SUARAINDONEWS.COM, Jakarta – Wakil Ketua MPR RI sekaligus Anggota Komisi VIII DPR RI Hidayat Nur Wahid mendukung kegiatan sosialisasi penyelenggaraan Haji, dan agar persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2027 dimulai lebih awal. Menurut HNW sapaan akrabnya, penyelenggaraan haji 2027 akan menjadi tahun kedua pelaksanaan ibadah haji oleh Kementerian Haji dan Umroh, sehingga berbagai evaluasi, masukan, dan penyempurnaan baik dari DPR maupun masyarakat luas, perlu dilakukan dan diimplementasikan sejak awal, agar kualitas penyelenggaraan hani dan pelayanan calon jamaah Haji Indonesia semakin baik dan semakin meningkat.
Hal tersebut disampaikan HNW dalam kegiatan Sosialisasi Penyelenggaraan Ibadah Haji di Jakarta Selatan, yang turut dihadiri Anggota DPRD DKI Jakarta Zahrina Nurbaiti dan Plt. Kabid Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kanwil Kementerian Agama DKI Jakarta Agus Husein.
“Komisi VIII DPR RI telah memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan haji 2027 melalui persetujuan hasil evaluasi penyelenggaraan haji 2026 dan persetujuan kebutuhan uang muka BPIH yang diajukan oleh Kementerian Haji dan Umroh sekitar Rp4 triliun untuk pembayaran awal layanan jemaah haji nantinya di Armuzna(Arofah, Muzdalifah dan Mina) sebagaimana ketentuan dari pihak Arab Saudi. Karena itu, persiapan haji 2027 harusnya juga dimulai lebih awal agar setiap persoalan dapat diantisipasi sejak dini dan pelayanan kepada jamaah semakin baik, di antaranya melalui sosialisasi penyelenggaraan haji kepada masyarakat luas, agar mereka memahami hingga turut memberikan masukan untuk penyelenggaraan haji yang lebih baik memenuhi prinsip meaningfull participation,” ujar Hidayat di Bintaro, Jakarta Selatan.
HNW menjelaskan, kebijakan di Arab Saudi saat ini adalah langsung membuka persiapan haji mendatang sejak berakhirnya haji di tahun berjalan. Oleh karena itu, masukan yang didapat dari evaluasi Komisi VIII DPR RI, para pemangku kepentingan, hingga calon jamaah maupun alumni haji, maupun dari masyaralat luas, penting dilakukan dan agar segera disinkronkan dengan rencana kebijakan penyelenggaraan haji tahun 2027 mendatang.
“Tujuan sosialisasi seperti ini selain menyampaikan informasi mengenai aturan UU dan praktek penyelenggaraan haji, tetapi juga dalam rangka menghadirkan partisipasi masyarakat untuk menyampaikan kritik dan saran sebagai bahan penyempurnaan kebijakan dan praktek penyelenggaraan haji di tahun yang akan datang. Juga agar masyarakat termotivasi untuk membantu jemaah haji menjaga kemabruran haji mereka setelah kembali dari ibadah haji dan kembali bergabung ke tengah masyarakat,” lanjut Hidayat.
Anggota DPR RI Fraksi PKS ini juga mengingatkan bahwa pembentukan Kementerian Haji merupakan ikhtiar menghadirkan tata kelola haji yang lebih baik dan profesional. PKS, kata Hidayat, sejak Pilpres 2014 bersama (calon) Presiden Prabowo telah mengusulkan pemisahan penyelenggaraan haji dari Kementerian Agama dengan pembentukan Kementerian Haji dan Umroh, sebagai bagian dari komitmen memperbaiki penyelenggaraan ibadah haji.
Dirinya bersyukur kini sudah terbentuk lembaga negara yang bukan hanya berbentuk “Badan” Penyelenggara Haji sebagaimana ketentuan dalam Perpres nomer 154 thn 2024, tapi setingkat Kementerian Penyelenggaraan Haji dan Umroh sesuai UU nomer 14 Tahun 2025 dan kemudian Presiden Prabowo mengeluarkan Perpres nomer 92 Tahun 2025 tentang pembentukan Kementerian Haji dan Umroh.
“Alhamdulillah, terbukti penyelenggaraan haji pertama oleh Kementerian Haji dan Umroh di tahun 2026 telah berjalan lebih baik dibanding tahun sebelumnya dengan berbagai peningkatan layanan dan perbaikan dengan tidak terulangnya kasus-kasus penyelenggaraan haji tahun 2025 seperti soal syarikah, kartu nusuk dll,” sambung Hidayat.
Karena itu, dirinya menekankan tahun kedua penyelenggaraan haji oleh Kementerian Haji dan Umroh harusnya bisa lebih baik lagi. Apalagi dengan pengalaman positif itu dan ikhtiar persiapan penyelenggaraan haji sejak awal maka penyelenggaraan haji mestinya bisa lebih baik.
“Agar jamah haji 2027 nanti bisa lebih tenang dan khusyu’ dalam menjalankan ibadah haji, sehingga memperoleh haji yang mabrur dan doanya maqbul termasuk doa untuk negerinya Indonesia menjadi baldatun thayyibatun wa Rabbun Ghafuur,” pungkas Hidayat.
(Purwantiningsih)
