SUARAINDONEWS.COM, Jakarta – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) baru saja menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) Penyelenggara Pemilu yang diikuti oleh 622 penyelenggara Pemilu di Jakarta. Acara ini berlangsung pada 4-6 November 2024 dan bertujuan memperkuat pemahaman bersama tentang penerapan Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP), terutama menjelang Pilkada serentak 2024.
Ketua DKPP, Heddy Lugito, menjelaskan bahwa Rakor ini penting untuk memastikan semua penyelenggara Pemilu memiliki komitmen yang sama dalam menjaga integritas pemilu. “Kami ingin semua penyelenggara Pemilu memiliki frekuensi yang sama dalam menjaga integritas untuk terciptanya Pilkada 2024 yang berintegritas,” ujar Heddy.
Peserta Rakor dari 17 Provinsi
Peserta Rakor kali ini mencakup 17 Ketua KPU provinsi, 17 Ketua Bawaslu provinsi, 282 Ketua KPU Kabupaten/Kota, dan 306 Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota. Semuanya berasal dari 17 provinsi di Pulau Sumatera, Jawa, dan Bali. Hal ini dilakukan untuk mengatasi berbagai tantangan khusus yang muncul di wilayah-wilayah ini, serta untuk menekan jumlah pelanggaran kode etik selama proses Pilkada.
Jumlah Aduan Meningkat Tajam
Sampai 2 November 2024, DKPP telah menerima 581 aduan dugaan pelanggaran KEPP. Dari total tersebut, 307 aduan atau sekitar 52,76 persen berasal dari 17 provinsi yang mengikuti Rakor ini. Jumlah ini bahkan telah melampaui total aduan sepanjang 2023 yang hanya mencapai 325 kasus. Menurut Heddy, sebagian besar aduan terkait tahapan Pemilu 2024. “Tahun ini, ada 56 penyelenggara Pemilu yang sudah diberhentikan DKPP karena pelanggaran kode etik,” tambahnya.
Meningkatkan Integritas dan Profesionalitas
Heddy menyampaikan bahwa Rakor ini diharapkan mampu memacu profesionalitas dan meningkatkan sense of ethic atau kesadaran etika para penyelenggara Pemilu. Dengan begitu, jumlah pelanggaran kode etik saat Pilkada 2024 diharapkan dapat ditekan. Ia menyebut kegiatan ini relevan dengan visi DKPP dalam mewujudkan Pilkada 2024 yang bermartabat dan bebas dari kecurangan.
“Lewat Rakor ini, kami harap para peserta menjadi lebih baik dalam hal etika dan profesionalitas. Kami ingin tingkat pelanggaran kode etik bisa ditekan melalui kegiatan ini,” ujar Heddy, yang mengawali karirnya sebagai jurnalis.
Narasumber Terpercaya
Dalam Rakor ini, para peserta mendapatkan materi dari berbagai narasumber kredibel, di antaranya Ketua KPU RI, Ketua Bawaslu RI, pejabat Kemendagri, Kapolda Metro Jaya, Panglima Kodam Jayakarta, dan Anggota DKPP periode 2012-2017, Nur Hidayat Sardini. Narasumber-narasumber ini dihadirkan untuk memberikan panduan praktis sekaligus pengetahuan yang mendalam tentang penyelenggaraan Pilkada.
Rakor Sebelumnya di Makassar
DKPP sebelumnya juga mengadakan Rakor di Makassar, Sulawesi Selatan, pada 24-26 Oktober 2024. Acara di Makassar ini dihadiri lebih dari 500 penyelenggara Pemilu dari 21 provinsi di wilayah tengah dan timur Indonesia. Menurut Heddy, berdasarkan pengalaman DKPP, pelanggaran kode etik cenderung lebih tinggi selama Pilkada dibandingkan Pemilu, sehingga kegiatan Rakor ini dinilai penting untuk mengantisipasi hal tersebut.
Dengan adanya Rakor ini, DKPP berharap agar seluruh penyelenggara Pemilu dapat menerapkan KEPP secara optimal, sehingga Pilkada serentak 2024 dapat berjalan lancar, transparan, dan berintegritas.
(ANTON)
