Banyuwangi Peroleh DID Rp8,7 Miliar
SUARAINDONEWS.COM, Jakarta-Pemerintah memberikan Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp8,7 miliar kepada Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Alasannya Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Banyuwangi pada 2017 mendapat rangking terbaik dengan predikat A.
“Alhamdulillah, Banyuwangi masih satu-satunya, Kabupaten yang mendapat nilai A. Jadi wajar kita mendapat apresiasi,” kata Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Annas dalam siaran persnya di Jakarta, Rabu (31/1).
Lebih jauh Azwar Anas mengucapkan terima kasih kepada Kemenpan-RB atas penilaian positif terhadap kinerja akuntabilitas Banyuwangi. Sebab kini paradigma penyelenggaraan pemerintahan memang harus digeser. “Dari prinsip good governance semata, dari pelaporan administratif semata, menjadi pemerintahan yang berdampak ke publik,” ujarnya.
Menurut Anas, tidak bisa lagi program pembangunan digarap seperti terdahulu yang cuma membagi program merata ke dinas/badan. Yang harus dilakukan adalah menetapkan tujuan terlebih dahulu yang kemudian diterjemahkan ke program turunan.
“Yang utama itu tujuan. Kita mau apa sih ke depan untuk menjawab masalah di lapangan, outcomes-nya apa, lalu susun indikator-indikatornya. Dari situ baru bikin program. Jadi urut-urutannya seperti itu, sehingga program menjadi jelas dan berbasis kebutuhan publik,” ujar Anas.
Dengan desain seperti itu, maka pengelolaan anggaran berubah dari sekadar alokasi tahunan rutin ke dinas/badan menjadi terintegrasi dengan perencanaan, kebutuhan masyarakat, dan indikator kinerja. “Belanja pemerintah ini perlu diefektifkan karena sangat terbatas dibanding seluruh kebutuhan publik. Maka pilih yang paling berdampak ke masyarakat,” kata Anas.
Karena itu, pengelolaan anggaran di Banyuwangi tidak lagi menggunakan paradigma pada berapa anggaran yang disiapkan dan diserap, tapi seberapa besar kinerja yang dihasilkan. Sebagai contoh, program pengembangan wisata dengan penataan Pantai Watudodol di Utara Banyuwangi.
“Tujuannya jelas, bikin pusat pertumbuhan ekonomi baru di utara yang dekat pelabuhan penyeberangan ke Bali yang memang ada problem kemiskinan, kita ingin cegat arus wisatawan ke Bali yang puluhan juta setahun untuk mampir di sana, belanja menguntungkan masyarakat,” ujar Anas.
Contoh lain, kata Anas, di bidang pertanian yang fokus peningkatan produksi. Berbagai program bisa membuat produksi gabah kering Banyuwangi 2017 mencapai 817.512 ton setara beras 512.907 ton. Adapun kebutuhan beras konsumsi warga hanya 152.267 ton, sehingga surplus 360.640 ton.
Sementara itu, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) kembali menetapkan SAKIP Kabupaten Banyuwangi dan provinsi Jatim tahun 2017 sebagai yang terbaik dengan nilai A. Ini tahun kedua berturut-turut Banyuwangi diganjar nilai A sekaligus menjadi kabupaten pertama dan satu-satunya di Indonesia yang menyabet nilai A. Penyerahan SAKIP diserahkan MenpanRB Asman Abnur di Nusa Dua, Bali, Rabu (31/1)
“Selamat untuk Banyuwangi. Kami menilai Banyuwangimemang mampu berubah, jadi akuntabilitas bukan sekadar administratif, tapi ada dampaknya ke masyarakat, yaitu peningkatan ekonomi. Karena dalam SAKIP ini kita ukur outcomes-nya, bukan cuma tertib administrasi saja,” katanya.
Menteri Asman Abnur memberikan apresiasi yang tinggi kepada kabupaten/kota yang telah melakukan upaya-upaya perbaikan nyata bagi peningkatan efisiensi birokrasi. Atas upaya tersebut, terdapat satu Pemerintah kabupaten dan satu provinsi yang berpredikat “A” dan 17 pemprov, Kabupaten/ Kota berpredikat “BB”. Di Wilayah II ini juga terdapat 52 Kabupaten/Kota dengan predikat “B”.
“Saya mengharapkan agar tetap berupaya mengoptimalkan penerapan SAKIP dengan lebih baik,” ujarnya dalam acara penyerahan Laporan Hasil Evaluasi SAKIP (LHE SAKIP) Pemda wilayah II di Nusa Dua, Bali, Rabu (31/01).
Menurut Asman hasil SAKIP pada tahun 2017 di Wilayah II mengalami peningkatan 4,59 poin. Rata-rata nilai evaluasi kabupaten/ kota tahun 2016 sebesar 51,81 meningkat menjadi 56,40, yang berarti meningkat 4,59 poin. Namun demikian, masih ada kabupaten/kota sebanyak 54,05 persen dari seluruh kabupaten/kota yang masih mendapat nilai di bawah “B”.
Menteri Asman Abnur mengatakan, pihaknya memberikan apresiasi yang tinggi kepada kabupaten/kota yang telah melakukan upaya-upaya perbaikan nyata bagi peningkatan efisiensi birokrasi. Atas upaya tersebut, terdapat satu Pemerintah kabupaten dan satu provinsi yang berpredikat “A” dan 17 pemprov, Kabupaten/ Kota berpredikat “BB”. Di Wilayah II ini juga terdapat 52 Kabupaten/Kota dengan predikat “B”.
“Saya mengharapkan agar tetap berupaya mengoptimalkan penerapan SAKIP dengan lebih baik,” ujarnya dalam acara penyerahan Laporan Hasil Evaluasi SAKIP (LHE SAKIP) Pemda wilayah II di Nusa Dua, Bali, Rabu (31/01).(Bamb)
