SUARAINDONEWS.COM, Jakarta – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris menegaskan bahwa maraknya kasus keracunan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan disebabkan oleh kesalahan pelaksana di lapangan, melainkan karena kelemahan sistem pengelolaan yang harus segera dibenahi. Ia menilai solusi yang tepat bukan menghentikan program, tetapi memperbaiki tata kelolanya.
“Ketika hal ini (keracunan MBG) terjadi di banyak titik, maka kesalahan kemungkinan bukan ada di SPPG, tetapi masalah di sistem. Oleh karena itu, saya ingin bapak-ibu yang hadir di sini bisa memberikan rekomendasi apa saja yang perlu dibenahi apabila program ini akan terus dijalankan,” ujar Charles dalam audiensi Komisi IX DPR RI dengan Gerakan Kesehatan Ibu dan Anak (GKIA), CISDI, dan JPPI di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (22/9/2025).
Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini mengingatkan, tanpa perbaikan sistem yang menyeluruh, kasus serupa berpotensi terus berulang seiring bertambahnya jumlah dapur penyedia makanan. Ia juga khawatir hal ini dapat menimbulkan ketakutan di kalangan orang tua sehingga anak-anak enggan mengonsumsi makanan dari program MBG.
“Kalau sistemnya tidak diperbaiki, saya hampir bisa pastikan kasus keracunan akan terus berulang. Dalam beberapa bulan ke depan, tanpa kampanye negatif sekalipun, orang tua akan trauma dan melarang anaknya makan dari program MBG. Akibatnya, program ini akan sia-sia, dan anggaran besar yang disiapkan bisa terbuang percuma,” tegas Charles.
Lebih lanjut, Charles menekankan bahwa tujuan utama program MBG adalah mengentaskan gizi buruk, sehingga fokus pelaksanaannya seharusnya diarahkan ke wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang paling membutuhkan.
“Tujuannya kan jelas, untuk mengatasi gizi buruk. Dari awal kami sudah sampaikan ke BGN, program ini harus fokus ke 3T. Jangan hanya mengejar angka di kota besar karena infrastrukturnya lebih siap. Itu bukan solusi jangka panjang,” tegas Legislator Dapil DKI Jakarta III ini.
Charles juga meminta seluruh pemangku kepentingan untuk segera memberikan rekomendasi konkret terkait perbaikan sistem dan tata kelola program MBG, agar pelaksanaannya ke depan bisa lebih aman dan tepat sasaran.
“Program ini tetap harus berjalan, tapi sistemnya wajib diperbaiki. Apakah nanti kita ubah dari sistem SPPG menjadi berbasis dapur sekolah, atau ada model baru, itu yang perlu segera diputuskan. Faktanya, program ini masih ada dan harus diselamatkan,” pungkasnya. (Dewi)
