SUARAINDONEWS.COM, Jakarta-Fraksi Partai Demokrat DPR RI menyatakan tahun 2021 merupakan masa transisi ekonomi, termasuk bagi Indonesia. Untuk itu, Pemerintah diharapkan bisa menstimulasi perekonomian dengan menjaga daya beli masyarakat atau keep buying strategy.
“Fraksi Partai Demokrat berharap agar pemerintah mengambil langkah-langkah kebijakan yang pro pertumbuhan (pro growth), pro pengentasan kemiskinan (pro poor) dan pro penciptaan lapangan kerja (pro job), ” ujar Juru Bicara F-Demokrat Suhardi Duka saat menyampaikan pandangan terhadap keterangan Pemerintah mengenai Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN TA 2021, dalam Rapat Paripurna yang digelar secara fisik dan virtual di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (15/6/2020).
Menurut Suhardi, Pemerintah juga harus berupaya keras untuk menyelesaikan pandemi Covid-19 dan dampak negatif yang ditimbulkan. Tidak bisa dengan cara business as usual dan harus tercermin pada indikator APBN yang disusun secara konsisten dan akurat.
“Setelah membaca, mempelajari dan menganalisa maka F-Demokrat menyampaikan catatan kritis, ” katanya.
Catatan tersebut yakni, Pertama, pihaknya optimistis asumsi pertumbuhan ekonomi 2021 yang diasumsikan sebesar 4,5-5,5 persen. Fraksi Partai Demokrat meminta Pemerintah untuk fokus pada pertumbuhan ekonomi, menjaga ekonom dengan tetap bergerak menahan laju peningkatan pengangguran. “Serta, melakukan perbaikan ekonomi domestik yang terkontribusi terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi,” ujar Anggota Komisi IV DPR RI.
Kedua, pemerintah mesti melakukan peningkatan dorongan konsumsi dan investasi mengingat, ekonomi nasional saat ini bergantung pada usaha penanganan Pemerintah terhadap penanganan Covid-19 serta pemulihan ekonomi di masa transisi.
Ketiga, target inflasi tahun 2021 yang diproyeksi 2-4 persen perlu terus dijaga dan dikendalikan pemerintah. Fraksi Partai Demokrat meminta agar Pemerintah Pusat dan daerah tetap menjaga koordinasi yang baik dengan Bank Indonesia (BI) melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) yang telah terbentuk di daerah untuk terus memantau dan menjaga stabilitas harga.
Di sisi lain lanjut Suhardi berpandangan asumsi nilai tukar yang diproyeksikan Pemerintah merupakan angka realistis di tengah proses pemulihan ekonomi yang juga terjadi di seluruh dunia.
“Setiap negara, tuturnya, akan mengurangi permintaan impor yang berdampak pada melambatnya ekspor dan berkurangnya devisa hasil ekspor, ” ujarnya menanggapi nilai tukar yang diproyeksikan Pemerintah di tahun 2021 pada kisaran 14.900-15.300 per dolar AS.(EK)
