SUARAINDONEWS.COM, Jakarta – Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo, memberikan apresiasi terhadap berbagai pandangan yang disampaikan oleh Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Jenderal TNI (Purn.) Wiranto, beserta jajaran Wantimpres lainnya. Pandangan ini terutama terkait dengan penyempurnaan sistem ketatanegaraan dan sistem politik bangsa, khususnya dalam menghadapi maraknya politik uang dalam pemilihan langsung yang disebabkan oleh rendahnya pendapatan per kapita bangsa Indonesia, yang saat ini baru mencapai sekitar USD 4.919.
“Sebagai perbandingan, Amerika Serikat, yang dikenal sebagai kampiunnya demokrasi, memiliki pendapatan per kapita sebesar USD 80.412, sedangkan Korea Selatan mencapai USD 35.569. Data lain dari kajian Prof. Boediono menunjukkan bahwa pada penghasilan per kapita di atas USD 6.000, daya hidup sistem demokrasi jauh lebih besar dengan probabilitas kegagalan hanya 1/500. Artinya, pendapatan per kapita Indonesia saat ini masih di bawah batas kritis demokrasi sebesar USD 6.000,” ujar Bamsoet usai menghadiri Silaturahmi Kebangsaan Pimpinan MPR dengan Jajaran Wantimpres di Kantor Wantimpres, Jakarta, Jumat (5/7/2024).
Silaturahmi Kebangsaan ini sekaligus merupakan kunjungan balasan atas kedatangan Wantimpres ke MPR RI beberapa waktu lalu. Hadir dalam acara ini antara lain Wakil Ketua MPR RI, Amir Uskara dan Fadel Muhammad, serta jajaran Wantimpres seperti Ketua Wiranto dan anggota Wantimpres lainnya, termasuk Putri Kus Wisnu Wardani, Sidarto Danusubroto, dan Sukarwo.
Bamsoet, yang juga pernah menjabat sebagai Ketua DPR RI ke-20 dan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum & Keamanan, menggarisbawahi pesan dari Ketua Wantimpres, Jenderal TNI (Purn.) Wiranto, bahwa ‘jika kita tersesat, maka kembalilah ke pangkal jalan’. Ini berarti bahwa jika bangsa Indonesia saat ini masih menghadapi berbagai permasalahan, maka tidak ada salahnya untuk kembali kepada jati diri bangsa.
“Sebagai contoh, dalam menghadapi karut-marutnya sistem Pemilu langsung yang berdampak pada politik uang, mungkin sudah saatnya kita kembali kepada semangat jati diri demokrasi yang dimiliki bangsa ini. Mari kita kembali melihat sila ke-4 Pancasila sebagai basis demokrasi Pancasila yang sesuai dengan jati diri bangsa kita. Dengan begitu, kita dapat meluruskan kembali jalur demokrasi agar sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi Pancasila, bukan lagi berdasarkan demokrasi yang semata-mata berdasarkan angka atau dikenal dengan Demokrasi NPWP (nomor piro wani piro),” jelas Bamsoet.
Bamsoet, yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI (Ormas Pendiri Partai Golkar) dan Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia, menerangkan bahwa jajaran Wantimpres, yang terdiri dari para senior bangsa dengan rekam jejak panjang dalam perjalanan bangsa sejak era Orde Lama, Orde Baru, Reformasi, hingga pemerintahan saat ini, memiliki analisis yang tajam serta solusi yang kuat dalam melihat permasalahan bangsa.
“Dalam diskusi hangat yang berlangsung tadi, kita juga membahas tentang sistem ketatanegaraan Indonesia yang saat ini tidak memiliki lembaga tertinggi negara. Oleh karena itu, sangat penting bagi bangsa Indonesia untuk mengembalikan posisi MPR sebagai lembaga tertinggi negara, sesuai dengan sejarah dan basis kultural bangsa kita. Hal ini akan mengembalikan kewenangan subjektif superlatif MPR serta kewajiban untuk mengambil keputusan atau penetapan yang bersifat pengaturan, guna mengatasi dampak dari keadaan kahar fiskal maupun politik yang tidak dapat diantisipasi dan tidak bisa dikendalikan secara wajar,” pungkas Bamsoet.
DSK | Foto: Humas MPR RI
