SUARAINDONEWS.COM, Jakarta – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena memberikan apresiasi hasil uji klinis Badan Pengawasan Obat dan Makanan (POM) terkait persetujuan penggunaan darurat (EUA) CoronaVac buatan Sinovac asal China.
Menurut Melki, sapaan akrab Melkiades, BPOM telah mengawal dan memastikan uji klinis tahap 3 vaksin Sinovac berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
BPOM juga memastikan hasil uji klinis vaksin Sinovac di Indonesia juga sudah memenuhi ketentuan WHO.
“Kami mengapresiasi kerja keras Badan POM yang memastikan uji klinis tahap 3 pada vaksin Sinovac di Indonesia berjalan sesuai ketentuan WHO. Tentu hal ini disambut positif oleh semua kalangan yang selama ini menunggu hasil penelitian BPOM,” ungkap Melki, Senin(11/1/2021).
Menurut Melki, EUA yang diberikan BPOM hari ini (11/1/2021) memberi kepastian dan kejelasan kepada semua pihak bahwa vaksin Sinovac aman, berkhasiat dan efektif diberikan kepada masyarakat yang tahapannya sudah disampaikan pemerintah melalui Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.
“EUA oleh BPOM memberi lampu hijau bahwa vaksinasi bisa dimulai Rabu tanggal 13 Januari. Dan rencananya Presiden Jokowi yang pertama disuntik. Dukungan semua pihak sangat diperlukan untuk memastikan vaksinasi yang segera berjalan diterima dengan baik dan dapat dilaksanakan di lapangan dengan baik dan sukses oleh tenaga kesehatan yang bertugas,” harap legislator F-Golkar itu.
Untuk menyukseskan vaksinasi yang akan segera dilaksanakan, Melki mengajak masyarakat tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan.
“Vaksinasi harus dibarengi kesadaran rakyat untuk jalankan protokol kesehatan 3M plus 2M yang konsisten sampai pandemi benar benar bisa dikendalikan,” tutup Melki.
Belum bisa diakses
Sementara itu, Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani meminta keterbukaan pemerintah terkait data penerima vaksin, agar masyarakat tidak ragu lagi untuk menerima vaksin.
Pemerintah berencana memulai vaksinasi Covid-19 pada 13 Januari 2021 dengan Presiden Joko Widodo sebagai penerima perdana vaksin. Namun, hingga H-2 pelaksanaan vaksinasi, data penerima vaksin pun juga belum dapat diakses publik
“Jadi kalau kemudian targetnya adalah 60-70 persen populasi (masyarakat Indonesia) ini divaksin untuk membentuk herd immunity, kita khawatir kalau kemudian data ini tidak dibuka secara transparan, maksud dan tujuan pemerintah untuk membentuk herd immunity tidak tercapai,” tutur Netty.
Selain itu Netty juga menyoroti tata kelola komunikasi pemerintah yang kurang meyakinkan masyakat untuk menerima vaksinasi Covid-19 ini.
Menurutnya, pemerintah masih memiliki pekerjaan rumah yang besar untuk melakukan tata kelola komunikasi publik dalam meyakinkan masyarakat serta memastikan bahwa tidak ada faktor apapun terhadap vaksinasi, selain menyelamatkan kemanusiaan dan nyawa rakyat Indonesia.
Politisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) itu juga memberikan catatan kepada pemerintah untuk melakukan vaksinasi dengan rendah hati.
“Rendah hati dalam arti bukan hanya menakut-nakuti masyarakat dengan sanksi dengan denda dan sebagainya. Tapi bagaimana pemerintah dengan penuh kerendahan hati menyampaikan bahwa vaksin ini disediakan benar-benar untuk menurunkan kurva pandemi dan masyarakat dari sebaran virus Covid-19,” tandas legislator dapil Jawa Barat VIII itu.(wwa)
