SUARAINDONEWS.COM, Jakarta – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman mengingatkan pemerintah, untuk tidak mengulangi keterlambatan penanganan dampak banjir akibat bencana hidrometeorologi yang melanda Sumbar, Sumut dan Aceh, di musibah banjir yang menghantam Demak, Jawa Tengah.
“Keterlambatan dan ketidakcermatan dalam mendiagnosa dampak banjir, akan menyebabkan petani makin menderita. Selain gagal panen yang sudah di depan mata, juga akan membuat petani kita tak bisa menggarap sawahnya kembali dalam waktu cepat,” terang Alex Indra Lukman di Jakarta, Selasa.
Diketahui, banjir berulang di Demak ini, dipicu jebolnya tanggul Sungai Tuntang, akhir pekan lalu. Dampaknya telah merendam 671 hektare lahan persawahan. Kemudian, juga merendam ribuan rumah serta membuat ribuan warga mengungsi.
“Rehabilitasi sawah terdampak banjir ini, bukan seperti pengerjaan proyek secara umum. Artinya, rehabilitasi sawah ini akan membutuhkan waktu lebih panjang seiring teknis pengerjaannya yang komplek,” urai Alex.
Penilaian Alex ini, merujuk perkembangan rehabilitasi sawah yang dituntaskan Satgas PRR (Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera) per tanggal 28 Maret 2026.
Dari total 42.702 hektar sawah yang jadi sasaran rehabilitasi di tiga provinsi terdampak, baru 991 hektare sawah yang telah berhasil direhabilitasi. Artinya, baru 2,32 persen. Sementara, yang dalam proses penanganan seluas 5.333 hektare.
Lembaga yang dibentuk melalui Keppres 1/2026 untuk memimpin pemulihan cepat bencana alam di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat ini, secara rinci baru merehabilitas 42 hektare sawah dari 31.464 hektare yang jadi sasaran rehabilitasi di Aceh.
Kemudian, 170 hektare sawah di Sumatera Utara berhasil direhabilitasi dari target 7.336 hektare sawah. Adapun di Sumatera Barat, 779 hektare berhasil direhabilitasi dari target 3.902 hektare.
“Kita mendesak pemerintah, untuk segera melakukan upaya percepatan dalam rehabilitasi sawah ini. Ditengah situasi globa yang tak menentu, perbaikan sawah terdampak banjir ini harusnya jadi prioritas yang harus dituntaskan dalam waktu cepat,” tegas Alex.
Sistem Perlindungan Produksi Dibutuhkan
Alex yang juga Ketua Panja Alih Fungsi Lahan Komisi IV DPR RI, mendorong Pemerintah segera menyiapkan skema pemulihan ratusan hektar sawah yang terdampak banjir parah di Demak, Jawa Tengah. Ia menyebut pemulihan harus segera dilakukan agar tidak berpengaruh terhadap pasok rantai pangan.
“Banjir yang merendam ratusan hektare sawah di Demak perlu dibaca sebagai gangguan langsung terhadap stabilitas produksi pangan di tingkat tapak, terutama karena terjadi di wilayah yang selama ini menjadi bagian dari penyangga produksi pertanian Jawa Tengah,” tegas Alex yang juga ketua PDI Perjuangan Sumatera Barat.
Dimata Alex, kehilangan lahan produktif dalam skala besar, tidak lagi dapat dipandang sebagai kerugian lokal semata. Meskipun hal ini terjadi akibat tekanan iklim dan gangguan hidrometeorolgi yang semakin sering beririsan dengan musim tanam.
“Persoalan paling mendasar dalam fenomena banjir yang turut merendam lahan persawahan adalah belum terbangunnya sistem perlindungan produksi. Khususnya, sistem perlindungan produksi yang mampu bergerak secepat risiko datang,” tegasnya.
“Ketika sawah terendam, yang hilang bukan hanya hasil tanam, tetapi juga modal produksi yang sudah dikeluarkan petani, waktu kerja yang tidak dapat dipulihkan, dan peluang panen yang bergeser tanpa kepastian,” tutur Legislator dari Dapil Sumatera Barat I itu.
Dalam banyak kasus, Alex melihat bahwa beban terbesar justru muncul setelah banjir surut. Tepatnya saat petani harus memulai kembali dari titik nol dengan daya tahan ekonomi yang semakin tipis.
“Maka penting bagi Pemerintah untuk memastikan bahwa penanganan tidak berhenti pada pencatatan luas lahan terdampak,” ujar Alex.
Alex menilai, yang lebih menentukan adalah apakah lahan masih dapat diselamatkan dalam musim tanam berjalan.
“Lalu bagaimana distribusi bantuan benih dan sarana produksi dilakukan, serta sejauh mana perlindungan asuransi pertanian benar-benar bekerja pada wilayah rawan berulang,” sebutnya.
“Tanpa skema pemulihan yang cepat, gangguan produksi akan lebih mudah berubah menjadi tekanan harga yang pada akhirnya dirasakan masyarakat luas. Harus ada langkah cepat untuk mengatasi hal ini,” tutup Alex.
(Anton)
