SUARAINDONEWS.COM, Jakarta-Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anetta Komarudin mengimbau Pemerintah untuk mengutamakan prinsip pemerataan pembangunan dan penciptaan efek pengganda bagi ekonomi rakyat dalam mengembangkan proyek strategis nasional (PSN) di tengah pandemi Covid-19.
Puteri Komarudin berpendapat di tengah kondisi pandemi saat ini, Pemerintah dihadapkan pada pilihan sulit, mengingat kesehatan masyarakat tetap menjadi fokus utama. Sementara di sisi lain harus menanggulangi dampak pandemi yang telah melemahkan perekonomian.
“Karenanya, keputusan Pemerintah pengembangan prioritas PSN harus hati-hati. Selain berdampak langsung pada peningkatan aksesibilitas wilayah demi pemerataan pembangunan, prioritas PSN harus dapat menyerap tenaga kerja lokal dalam setiap tahapannya,” kata Puteri di Jakarta, Jumat (5/6/2020).
PSN merupakan proyek yang dilaksanakan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau badan usaha yang memiliki fungsi strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah. Berdasarkan hasil evaluasi Pemerintah, setidaknya 92 dari 223 proyek telah dirampungkan hingga tahun 2019 dengan nilai sebesar Rp 4.183 triliun.
Pada 2020, penambahan PSN akan diprioritaskan pada proyek yang memiliki daya ungkit besar bagi pemulihan ekonomi pasca pandemi, bernilai tambah terhadap penghematan devisa, menghasilkan ekspor, hingga menciptakan lapangan pekerjaan.
Pemerintah memperkirakan bahwa PSN akan menciptakan sekitar 19 juta lapangan pekerjaan baru secara agregat pada periode pembangunan tahun 2020-2024. Namun, dari 89 proyek baru senilai Rp 1.422 triliun yang pemerintah rekomendasikan untuk masuk ke dalam daftar PSN 2020, lokasi proyek masih didominasi di Pulau Jawa dan Kalimantan, yaitu masing-masing 25 proyek dan 17 proyek.
Puteri menambahkan sejak rapat pertama bersama Bappenas, dia telah mengingatkan prinsip pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia. Pemerataan sangat penting untuk mengurangi ketimpangan pembangunan wilayah terutama yang berada di luar Pulau Jawa.
“Sedangkan usulan PSN baru ini mayoritas masih terkonsentrasi di pulau Jawa dengan estimasi anggaran paling besar dibandingkan di wilayah lain seperti Kawasan Timur Indonesia,” kata legislator Fraksi Partai Golkar ini.(EK)
