SUARAINDONEWS.COM, Semarang – Pilkada serentak di Jawa Tengah mendapatkan perhatian serius dari Senator Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Jawa Tengah, Abdul Kholik. Dalam keterangannya pada Selasa (23/7/2024), Abdul Kholik menekankan tiga hal penting: keterlibatan kandidat kepala daerah berlatar belakang ASN/TNI/Polri, perang baliho kandidat, dan pencegahan politik uang.
Netralitas ASN/TNI/Polri di Pilkada
Abdul Kholik mengungkapkan bahwa banyak kandidat calon kepala daerah yang berlatar belakang ASN/TNI/Polri. Namun, proses pendekatan mereka kepada partai politik sering kali dianggap melanggar etika netralitas. Ia meminta Bawaslu Jateng memberikan penjelasan kepada masyarakat apakah hal ini melanggar atau tidak.
“ASN/TNI/Polri memiliki hak politik juga. Namun, jika mereka masih dalam tahap pendekatan ke partai, seharusnya tidak ada sanksi. Karena tahapannya memang seperti itu,” ujar Abdul Kholik di kantor Bawaslu Jateng yang diterima oleh Ketua Bawaslu Muhammad Amin.
Menurut Abdul Kholik, kekhawatiran ASN/TNI/Polri untuk terjun ke jalur politik dapat membatasi jumlah kandidat. Hal ini berpotensi meningkatkan jumlah calon tunggal di sejumlah daerah. “Saya berharap ruang ini jangan dihambat sebelum jelas. Agar membuka ruang kontestasi yang lebih luas,” lanjutnya.
Perang Baliho Kandidat
Abdul Kholik juga menyoroti fenomena “perang baliho” para kandidat calon kepala daerah di berbagai daerah di Jawa Tengah. Ia berharap pemilukada serentak kali ini bisa terbebas dari politik uang atau setidaknya bisa ditekan.
Ketua Bawaslu Muhammad Amin menjelaskan bahwa ketentuan ASN/TNI/Polri yang masuk dalam kontestasi Pilkada sah-sah saja, sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas PKPU Nomor 3 Tahun 2017. “Selama mereka belum ditetapkan sebagai pasangan calon maka tidak masuk ranah PKPU tersebut. Namun jika sudah ditetapkan, maka wajib mundur,” ujarnya.
Pencegahan Politik Uang
Terkait politik uang, Abdul Kholik merasa prihatin karena banyak kepala daerah yang terjerat kasus hukum saat atau setelah menjabat. Ketua Bawaslu Muhammad Amin menambahkan bahwa pihaknya terus mendorong agar politik uang ditekan atau dihilangkan, dengan langkah-langkah seperti sosialisasi dan membentuk desa pengawasan anti politik uang.
Dengan penetapan pasangan calon sesuai tahapan pada 22 September 2024, Abdul Kholik menekankan pentingnya transparansi dan kejujuran dalam proses Pilkada. “Kita lebih takut kalau rakyat miskin, menderita, atau memilih pemimpin yang salah. Kita tidak pernah ragu dan takut dalam pertarungan selama kebenaran berada di pihak kita. Merdeka,” tuturnya.
Tetap pantau SUARAINDONEWS.COM untuk informasi lebih lanjut.
DSK | Foto: Istimewa
