SUARAINDONEWS.COM, Palembang-Pembangunan dan pemberdayaan desa ialah salah satu komitmen pemerintah untuk menghadirkan pemerataan ekonomi di Tanah Air. Hal tersebut ditegaskan sendiri oleh Presiden Joko Widodo bahwa orientasi pembangunan nasional memang beberapa tahun ini mengalami perubahan.
“Memang pembangunan yang selama ini telah kita kerjakan dalam empat tahun ini orientasinya kita ubah, kita balik. Pembangunan dimulai dari desa,” ujar Presiden ketika memberikan sambutan pada Evaluasi Kebijakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Sosialisasi Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 di Palembang Sport and Convention Center, Sumatra Selatan, Minggu, 25 November 2018.
Kenaikan alokasi anggaran untuk pembangunan desa setiap tahunnya menjadi salah satu indikasi bahwa pemerintah memang memprioritaskan desa sebagai program utama pembangunan.
Pada 2015, tahun awal kebijakan dana desa dijalankan, pemerintah memberikan dana desa sebesar Rp20,7 triliun. Tahun 2016 menjadi Rp47 triliun, tahun 2017 sebesar Rp60 triliun, tahun 2018 juga sebesar Rp60 triliun. Di tahun 2019, dana desa meningkat menjadi sebesar Rp73 triliun.
“Jadi sampai tahun ini sudah Rp187 triliun kita gelontorkan ke desa-desa sebanyak 74 ribu desa yang ada di seluruh Tanah Air ini,” kata Presiden.
Dari pemanfaatan dana desa itu, sejak 2015 hingga 2017, tercatat sejumlah infrastruktur dan fasilitas desa dibangun secara masif. Sepanjang 123 ribu kilometer jalan desa, 11.500 posyandu, 18.100 PAUD, 6.500 pasar desa, hingga 791.000 meter jembatan berhasil dibangun dari dana desa yang disalurkan.
Melihat capaian tersebut, di sejumlah desa, infrastruktur jalan desa menjadi lebih baik dibanding sebelumnya dan dilengkapi dengan fasilitas penunjang lain seperti irigasi, embung, hingga fasilitas kesehatan seperti posyandu.
“Keinginan kita, semakin banyak perputaran uang yang ada di desa, kesejahteraan masyarakat desa akan meningkat pesat. Ini teori ekonominya seperti itu,” ucap Presiden.
Dalam perkembangannya, kota-kota menginginkan kucuran dana serupa yang didapatkan oleh desa. Pemerintah di tingkat kelurahan diharapkan dapat menyelesaikan berbagai persoalan perkotaan disebutnya yang kian kompleks.
Setelah empat tahun mengalokasikan dana desa, mulai tahun 2019 mendatang, pemerintah juga telah mengalokasikan dana kelurahan untuk mengakomodasi kebutuhan pemerintah-pemerintah kota yang disampaikan langsung kepada Presiden.
“Di kota banyak yang lebih tidak baik daripada di desa kampung-kampungnya. Gunakan untuk drainase atau jalan di kampung-kampung yang ada di kota. Dana kelurahan kita arahkan ke sana karena kemiskinan di kota dan desa itu ada semua,” kata Presiden.
Kebijakan dana desa, dalam tahapan-tahapan selanjutnya, diharapkan tidak semata untuk pembangunan infrastruktur saja. Presiden berharap agar dana desa ini dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan sumber daya manusia dan penggarapan potensi desa.
Dana desa juga mesti digunakan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat di pedesaan. Salah satunya dengan memanfaatkan dana desa untuk menanggulangi masalah gizi buruk dan stunting yang ada di desa-desa.
“Ini menyangkut sumber daya manusia kita ke depan. Kita ini harus bersaing dengan negara-negara lain. Kalau tidak disiapkan dari sekarang sangat berat. Kita harus ngomong apa adanya, sangat berat bersaing dengan negara-negara lain yang selalu memperbaiki SDM kita,” tuturnya.
Selain itu, Presiden juga menjelaskan bahwa sudah saatnya bagi pemerintah desa mulai memikirkan potensi-potensi yang dimiliki desa untuk dikemas menjadi sebuah kekuatan ekonomi desa tersebut. Dalam hal ini, dana desa dapat digunakan untuk membangun dan mendorong pariwisata di suatu desa.
“Selain infrastruktur, dana-dana itu bisa digunakan untuk membangun misalnya pariwisata di desa. Sekarang banyak orang kota yang kepingin melihat desa lagi seperti apa,” kata Presiden.
Dirinya kemudian memberikan satu contoh nyata mengenai transformasi desa yang dahulu dapat dikatakan sebagai desa tertinggal yang dihinggapi masalah kemiskinan dan pengangguran menjadi sebuah desa yang memiliki nilai ekonomi tinggi.
“Saya berikan contoh program pariwisata desa. Ada yang namanya Desa Ponggok ini punya mata air yang dibangun dan dijadikan tempat wisata untuk berenang untuk menyelam,” ujarnya.
Pemerintah desa setempat yang terletak di Klaten, Jawa Tengah, saat itu membangun Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan memanfaatkan potensi pariwisata air. Dana desa sebesar kurang lebih Rp800 juta pada tahun anggaran 2017 dimanfaatkan pemerintah setempat untuk membangun infrastruktur desa penunjang pariwisata tersebut.
“Hasilnya satu tahun bisa mendatangkan income Rp14 miliar. Ini menjadi kekuatan desa,” ucap Presiden.
Presiden secara khusus mengapresiasi pemanfaatan dana desa yang dilakukan Desa Ponggok. Ia mengajak desa-desa lainnya yang memiliki potensi serupa untuk belajar dan meniru apa yang dilakukan desa tersebut.
“Saya lihat banyak sekali desa-desa yang sangat indah yang perlu disentuh sedikit. Dengan dana desa, bisa jadi produk yang bisa dipasarkan dengan baik. Kalau di situ bisa mendatangkan orang menjadi tempat pariwisata artinya warung-warung akan buka, ada tukang parkir mendapatkan pekerjaan, ada income untuk desa. Itu akan ke mana-mana larinya,” tandasnya.
Turut hadir mendampingi Presiden dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo dalam acara tersebut, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian, Koordinator Staf Khusus Presiden Teten Masduki, dan Gubernur Sumatra Selatan Herman Deru.
(Bym ; foto ist
