SUARAINDONEWS. COM, JAKARTA – Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah menilai Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menghadapi tugas berat untuk membenahi institusi Polri, mulai dari tata kelola, pelayanan penegakan hukum, hingga perubahan budaya organisasi demi memulihkan kepercayaan masyarakat.
Dalam tulisannya berjudul Tugas Berat Jenderal Suyudi, Said menyebut pergantian Kapolri dan Wakapolri menjadi momentum penting untuk menyegarkan organisasi kepolisian. Presiden Prabowo Subianto telah mengangkat Jenderal Suyudi sebagai Kapolri menggantikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dengan Komjen Wahyu Hadiningrat sebagai Wakapolri.
Menurut Said, kombinasi kepemimpinan tersebut berpotensi menghadirkan penyegaran di tubuh Polri sekaligus menjaga dukungan dan pengalaman dari kalangan perwira senior.
Respons awal Jenderal Suyudi, lanjut Said, terlihat melalui rotasi 88 perwira tinggi, termasuk 19 kapolda, kurang dari 24 jam setelah pengangkatannya. Langkah tersebut menjadi tahap awal untuk membentuk tim kerja yang solid.
Namun, Said mengingatkan bahwa rotasi jabatan baru merupakan permulaan. Pekerjaan besar masih menanti, terutama pembenahan tata kelola, struktur organisasi, dan kultur kepolisian.
Pembenahan pelayanan dan pengawasan
Said menyoroti dua pernyataan Jenderal Suyudi saat menjalani uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test di Komisi III DPR RI.
Pertama, komitmen Kapolri untuk membenahi penyelidikan dan penyidikan, pelayanan, kepastian penanganan perkara, integritas, serta penggunaan kewenangan.
Said menilai pernyataan tersebut menunjukkan keinginan untuk menghadirkan pelayanan kepolisian yang benar-benar melindungi masyarakat melalui penegakan hukum yang profesional dan berkeadilan.
Menurut dia, selama ini akses terhadap pelayanan penegakan hukum masih dirasakan sulit oleh sebagian masyarakat. Kondisi tersebut turut melahirkan ungkapan no viral, no justice, yang menggambarkan persepsi bahwa suatu perkara lebih cepat mendapat perhatian setelah menjadi viral.
Karena itu, Said menilai Jenderal Suyudi tidak memiliki banyak waktu untuk membangun budaya baru di tubuh Polri. Program percepatan atau quick win perlu dijalankan agar pembenahan mulai dirasakan masyarakat.
Ia mendorong penguatan pengawasan internal melalui revitalisasi Inspektorat Pengawasan Umum (Irwasum) dan Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam). Sementara itu, pengawasan eksternal perlu melibatkan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), masyarakat luas, serta komunitas kepolisian di daerah.
Pengawasan tersebut, menurut Said, perlu menjangkau seluruh tingkatan organisasi, termasuk satuan kewilayahan seperti polsek dan polres.
Tujuannya bukan sekadar menegakkan disiplin dan memberikan efek jera di internal kepolisian, melainkan juga mendorong para kepala satuan wilayah meningkatkan kualitas serta kapasitas pelayanan kepada masyarakat.
Bagi Said, penegakan disiplin menjadi salah satu kunci utama dalam pembenahan Polri.
Membangun polisi yang profesional dan humanis
Hal kedua yang disoroti Said adalah pernyataan Jenderal Suyudi mengenai pentingnya membangun kewibawaan polisi melalui kompetensi, pengendalian diri, integritas, dan ketegasan yang proporsional.
Said menilai pandangan tersebut mencerminkan harapan terhadap Polri yang semakin profesional sekaligus mampu membangun hubungan yang lebih kuat dengan masyarakat.
Menurut dia, keterbatasan rasio jumlah polisi dibandingkan dengan jumlah penduduk, sementara tanggung jawab kepolisian sangat besar, membuat kemitraan dengan masyarakat menjadi kebutuhan penting.
Namun, hubungan tersebut tidak cukup dibangun melalui slogan. Kedekatan polisi dengan masyarakat hanya akan terwujud apabila kepercayaan publik tumbuh melalui bukti nyata perubahan dalam pelayanan, integritas, dan pengendalian diri aparat.
Said juga menekankan pentingnya keteladanan para pemimpin kepolisian. Kapolri Jenderal Suyudi bersama para pejabat utama Mabes Polri perlu menjadi contoh dalam membangun pola kepemimpinan yang profesional, berintegritas, dan mengutamakan kepentingan masyarakat.
Menurut Said, Jenderal Suyudi kini memiliki momentum untuk membawa perubahan di tubuh Polri. Momentum tersebut perlu dimanfaatkan secara maksimal agar pembenahan tidak berhenti pada pergantian pejabat, tetapi benar-benar menyentuh budaya dan kualitas pelayanan institusi.
Ia mengingatkan kembali pernyataan Jenderal Suyudi di DPR bahwa menjadi kepala kepolisian bukanlah puncak karier, melainkan puncak tanggung jawab.
“Selamat bertugas Jenderal Suyudi,” tutup Said Abdullah.
(Yulianto)
