SUARAINDONEWS.COM, Jakarta – Komisi X DPR RI juga mendorong Kemendikbud untuk memasukkan substansi peta jalan pendidikan Indonesia 2020-2035 yang relevan ke dalam revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
“Peta jalan Pendidikan Indonesia akan menjadi dasar kebijakan pendidikan sampai dengan tahun 2035, maka dokumen wajib dilengkapi dengan dasar hukum dan kajian dalam bentuk naskah akademik,” kata Dede.
Menurut Dede, peta jalan pendidikan Indonesia 2020-2035 perlu memasukan layanan penyandang disabilitas, penyelesaian masalah guru non ASN (eks guru honorer), tidak adanya diskriminasi lembaga pendidikan negeri dan swasta, dan skema anggaran fungsi pendidikan, utamanya dalam hal pemenuhan 20 persen APBN dan APBD, serta memastikan realisasi anggaran tersebut digunakan untuk pendidikan.
Sementara terkait platform digital pendidikan, Komisi X DPR RI meminta Kemendikbud memperhatikan keragaman kebutuhan di daerah, baik dari sisi kurikulum, kualitas pendidik maupun pengelolaan satuan pendidikan.
“Platform digital pendidikan sebagai bagian dari transformasi pendidikan yang akan digunakan oleh pemangku kepentingan agar memperhatikan keragaman kebutuhan di daerah, baik dari sisi kurikulum, kualitas pendidik maupun pengelolaan satuan pendidikan,” kata politisi Fraksi Partai Demokrat itu.
Dede menambahkan, Pihaknya juga meminta karakteristik dan kompetensi pelajar Pancasila perlu disempurnakan.
“Antara lain, menambah substansi kejujuran, penguatan demokrasi, nasionalisme, cinta tanah air dan toleransi, pola pembelajaran di satuan pendidikan serta keterlibatan orang tua atau wali,” kata Dede.
Komisi X DPR RI juga meminta skema peningkatan mutu pendidik tidak hanya terfokus kepada guru penggerak, akan tetapi mengoptimalkan program Pendidikan Profesi Guru secara menyeluruh termasuk melakukan revitalisasi lembaga pendidik dan tenaga kependidikan (LPTK) dengan tetap memprioritaskan guru yang telah mengajar selama ini, dan dapat menjangkau pemberdayaan guru di daerah 3T (terluar, tertinggal, dan terdepan).
“Kebijakan sekolah penggerak harus dikaji kembali secara komprehensif, terutama terkait penetapan kriterianya, sehingga tidak terjebak melahirkan klaster sekolah unggulan dan non unggulan,” kata Dede.
Selain itu, Komisi X DPR RI juga mendesak Kemendikbud untuk membuat skema monitoring, evaluasi dan solusi terhadap pelaksanaan kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) termasuk pemberian sanksi atas pelanggaran peraturan perundang-undangan. (EK)
