan keinginan masyarakat. Ia benar-benar menangkap kebutuhan daerah terutama perasaan anak anak Papua untuk terlibat lebih dalam Lembaga penting ini, saya sangat apresiasi.” Kata Senator yang juga Akademisi STIH Manokwari ini.
Dalam keterangan itu, ia juga mengapresiasi Kapolda Papua Barat, sebab menurut Filep Kapolda telah menunjukkan sikap arif dan bijaksana kepada masyarakat dalam menjalankan kebijakan yang diambil Kapolri.
Namun, Doktor Lulusan Unhas ini meminta agar proses yang dilakukan benar-benar diawasi secara ketat, jangan sampai tujuan afirmasi presentase untuk OAP dikurangi secara jumlah.
“Info terbaru, anak-anak kita di Provinsi Papua melakukan protes. Rasio OAP jumlahnya masih kurang. Ini penting untuk diawasi.” Pungkas Filep Wamafma.
Sebab Ia tidak ingin ada diskriminasi dan ketidakadilan yang tumbuh di tubuh Polri maupun TNI. Apalagi kebijakan otsus jelas-jelas menekankan pada pengutamaan Orang Asli Papua.
Untuk itu, ia meminta Polda sekaligus Polri menyikapi problem dilapangan dengan serius sehingga tidak memunculkan masalah baru.
“Intinya, kita apresiasi kebijakan, tapi jangan lupa pengawasan ketat karena masih ada beberapa masalah yang kita dengar dalam proses rekrutmen dilapangan.” tutupnya.
