SUARAINDONEWS.COM, Helsinki – Komite III Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) melakukan kunjungan kerja ke Finlandia untuk mendalami sistem jaminan sosial nasional (SJSN) negara tersebut yang dikenal sebagai salah satu sistem kesejahteraan sosial terbaik di dunia.
Kunjungan dipimpin Wakil Ketua Komite III DPD RI, **Prof. Dr. H. Dailami Firdaus, S.H., LL.M.**, yang juga merupakan Senator asal DKI Jakarta. Dalam kunjungan ini, delegasi berfokus pada praktik-praktik terbaik (*best practices*) terkait layanan kesehatan universal, pendidikan gratis, perlindungan terhadap anak, pengangguran, hingga lansia.
“Finlandia memberi contoh bahwa keberhasilan sistem jaminan sosial tidak hanya dari kebijakan yang baik, tapi juga dari komitmen terhadap transparansi, keadilan, dan keterlibatan publik,” ujar Dailami.
Bahas Langsung dengan Lembaga Kesejahteraan Finlandia
Selama kunjungan, para senator melakukan dialog intensif dengan lembaga-lembaga utama di Finlandia seperti **THL (Finnish Institute for Health and Welfare)** dan **KEUSOTE**, yang mengelola layanan kesehatan dan sosial secara regional.
Delegasi juga mendapat pemaparan terkait sistem layanan publik Finlandia yang berbasis universal dan dikelola oleh 21 *Wellbeing Counties*. Sistem ini didukung oleh pajak progresif dan prinsip transparansi tinggi. Semua warga negara Finlandia, tanpa kecuali, mendapatkan akses pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial yang merata.
Inovasi seperti *Family Centres* juga menjadi sorotan. Pusat layanan terpadu ini menyediakan fasilitas kesehatan, sosial, dan kegiatan komunitas bagi keluarga muda dalam satu atap.
DPD RI Dorong Reformasi SJSN di Indonesia
Kunjungan ke Finlandia menjadi bagian dari langkah Komite III DPD RI dalam mendorong reformasi SJSN di Indonesia. Menurut Dailami, sistem jaminan sosial di Indonesia masih menghadapi tantangan besar, terutama dalam menjangkau pekerja informal dan sektor ekonomi digital.
“Kami ingin sistem jaminan sosial di Indonesia lebih inklusif, adaptif terhadap perubahan zaman, dan mampu melindungi kelompok rentan,” tegasnya.
Komite III menilai perlunya reformasi SJSN dengan pendekatan desentralisasi layanan sosial berbasis data, penguatan riset kebijakan, serta kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat sipil.
Delegasi DPD RI
Kunjungan kerja ini diikuti oleh 15 anggota Komite III DPD RI dari berbagai provinsi. Berikut daftar lengkap anggota delegasi:
* Prof. Dr. H. Dailami Firdaus (DKI Jakarta) – Wakil Ketua Komite III
* Sewitri, S.E., M.Sos. (Riau)
* apt. Destita Khairilisani, S.Farm., M.S.M. (Bengkulu)
* Ust. Dr. H. Dedi Iskandar Batubara (Sumut)
* H. Abdi Sumaithi (Banten)
* H. Al Hidayat Samsu, S.Pd., M.Pd. (Sulsel)
* dr. Maria Stevi Harman (NTT)
* dr. Ratu Tenny Leriva, M.M. (Sumsel)
* Wa Ode Rabia Al Adawia Ridwan, S.E., MB. (Sultra)
* Muhammad Rifki Farabi (NTB)
* Aji Mirni Mawarni, S.T., M.M. (Kaltim)
* Dr. Lia Istifhama (Jatim)
* Agita Nurfianti, S.Psi. (Jabar)
* Ust. H. Zuhri M. Syazali, Lc., MA. (Babel)
* Habib Zakaria Bahasyim (Kalsel)
Kegiatan ini mendapat dukungan penuh dari Duta Besar RI untuk Finlandia, **Ibnu Wahyutomo**, yang turut menyambut langsung kedatangan delegasi.
Tantangan Finlandia Jadi Refleksi
Meski dinilai sukses, Finlandia tetap menghadapi sejumlah tantangan seperti tunawisma, kesenjangan digital di kalangan lansia dan imigran, serta tekanan biaya hidup. Hal ini menjadi refleksi penting bagi Indonesia dalam menyusun sistem yang inklusif dan tangguh ke depan.
“Kami optimis Indonesia bisa membangun sistem jaminan sosial yang berkeadilan, tangguh, dan berpihak pada rakyat kecil, dengan belajar dari keberhasilan serta tantangan negara lain,” tutup Dailami.
(Anton)
