SUARAINDONEWS.COM, Jakarta Rapat paripurna MPR, Senin (26/3/2018) melantik tiga pimpinan baru dari tiga fraksi, Ahmad Basarah (Fraksi PDIP), Ahmad Muzani (Fraksi Partai Gerindra) dan Muhaimin Iskandar (F-PKB). Pengucapan sumpah jabatan mereka dipandu Ketua Mahkamah Agung M Hatta Ali.
Dari penjelasan yang dibacakan Sekretaris Jenderal MPR RI Ma’ruf Cahyono di depan sidang Paripurna bahwa Pelantikan tiga Pimpinan MPR RI baru tersebut sesuai dengan Petikan Keputusan Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No.VII Tahun 2018 tentang Penetapan Penambahan Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia masa jabatan tahun 2014-2019. Penetapan Pimpinan MPR RI sebagaimana tercantum dalam Diktum ke 1 berlaku sejak pengucapan sumpah dan janji sampai berakhirnya sisa masa jabatan tahun 2014-2019.
Secara lengkap susunan Pimpinan MPR RI masa jabatan tahun 2014-2019 secara lengkap pasca pewlantikan tiga Pimpinan MPR yang baru menjadi sebagai berikut, Ketua DR (Hc) Zulkifli Hasan, SE, MM dari unsur Fraksi PAN, Wakil Ketua DR. H. Mahyudin, ST, MM dari unsur Fraksi Partai Golkar, Wakil Ketua Evert Ernest Mangindaan, S.IP dar unsur fraksi Partai Demokrat, Wakil Ketua DR.H.M. Hidayat Nur Wahid , MA dari unsur Fraksi PKS, Wakil etuia DR (Hc) Oesman Sapta dari unusr DPD, DR. H. Ahmad Basarah dari unsur Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), H. Ahmad Muzani dari unsur Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), dan Drs.H. A. Muhaimin Iskandar, M.Si dari unsur Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
“Sidang paripurna tidak dihadiri oleh Fraksi PPP berdasarkan surat yang kami terima,” ujar Ketua MPR RI Zulkifli Hasan atau biasa disapa Zulhas saat membuka sidang Paripurna. Fraksi PPP menolak oelantikan Muhaimin Iskandar sebagai pimpinan baru MPR, karena berpandangan tidak berhak.
Meski demikian, sidang paripurna tetap berjalan dengan diikuti oleh sembilan fraksi dan satu kelompok perwakilan DPD. Kesembilan fraksi yang hadir, adalah F-PDIP, F-Golkar, F-Demokrat, F-Gerindra, F-PKS, F-PAN, F-KB, F-Nasdem dan F-Hanura, serta unsur DPD RI.
Zulhas mengatakan, penambahan Pimpinam MPR tersebut telah sesuai dengan Pasal 15 dan Pasal 427A Undang-undang No. 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (UU MD3). “Sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh sembilan fraksi dan satu perwakilan kelompok DPD,” tutur Zulkifli.
Zulhas berharap kehadiran tiga Wakil Ketua baru dapat memperbaiki kinerja MPR untuk memulihkan kepercayaan publik. Wakil Ketua baru saat ini adalah tambahan tenaga atau sumber daya untuk memperbaiki kinerja MPR “Berbagai survei atau riset menunjukkan hasil kurang lebih sama. Tingkat kepercayaan yang sangat rendah pada para legislator dan lembaga legislatif,” ungkapnya.
Maka dari itu, Zulkifli mengajak para anggota dan pimpinan MPR untuk memperbaiki kepercayaan publik. “MPR sebagai lembaga akan fokus pada upaya-upaya konkret untuk memperbaiki kepercayaan publik,” ujarnya.
Zulhas menghormati sikap Fraksi PPP yang memastikan tak akan hadir dalam pelantikan tiga Wakil Ketua MPR baru. Menurut Zulhas, sesuai prinsip demokrasi, PPP punya hak untuk menyatakan keberatan dan tidak hadir dalam pelantikan. “Kami hormati kan haknya demokrasi begitu,” ujar Zulkifli.
Ditambahkan Zulhas menegaskan bahwa penambahan pimpinan MPR telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2018 tentang tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (UU MD3). Ia pun berharap dengan adanya penambahan pimpinan mampu memperkuat implementasi tugas-tugas MPR.
Selain itu, Ketua Umum PAN menilai perlu adanya penambahan kekuatan terkait wacana mengembalikan Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang setelah Orde Baru tak lagi berlaku. Wacana tersebut digulirkan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).
“Untuk pelantikan tiga wakil ketua MPR yang baru sesuai dengan UU. Kita berharap dengan penambahan pimpinan MPR ini bisa membuat memperkuat ya tugas-tugas kita di MPR, apa lagi mengahadapi tahun politik,” tuturnya.
“Sebagaimana teman-teman tahu, ada Mbak Mega (Megawati Soekarno Putri) yang ingin ada haluan negara. Ada pimpinan tiga ini mudah-mudahan, bagaimana pentingnya haluan negara sudah sepakat itu. Paling kurang bisa disiapkan dengan baik,” kata Zulkifli.(Bams/EK)
