SUARAINDONEWS.COM, PAPUA BARAT — Anggota DPD RI asal Papua Barat, Dr. Filep Wamafma, S.H., M.Hum., C.L.A., mendorong agar program pendidikan pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) benar-benar menjangkau anak-anak hingga wilayah pedalaman Papua Barat.
Menurut Filep, pemerataan pendidikan tidak cukup hanya dilihat dari besarnya anggaran. Program seperti Program Indonesia Pintar (PIP), revitalisasi satuan pendidikan, digitalisasi pembelajaran, Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB), Wajib Belajar 13 Tahun, peningkatan kompetensi guru, pendidikan karakter hingga penjaminan mutu harus dirasakan secara adil oleh masyarakat di seluruh kabupaten.
“Kita perjuangkan hak pendidikan merata dan setara, memastikan program nasional tidak hanya terkonsentrasi di pusat kabupaten/kota, tapi juga dirasakan anak-anak di kampung, distrik, wilayah pesisir dan pegunungan memperoleh hak pendidikan yang sama. Karena itu, kami mengawal program pendidikan berdampak secara tepat sasaran,” tegas Filep, Minggu (4/10/2026).
Pada 2026, Kemendikdasmen menetapkan sejumlah program prioritas, antara lain pembangunan dan revitalisasi 11.744 satuan pendidikan, digitalisasi pembelajaran pada 288.865 satuan pendidikan, perluasan PIP kepada sekitar 19,48 juta peserta didik, penanganan Anak Tidak Sekolah, serta peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan.
Di Papua Barat, data penyaluran PIP 2026 menunjukkan puluhan ribu siswa telah menerima bantuan tersebut. Tujuh kabupaten yang menjadi perhatian Filep mencatat sedikitnya 25.330 peserta didik penerima PIP dengan total nilai penyaluran sekitar Rp15,54 miliar.
Rinciannya, Manokwari tercatat sebanyak 10.421 siswa dengan nilai sekitar Rp6,64 miliar. Kemudian Fakfak 6.507 siswa sekitar Rp4,14 miliar, Teluk Bintuni 5.059 siswa sekitar Rp3,08 miliar, Teluk Wondama 916 siswa sekitar Rp441,83 juta, Pegunungan Arfak 864 siswa sekitar Rp432,38 juta, Kaimana 826 siswa sekitar Rp413,1 juta, serta Manokwari Selatan 737 siswa sekitar Rp386,4 juta.
“Angka ini menunjukkan bahwa program pendidikan pusat sudah berjalan dan telah menyentuh masyarakat, tetapi pengawasan tetap diperlukan agar cakupan penerima manfaat terus diperluas dan memastikan tidak ada anak yang kehilangan kesempatan pendidikan hanya karena faktor kemiskinan, jarak, kondisi geografis, maupun keterbatasan sarana,” kata Filep.
Sekretaris MPR RI untuk Papua itu mengatakan ukuran keberhasilan program pendidikan tidak semata-mata berdasarkan besarnya anggaran maupun laporan administrasi. Menurut dia, keberhasilan harus terlihat dari semakin banyak anak yang memperoleh manfaat dan meningkatnya kualitas pendidikan.
Karena itu, pengawasan DPD RI diarahkan pada empat aspek utama, yakni ketepatan sasaran penerima manfaat, pemerataan program antar-kabupaten, kualitas dan keberlanjutan pelaksanaan program, serta transparansi anggaran dan hasil program di tingkat sekolah.
Kebutuhan Pendidikan Berbeda di Tiap Daerah
Filep mengatakan kondisi geografis Papua Barat membuat kebijakan pendidikan tidak bisa diterapkan dengan pendekatan yang sama di seluruh wilayah.
Di Manokwari, misalnya, program pendidikan 2026 mencakup SPMB, digitalisasi pembelajaran, peningkatan mutu guru, pendidikan karakter, Tes Kemampuan Akademik (TKA), serta penjaminan mutu.
Dalam pelaksanaan SPMB 2026, SMP Negeri 3 Manokwari membuka lima rombongan belajar dengan kapasitas maksimal 150 siswa. Sementara SMA Negeri 3 Manokwari menyediakan 180 kursi dalam lima rombongan belajar.
Di Fakfak, selain PIP, perhatian diarahkan pada revitalisasi sekolah, digitalisasi pembelajaran, peningkatan kompetensi guru, pemerataan akses pendidikan, pendidikan vokasi dan penjaminan mutu.
“Dengan karakter wilayah dan potensi ekonomi Fakfak, penguatan pendidikan vokasi juga penting agar lulusan tidak hanya memperoleh ijazah, tetapi mempunyai kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah,” ujar Filep.
Sementara Teluk Bintuni menjadi salah satu wilayah yang menurut Filep membutuhkan perhatian khusus. Daerah tersebut memiliki sejumlah pusat pertumbuhan ekonomi strategis, namun masih menghadapi tantangan pemerataan layanan pendidikan.
PIP 2026 di Teluk Bintuni telah menjangkau 5.059 peserta didik dengan nilai sekitar Rp3,08 miliar. Pelaksanaan SPMB juga telah berjalan. Di SD Negeri 02 Teluk Bintuni, proses penerimaan murid baru dilakukan secara luring untuk mengurangi hambatan teknologi dan memudahkan masyarakat mengakses layanan pendidikan.
“Bagi Teluk Bintuni, kami menekankan pentingnya menghubungkan pendidikan dengan kebutuhan daerah, termasuk pendidikan vokasi, teknologi, keterampilan kerja, digitalisasi dan kebutuhan tenaga terampil pada sektor industri serta pembangunan daerah,” ungkapnya.
Di Kaimana, PIP 2026 tercatat menjangkau 826 peserta didik dengan nilai sekitar Rp413,1 juta. Kabupaten ini juga mendapat perhatian dalam program digitalisasi pembelajaran melalui bimbingan teknis implementasi digitalisasi pembelajaran dan pemanfaatan Rumah Pendidikan yang dilakukan BPMP Papua Barat.
“Kami apresiasi program ini karena penting untuk mengurangi kesenjangan akses pembelajaran berkualitas, terutama bagi sekolah yang menghadapi keterbatasan sumber belajar dan tenaga pendidik,” kata Filep.
Adapun di Teluk Wondama, PIP 2026 telah menjangkau 916 peserta didik dengan nilai sekitar Rp441,83 juta.
Filep menilai wilayah kepulauan membutuhkan perhatian khusus, terutama dalam hal akses pendidikan, pemerataan guru, sarana-prasarana, digitalisasi, PIP, serta keberlanjutan pendidikan anak hingga jenjang menengah.
“Sekolah di wilayah kepulauan harus mendapatkan afirmasi sesuai kondisi geografisnya. Jangan sampai jarak dan keterbatasan transportasi jadi kendala anak Papua Barat kehilangan hak untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas,” tegasnya.
Di Manokwari Selatan, PIP 2026 telah menjangkau 737 peserta didik dengan nilai sekitar Rp386,4 juta. Wilayah tersebut juga menjadi bagian dari sasaran penguatan digitalisasi pembelajaran, termasuk dukungan perangkat pembelajaran digital bagi sekolah.
Menurut Filep, penguatan di Manokwari Selatan perlu diarahkan pada peningkatan kualitas guru, pemerataan sarana pendidikan, digitalisasi, PIP dan penjaminan mutu sekolah.
Sementara itu, Pegunungan Arfak membutuhkan pendekatan afirmatif karena memiliki karakter geografis dan tantangan akses yang berbeda dibandingkan kabupaten lainnya.
PIP 2026 di Pegunungan Arfak tercatat menjangkau 864 peserta didik dengan nilai sekitar Rp432,38 juta.
“Pegaf tidak dapat diperlakukan sama persis dengan daerah yang akses infrastrukturnya sudah maju. Dibutuhkan kebijakan afirmatif agar anak-anak di wilayah pegunungan memperoleh kesempatan pendidikan yang setara,” ujar Filep.
Filep menegaskan dirinya akan terus mengawal pelaksanaan program pendidikan di Papua Barat agar tidak berhenti pada pencapaian administratif.
“Saya akan terus mengawal agar program pendidikan 2026 tidak berhenti pada besaran anggaran dan laporan administrasi. Indikator penting adalah memastikan target program terpenuhi yakni anak-anak Papua Barat mendapatkan sekolah yang layak, guru yang berkualitas, bantuan yang tepat sasaran, pembelajaran yang modern, dan kesempatan yang sama untuk melanjutkan pendidikan,” tandasnya.
(Rizki Fadillah)
