SUARAINDONEWS.COM, Jakarta – Pakar Komunikasi Politik Suwandi Sumartias meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjamin keamanan siber data Pemilu untuk mencegah peretasan sehingga dapat mencegah timbulnya konflik sosial dalam pesta demokrasi.
Menurut pakar dari Universitas Padjadjaran itu, isu peretasan data pemilih bisa menurunkan kredibilitas penyelenggaraan pemilu sehingga dapat memantik kekecewaan publik.
“Karena pintu utama meningkatkan kepercayaan ke pemerintah itu melalui KPU,” kata Suwandi saat dihubungi dari Jakarta, Selasa (2/1/2024).
Jika kredibilitas menurun, dia menilai tingkat masyarakat yang tidak akan menggunakan hak pilihnya atau golput akan meningkat. Selain itu, kekecewaan publik bisa memancing hal-hal yang tidak diinginkan dalam Pemilu.
Isu terkait kredibilitas KPU, ujar dia, selalu muncul saat pemilu. Hal tersebut seharusnya menjadi bahan evaluasi serius oleh lembaga penyelenggara pemilu guna menjamin kondusivitas pesta demokrasi lima tahunan.
“Jadi wajar saja kalau presiden mengimbau KPU,” katanya.
Suwandi mendorong agar KPU meningkatkan kembali kredibilitas dengan meningkatkan keamanan siber. KPU perlu berkolaborasi dengan lembaga lain seperti Polri, Kemenkominfo, dan pihak terkait lain untuk menjaga data pemilu.
Dia mengingatkan peretas bisa lebih kreatif untuk bisa membobol sistem keamanan sehingga KPU dan para aparat harus meningkatkan keamanan.
“KPU terlalu enak saya pikir, harusnya bangun sistem yang ketat, jangan mudah ditembus hacker,” kata dia.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengingatkan bahwa era yang serba digital menjadi tantangan yang harus disikapi setiap penyelenggara Pemilu untuk menghindari ketidakcermatan layanan yang dapat mengganggu legitimasi hasil Pemilu.
“Jangan sampai terjadi peretasan, hati-hati mengenai ini. Sekali karena ini bisa berimplikasi politis, bisa berimplikasi politik,” kata Joko Widodo dalam agenda Rapat Konsolidasi Nasional 2023 Dalam Rangka Kesiapan Pemilu 2024 di Istora Senayan Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta, Sabtu (30/12/2023). (ANT/Akhirudin).
