SUARAINDONEWS.COM, GUNUNGKIDUL — Desa wisata yang berhasil naik kelas menjadi Desa Wisata Mandiri justru dinilai perlu mendapat dukungan lebih kuat dari pemerintah. Anggota Komisi VII DPR RI Hj. Rahmawati, S.H. meminta jangan sampai status mandiri membuat bantuan dan perhatian pemerintah malah berhenti.
Hal itu disampaikan Rahmawati saat menyerap aspirasi pengelola Desa Wisata Nglanggeran, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam kunjungan kerja Komisi VII DPR RI, Jumat (11/9/2026).
Menurut Rahmawati, perjalanan desa wisata dari status Rintisan, Berkembang, Maju hingga Mandiri seharusnya menjadi indikator keberhasilan yang justru mendapat apresiasi dan dukungan berkelanjutan.
“Jangan sampai ketika desa wisata sudah mandiri, kemudian dukungan pemerintah justru berhenti. Justru ketika mereka sudah berhasil, harus kita dorong agar semakin kuat, berdaya saing, dan mampu menjadi contoh bagi desa wisata lainnya,” ujar Rahmawati.
Ia mendorong adanya indikator yang jelas, terukur, dan transparan dalam menentukan status desa wisata. Selain itu, perlu disiapkan skema insentif berkelanjutan bagi desa yang berhasil meningkatkan kualitas pengelolaannya.
Rahmawati menegaskan, dukungan pemerintah tidak harus selalu berupa bantuan uang atau bantuan langsung.
Menurut dia, pemerintah bisa membantu melalui promosi wisata, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, perluasan akses pasar, digitalisasi, penguatan UMKM, hingga kolaborasi dengan sektor ekonomi kreatif.
“Mandiri bukan berarti berjalan sendiri. Desa wisata tetap membutuhkan ekosistem dan kebijakan pemerintah agar keberhasilan yang sudah dibangun masyarakat dapat terus tumbuh,” tegasnya.
Selain soal insentif, Rahmawati juga menyoroti persoalan infrastruktur pendukung pariwisata di kawasan Nglanggeran. Salah satunya kebutuhan penerangan jalan yang dinilai penting untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan wisatawan.
Menurutnya, fasilitas dasar seperti penerangan jalan bukan sekadar pelengkap. Infrastruktur tersebut ikut menentukan pengalaman wisatawan sekaligus mendukung aktivitas ekonomi masyarakat di sekitar destinasi.
Rahmawati memastikan aspirasi tersebut akan dibawa ke pembahasan bersama Kementerian Pariwisata.
“Kami di Komisi VII DPR RI akan meneruskan aspirasi ini kepada Kementerian Pariwisata. Prinsipnya, setiap aspirasi masyarakat yang kami serap harus ada tindak lanjutnya dan kita kawal agar menghasilkan kebijakan yang benar-benar dirasakan manfaatnya,” jelasnya.
Ia menilai Desa Wisata Nglanggeran menjadi salah satu contoh bahwa pariwisata berbasis masyarakat bisa memberikan dampak ekonomi yang luas.
Bukan cuma soal kunjungan wisatawan, geliat desa wisata juga bisa ikut menghidupkan UMKM, ekonomi kreatif, kuliner, kerajinan, homestay, transportasi, hingga berbagai usaha milik warga.
“Kita ingin pariwisata tumbuh dari masyarakat, oleh masyarakat, dan manfaat ekonominya kembali sebesar-besarnya kepada masyarakat,” pungkas Rahmawati.
(Agung Suhartono)
