SUARAINDONEWS.COM, YOGYAKARTA — Anggota DPD RI asal Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Dr. H. Hilmy Muhammad, M.A., menyoroti semakin gemuknya struktur pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, termasuk penambahan jabatan wakil menteri koordinator dan banyaknya anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).
Senator yang akrab disapa Gus Hilmy tersebut mempertanyakan urgensi penambahan jabatan berlapis di lingkaran eksekutif. Menurutnya, langkah tersebut perlu dikaitkan dengan komitmen awal pemerintah terhadap efisiensi anggaran dan birokrasi.
Gus Hilmy menegaskan, dirinya tidak mempersoalkan hak prerogatif Presiden dalam mengangkat pejabat negara. Namun, setiap pengangkatan jabatan publik, menurutnya, perlu diukur berdasarkan urgensi dan kontribusi nyata terhadap peningkatan kinerja pemerintahan.
“Secara prinsip, kami tidak mempermasalahkan hak prerogatif Presiden dalam mengangkat pejabat negara. Namun, pertanyaannya adalah apakah semua jabatan ini memang sedemikian diperlukan bagi peningkatan kinerja pemerintahan? Publik berhak kritis dan menuntut akuntabilitas,” ujar Gus Hilmy melalui keterangan tertulis, Sabtu (3/10/2026).
Anggota Komite II DPD RI itu secara khusus menyoroti keberadaan jabatan wakil menteri koordinator. Ia menilai posisi tersebut berpotensi menambah panjang rantai birokrasi, sementara fungsi menteri koordinator pada dasarnya bersifat koordinatif.
“Jabatan menko itu kan lebih bersifat koordinatif, masak juga harus punya wakil? Kalau di tingkat koordinasi saja ada wakilnya, ini justru berisiko memperpanjang birokrasi yang seharusnya dipangkas,” tegasnya.
Kritik juga disampaikan terhadap jumlah anggota Wantimpres. Gus Hilmy mempertanyakan apakah pembentukan struktur pertimbangan yang besar tersebut benar-benar diperlukan di tengah struktur kementerian dan wakil menteri yang juga semakin banyak.
Menurut Wakil Ketua Komisi Ukhuwah Majelis Ulama Indonesia (MUI) DIY itu, apabila Presiden membutuhkan masukan strategis yang bersifat khusus dan situasional, masukan tersebut dapat diperoleh dari para pakar tanpa harus selalu membentuk jabatan permanen.
“Ada Watimpres sedemikian banyak, apa ya memang sedemikian diperlukan? Apalagi banyak kementerian yang punya wakil-wakil menteri. Buat apa?! Kalau sifatnya dadakan, kan Presiden bisa minta beberapa pakar untuk meminta saran dan analisis mereka. Mengapa sedemikian banyak untuk mereka semua ditetapkan?” kritik Gus Hilmy.
Menurut Gus Hilmy, pelebaran struktur birokrasi tersebut menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat mengenai konsistensi pemerintah dalam menjalankan prinsip efisiensi anggaran yang sebelumnya digaungkan Presiden.
“Ini semua justru tidak sesuai dengan prinsip efisiensi yang digaungkan oleh Presiden di awal pemerintahan. Ada apa?” imbuhnya.
Pengasuh Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta tersebut menegaskan, ukuran keberhasilan pengangkatan pejabat negara tidak cukup hanya dilihat dari terbentuknya struktur baru. Yang lebih penting, kata dia, adalah dampaknya terhadap kinerja pemerintah dan kesejahteraan masyarakat.
Ia menilai penambahan struktur birokrasi harus berbanding lurus dengan peningkatan kualitas layanan publik, penurunan angka kemiskinan, serta membaiknya kondisi ekonomi masyarakat, khususnya kelompok bawah.
“Yang kemudian diharapkan dari pengangkatan itu semua adalah ada kenaikan signifikan bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Kalau nggak, buat apa? Rakyat perlu mengawasi dan menagih kesungguhan Presiden soal transparansi dan output pengangkatan ini yang memberi dampak signifikan bagi masyarakat,” pungkas Gus Hilmy.
(Akhirudin)
