SUARAINDONEWS.COM, YOGYAKARTA — Senator RI asal Sumatera Barat Irman Gusman mendorong Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) memastikan jejaring relawan, logistik, layanan kesehatan, dan pembiayaan siap digerakkan sebelum krisis terjadi.
Melalui gagasan MDMC 4.0, Irman mengajak Muhammadiyah mengubah kepercayaan publik menjadi kemampuan nyata untuk melindungi warga dan mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat terdampak bencana.
Gagasan tersebut disampaikan Irman saat menjadi keynote speaker di hadapan ratusan peserta yang terdiri atas pimpinan dan anggota LRB-MDMC PP Muhammadiyah serta pengurus MDMC wilayah dari seluruh Indonesia. Kegiatan tersebut digelar dalam rangka memperkuat arah kerja penanggulangan bencana Muhammadiyah di Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Seni dan Budaya, Sleman, Yogyakarta, Sabtu (12/9/2026).
Pada pembukaan Rakernas, Jumat (11/9/2026), kegiatan diisi dengan sambutan Ketua LRB-MDMC PP Muhammadiyah H. Budi Setiawan, S.T., pidato Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Prof. Dr. Pratikno, M.Soc.Sc., serta amanah dan pembukaan Rakernas oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof. Dr. Haedar Nashir, M.Si.
Irman Gusman, yang saat ini juga menjabat Ketua Dewan Penasehat MDMC Sumatera Barat, menegaskan posisi MDMC semakin strategis karena berada di bawah payung besar Muhammadiyah, organisasi yang selama ini memiliki akar kuat di tengah masyarakat dan tingkat kepercayaan publik yang tinggi.
Menurutnya, jejaring menjadi faktor penting karena penanggulangan bencana tidak mungkin dilakukan oleh satu lembaga saja. Pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, komunitas, hingga masyarakat di tingkat akar rumput memiliki sumber daya dan kapasitas yang dapat saling melengkapi.
“Kepercayaan publik adalah modal sosial. Namun kepercayaan itu harus diubah menjadi kapasitas, kemampuan menghubungkan sumber daya, mengambil keputusan, dan menggerakkan bantuan secara cepat ketika masyarakat membutuhkan,” ujar Irman.
Urgensi penguatan tersebut terlihat dalam World Risk Index 2025 yang menempatkan Indonesia pada peringkat ketiga dari 193 negara dengan skor 39,80. Filipina berada di peringkat pertama dengan skor 46,56, disusul India di posisi kedua dengan skor 40,73.
Indeks tersebut mengukur risiko melalui paparan bahaya dan kerentanan masyarakat, termasuk keterbatasan kemampuan menghadapi serta beradaptasi terhadap bencana. Artinya, penguatan kesiapan masyarakat merupakan bagian penting dalam upaya menurunkan risiko bencana.
Ketua DPD RI ke-2 tersebut menjelaskan arah penguatan itu melalui gagasan MDMC 4.0 atau Integrated Humanitarian and Resilience Network, yakni jejaring kemanusiaan dan ketangguhan yang terintegrasi.
Irman menegaskan, istilah MDMC 4.0 merupakan gagasan pengembangan dan bukan nomenklatur resmi organisasi. Konsep tersebut melanjutkan penguatan tanggap darurat, manajemen bencana, serta pembangunan ketangguhan yang selama ini telah berjalan.
Dalam gagasan tersebut, MDMC menjadi penghubung kekuatan Muhammadiyah dengan pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, tenaga kesehatan, media, dan komunitas.
Sekolah, rumah sakit, masjid, serta jaringan relawan dapat saling menopang mulai dari tahap kesiapsiagaan hingga pemulihan mata pencaharian masyarakat, jelas Ketua Dewan Pengawas Ikatan Keluarga Minang (IKM) itu.
Modal kelembagaan tersebut juga mendapat apresiasi dari pemerintah. Pada pembukaan Rakernas, Jumat (11/9), Menko PMK Pratikno menilai jaringan amal usaha Muhammadiyah memiliki peran penting dalam keselamatan warga, dengan sekolah, kampus, rumah sakit, dan klinik yang saling mendukung dalam penanganan bencana.
Menurut Ketua Dewan Pakar Majelis Ekonomi dan UMKM PP Muhammadiyah tersebut, jejaring perlu memiliki trigger mechanism, yakni mekanisme pemicu tindakan yang disepakati sebelum krisis terjadi.
Protokol tersebut harus menjelaskan data yang digunakan, pihak yang berwenang mengaktifkan jejaring, pembagian peran, pengerahan sumber daya, serta pertanggungjawaban kepada publik.
Dengan demikian, koordinasi tidak perlu dimulai dari nol setiap kali bencana terjadi.
“Yang penting bukan hanya siapa yang bergerak, tetapi bagaimana semua kekuatan yang ada bisa segera bergerak ketika dibutuhkan. Itulah pentingnya trigger mechanism,” ujarnya.
Irman juga mengingatkan pentingnya menempatkan mitigasi sebagai investasi pembangunan.
Kajian Bank Dunia dan GFDRR tentang infrastruktur tangguh memperkirakan manfaat sekitar empat dolar untuk setiap satu dolar yang diinvestasikan di negara berpendapatan rendah dan menengah. Manfaat tersebut mencakup berkurangnya kerusakan serta gangguan layanan yang menopang kehidupan dan kegiatan ekonomi.
“Mitigasi dan kesiapsiagaan adalah investasi untuk melindungi kehidupan, menjaga layanan publik, dan mempertahankan keberlanjutan ekonomi. Setiap rupiah yang dikeluarkan sebelum bencana harus diarahkan untuk mengurangi kerugian dan mempercepat pemulihan,” tegasnya.
Oleh karena itu, Irman berharap Rakernas dapat memperkuat kerja bersama yang ditopang pelatihan secara berkala, standar kerja, sumber daya, dan indikator keberhasilan.
Perlindungan warga, lanjutnya, perlu berlanjut hingga layanan kesehatan, dukungan psikososial, dan mata pencaharian masyarakat kembali pulih.
“Bencana memang tidak selalu bisa kita cegah, tetapi dampaknya bisa kita kurangi. Karena itu, kita harus memperkuat kesiapsiagaan, memperluas jejaring, dan memastikan setiap kekuatan dapat bergerak bersama ketika kemanusiaan membutuhkan,” tutup Ketua Dewan Pembina Pusat Kebudayaan Minangkabau tersebut.
Sebagai informasi, rangkaian Rakernas MDMC berlangsung selama tiga hari dan berakhir pada Minggu, 13 September 2026. Kegiatan tersebut ditutup oleh mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang juga menjabat Ketua Palang Merah Indonesia (PMI).
(Agung Suhartono)
