SUARAINDONEWS.COM, Jakarta – Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia meminta seluruh kader Golkar yang menjabat sebagai menteri tidak alergi terhadap kritik dan koreksi dari parlemen maupun masyarakat.
Menurut Bahlil, kritik harus dipandang sebagai bagian dari proses memperbaiki kinerja pemerintah, bukan sebagai bentuk ketidakdukungan terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Hal tersebut disampaikan Bahlil saat memberikan pengarahan kepada kader Partai Golkar dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Selasa (18/8/2026).
“Saya minta dan semua menteri yang ada di Golkar enggak boleh merasa kalau dikoreksi oleh parlemen, enggak boleh merasa bahwa itu kita tidak didukung,” kata Bahlil.
Bahlil menilai koreksi dari parlemen justru menjadi kesempatan bagi para menteri untuk membuktikan kinerja dan menjelaskan program yang menjadi tanggung jawabnya.
“Justru di situlah kita di-challenge untuk kita membuktikan argumentasi yang baik dan benar terhadap apa yang menjadi tanggung jawab kita dalam mengeksekusi program,” ujarnya.
Ia menegaskan Partai Golkar harus memberikan contoh sebagai partai yang terbuka terhadap kritik dan masukan. Menurutnya, tidak ada pihak yang dapat mengklaim selalu benar tanpa menerima koreksi.
“Mana ada orang yang hebat tanpa ada koreksi. Partai Golkar ini adalah partai yang inklusif,” kata Bahlil.
Selain meminta kader terbuka terhadap kritik, Bahlil juga menyoroti masih lambatnya realisasi anggaran di sejumlah kementerian dan lembaga.
Ia meminta seluruh anggota Fraksi Golkar di DPR RI ikut mengawasi kementerian yang realisasi anggarannya masih rendah, termasuk Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
“Saya harus jujur mengatakan bahwa terlepas dari persoalan berapa besar pendapatan yang dianggarkan, tapi saya juga meminta kepada seluruh fraksi agar mengejar kementerian-kementerian yang realisasinya itu lambat, termasuk ESDM. Nggak apa-apa, itu kita harus fair,” ujarnya.
Bahlil mengingatkan, lambatnya realisasi belanja pemerintah dapat berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi. Sebab, belanja pemerintah merupakan salah satu komponen yang ikut menggerakkan aktivitas ekonomi dan membuka lapangan pekerjaan.
“Kalau belanja pemerintah sebagai trigger pertumbuhan lambat untuk dieksekusi, itu pasti akan berdampak pada lapangan pekerjaan dan pertumbuhan,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Bahlil juga meminta Fraksi Golkar DPR RI serius mengawal pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027.
Ia meminta seluruh anggota fraksi mengikuti pembahasan anggaran secara serius di komisi masing-masing agar arah kebijakan pemerintah sejalan dengan program kementerian dan alokasi anggaran.
“Saya minta kepada seluruh anggota fraksi agar serius untuk mengikuti pembahasannya secara mekanisme dan betul-betul hadir di masing-masing komisi,” ujar Bahlil.
Menurutnya, harus terdapat keterkaitan yang jelas antara arah kebijakan Presiden Prabowo, program kementerian dan lembaga, serta anggaran yang dialokasikan.
“Harus ada korelasi yang nyambung antara apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden dengan apa yang menjadi program bagi kementerian, dengan alokasi. Jangan jadi distorsi antara apa yang menjadi gagasan dan apa yang menjadi program,” katanya.
Bahlil mengatakan program pemerintah yang berpihak kepada masyarakat harus menjadi perhatian Fraksi Golkar dalam pembahasan RAPBN 2027.
Ia mencontohkan program Sekolah Rakyat dan penyediaan makanan bergizi yang perlu dikawal pelaksanaannya sekaligus diperbaiki apabila masih ditemukan kekurangan.
“Memang kita tahu bahwa masih banyak kekurangan di sana-sini. Tapi itulah tanggung jawab kita semua untuk memberikan masukan yang konstruktif dalam rangka perbaikan,” ucapnya.
Bahlil menegaskan fungsi pengawasan DPR tidak boleh dianggap sebagai bentuk perlawanan terhadap pemerintah. Menurutnya, pengawasan diperlukan agar program pemerintah berjalan efektif dan memberikan manfaat kepada masyarakat.
Ia juga meminta Fraksi Golkar memastikan kementerian dan lembaga mempercepat realisasi program yang telah dianggarkan, dengan tetap mengedepankan pengawasan terhadap penggunaan anggaran.
“Kalau kita mau, karena memperlambat realisasi kalau programnya sudah jalan, itu sama dengan menghambat pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.
Bahlil sebelumnya memberikan pengarahan kepada seluruh kader Golkar, khususnya anggota DPR RI, ketua DPD I Partai Golkar seluruh Indonesia, serta anggota Fraksi Golkar di DPRD provinsi.
Pengarahan tersebut menjadi bagian dari rangkaian HUT ke-81 Kemerdekaan RI sekaligus menyikapi penyampaian Nota Keuangan dan RAPBN 2027 oleh Presiden Prabowo Subianto.
Bahlil menyatakan Partai Golkar memberikan apresiasi terhadap kebijakan pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo karena dinilai sejalan dengan arah perjuangan dan kebijakan politik Partai Golkar.
Sebagai partai pendukung pemerintahan, Bahlil meminta kader Golkar menjalankan dua fungsi secara bersamaan, yakni mendukung program pemerintah sekaligus memastikan kebijakan dan penggunaan anggaran tetap efektif, tepat sasaran, serta dapat dipertanggungjawabkan.
(Yulianto)
