SUARAINDONEWS.COM, Jakarta — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengeluarkan peringatan keras kepada operator Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) swasta yang mengalami kekosongan stok bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah wilayah Indonesia.
Dalam forum HIPMI–Danantara Indonesia Business Forum 2025 di Jakarta, Bahlil menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mentolerir badan usaha yang mengabaikan regulasi dalam distribusi energi nasional.
“BBM ada yang bilang habis. Lho, ini negara hukum, ada aturan, bukan negara tanpa tuan,” ujar Bahlil, dikutip Selasa (21/10). “Kalau tidak mau mengikuti aturan, silakan cari negara lain.”
Kekosongan stok BBM di SPBU swasta disebut-sebut terjadi akibat meningkatnya konsumsi masyarakat terhadap BBM non-subsidi. Namun, Bahlil menegaskan bahwa persoalan ini bukan karena pemerintah menahan kuota impor.
Menurutnya, kuota impor BBM untuk badan usaha swasta telah diberikan hingga lebih dari 100 persen dari rencana awal tahun 2025.
Sumber dari Kementerian ESDM menyebut sebagian SPBU swasta belum menyelesaikan kesepakatan pembelian base fuel dengan PT Pertamina (Persero), yang menjadi pemasok utama BBM nasional. Negosiasi harga disebut masih berlangsung, sementara permintaan masyarakat terus melonjak.
“Yang kita dorong adalah keterbukaan dan kepatuhan terhadap aturan. Negara tidak melarang impor atau distribusi BBM swasta, asal semuanya dilakukan sesuai mekanisme yang benar,” ujar Bahlil menambahkan.
Kementerian ESDM menilai fenomena ini juga menjadi peringatan agar operator swasta memperkuat manajemen pasokan dan sistem distribusi, terlebih menjelang akhir tahun saat konsumsi energi meningkat.
Sementara itu, sejumlah SPBU swasta mengaku mengalami keterlambatan pasokan akibat kendala logistik dan perizinan impor. Beberapa pengusaha meminta agar pemerintah memberi kelonggaran dalam proses pengadaan bahan bakar di tengah fluktuasi harga minyak dunia.
“Pemerintah sudah membuka ruang bagi swasta untuk berperan, tapi tanggung jawabnya juga harus seimbang,” kata seorang pejabat ESDM yang enggan disebutkan namanya.
Langkah tegas Bahlil ini dinilai sebagai sinyal bahwa pemerintah tak ingin muncul “pasar bebas tanpa pengawasan” di sektor energi. Ia menegaskan, kehadiran investor swasta tetap penting, namun kepatuhan pada regulasi adalah harga mati.
Fakta cepat:
- Kuota impor BBM swasta tahun 2025 naik hingga 110% dari tahun sebelumnya.
- Konsumsi BBM non-subsidi meningkat 12–15% dalam tiga bulan terakhir.
- Total SPBU swasta di Indonesia: sekitar 1.200 unit, atau 9% dari total nasional.
(Anton)
