SUARAINDONEWS.COM, Jakarta — Wakil Menteri Agama Romo Syafii menegaskan dukungannya secara penuh terhadap percepatan proses transisi penyelenggaraan haji dari Kementerian Agama ke Badan Penyelenggara Haji (BP Haji). Menurutnya, langkah ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang telah menetapkan pengalihan penuh pengelolaan haji pada tahun 2026 sebagai salah satu program prioritas pemerintah.
“Transisi ini bukan hanya mandat regulasi, tetapi juga komitmen politik pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo. Kemenag siap memastikan prosesnya berjalan cepat, tertib, dan tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada jemaah,” ujar Romo Syafii di Jakarta, Rabu (13/8/2025).
Romo menegaskan, pengalihan ini merupakan implementasi langsung dari visi-misi Presiden Prabowo untuk menghadirkan pelayanan haji yang profesional, transparan, dan berbasis teknologi modern. “Presiden ingin pengelolaan haji kita setara dengan standar pelayanan internasional. BP Haji diharapkan menjadi lembaga yang fokus dan berdedikasi penuh untuk mewujudkan cita-cita itu,” katanya.
Ia juga mengungkapkan bahwa pada awalnya dirinya sempat ditunjuk langsung oleh Menteri Agama sebagai Ketua Tim Transisi. “Awalnya saya memang ditunjuk Menteri Agama sebagai ketua tim transisi, tapi ternyata ada perubahan. Meski begitu, saya tetap mendukung penuh proses ini dan siap bekerja sama dengan semua pihak,” ujarnya.
Romo menambahkan, selama regulasinya masih berada di Kemenag, setiap proses persiapan haji 2026 harus diiringi dengan peningkatan komunikasi dan koordinasi yang intensif bersama BP Haji. “Selama regulasinya masih di Kemenag, dalam setiap proses persiapan haji 2026, Kemenag harus meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan BP Haji, karena ini amanah Presiden Prabowo,” tegasnya.
Meski proses pengalihan menunggu pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Haji sebagai payung hukum, Kemenag akan memaksimalkan tahun 2025 sebagai masa persiapan. Ia menegaskan seluruh unit kerja di Kemenag telah diarahkan untuk bersinergi dengan BP Haji dalam segala aspek, mulai dari administrasi, sistem teknologi, hingga koordinasi diplomasi dengan pemerintah Arab Saudi.
“Kita tidak ingin ada jeda pelayanan. Semua sistem, termasuk Siskohat dan layanan di daerah, akan kita serahkan secara bertahap namun cepat. Targetnya, saat BP Haji memegang penuh 2026 nanti, semuanya sudah siap pakai,” ujarnya.
Wamenag juga meminta dukungan DPR agar pembahasan RUU Haji dapat segera tuntas sehingga payung hukum transisi ini tidak menunggu terlalu lama. “Makin cepat regulasinya disahkan, makin efektif pula kita bekerja,” tambahnya.
Menurut Romo, semua pihak harus melihat proses pengalihan ini sebagai hal yang sangat krusial untuk memastikan peningkatan pelayanan jemaah haji Indonesia. “Ini bukan sekadar perubahan kelembagaan, tapi momentum besar untuk meningkatkan kualitas ibadah haji bagi seluruh jemaah kita,” pungkasnya.
Pemerintah optimistis, dengan kolaborasi erat antara Kemenag, BP Haji, dan semua pemangku kepentingan, transisi ini akan menjadi tonggak baru dalam penyelenggaraan ibadah haji yang lebih modern, transparan, dan berorientasi pada kepuasan jemaah.
(Anton)
