SUARAINDONEWS.COM, Bogor-Presiden Joko Widodo mencermati adanya sejumlah daerah yang belum melakukan refocusing dan realokasi anggaran bagi penanganan Covid-19. Padahal, hal tersebut telah diinstruksikan Presiden untuk merespons situasi yang disebabkan karena penyebaran virus korona jenis baru yang telah menjadi pandemi global.
“Ini saya minta Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan agar mereka ditegur,” ujarnya saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna melalui telekonferensi dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Selasa, 14 April 2020.
Setidaknya terdapat 103 daerah yang belum melakukan realokasi dan menganggarkan Jaring Pengaman Sosial (JPS) dalam APBD mereka. Ada pula 140 daerah yang diketahui belum melakukan antisipasi terhadap dampak ekonomi yang bakal ditimbulkan. Bahkan, ada 34 daerah yang belum menyampaikan data anggaran untuk Penanganan Covid-19.
“Artinya ada di antara kita yang masih belum memiliki respons dan belum ada feeling dalam situasi yang tidak normal ini,” tegas Presiden.
Presiden kembali meminta Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan untuk membuat pedoman bagi daerah dalam melakukan refocusing serta realokasi anggaran dan kegiatan sehingga Pemerintah Pusat dan Daerah memiliki satu visi dan prioritas yang sama untuk mengatasi penyebaran Covid-19.
“Pangkas belanja-belanja yang tidak prioritas, potong rencana belanja yang tidak mendesak seperti perjalanan dinas, rapat-rapat, dan belanja-belanja lain yang tidak dirasakan langsung manfaatnya oleh rakyat,” ucapnya.
Presiden juga menegaskan kepada jajarannya baik di pusat maupun daerah agar mendayagunakan seluruh kekuatan dan upaya pada penanganan Covid-19 baik di bidang kesehatan maupun menangani dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan.
Tiga prioritas yang harus menjadi pegangan bagi pusat dan daerah dalam hal ini ialah melakukan Penanganan dan Pencegahan meluasnya Penyebaran Covid-19, Mempersiapkan Jaring Pengaman Sosial (bantuan sosial), dan Menyiapkan Stimulus Ekonomi bagi para pelaku UMKM dan pekerja informal terdampak Covid-19 harus dapat diimplementasikan secara tepat sasaran.
Lebih jauh, Presiden Joko Widodo meminta jajarannya untuk tetap berikhtiar dan bekerja keras dalam memulihkan dampak kesehatan dan ekonomi yang ditimbulkan akibat pandemi Covid-19. Baik Indonesia maupun mayoritas negara lainnya diprediksi akan mengalami koreksi tajam terhadap target pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di tahun 2020 ini.
“Kita harus menyiapkan diri dengan berbagai skenario. Tidak boleh pesimistis. Kita harus tetap berikhtiar dan bekerja keras dalam upaya pemulihan-pemulihan baik pemulihan kesehatan maupun ekonomi. Insyaallah kita bisa,” ujarnya.
Sebelumnya, berbagai lembaga internasional seperti IMF dan Bank Dunia juga memprediksi ekonomi global tahun 2020 akan memasuki periode resesi. Data perkiraan yang diterima oleh Presiden, ekonomi global disebut dapat tumbuh menjadi minus 2,8 persen. Oleh karenanya, Kepala Negara juga meminta jajarannya untuk mengantisipasi dampak ekonomi dari pandemi Covid-19 yang mungkin ditimbulkan hingga tahun 2021 mendatang.
“Untuk itu, dibutuhkan perhitungan dan persiapan yang teramat cermat untuk menghadapi hal tersebut. Saya ingatkan, kita harus tetap fokus pada misi besar kita yaitu reformasi struktural yang harus terus tetap berjalan. Reformasi struktural yang mencakup Reformasi Regulasi, Reformasi Birokrasi, dan Reformasi dalam Peningkatan Produktivitas dan Transformasi Ekonomi sebagai misi besar Indonesia harus terus dijalankan,” tuturnya.
Dalam arahannya ini, sekaligus Kepala Negara meminta Ketua Gugus Tugas dan Menteri Kesehatan untuk memberikan perhatian terhadap pengujian sampel secara masif dan isolasi yang ketat terhadap orang dalam pemantauan serta pasien dalam pengawasan. Pengujian sampel secara masif harus ditingkatkan dengan pelacakan yang agresif serta diikuti isolasi yang ketat, jelas Presiden.
Presiden pun telah menginstruksikan dilakukannya percepatan pemeriksaan sampel melalui tes PCR (polymerase chain reaction) dengan cara memperluas jangkauannya melalui penambahan lokasi atau lab pengujian. Ia mengharapkan agar paling tidak dalam satu hari dapat dilakukan pemeriksaan dengan jumlah di atas 10.000 tes.
Presiden turut menaruh perhatian besar terhadap perlindungan bagi para tenaga medis agar mengurangi risiko mereka tertular virus korona. Untuk itu, Kepala Negara meminta pemanfaatan teknologi informasi berupa aplikasi kesehatan atau telemedicine sehingga tak semua orang perlu mendatangi rumah sakit, cukup terlebih dahulu berkonsultasi awal melalui aplikasi. Untuk diketahui, pemerintah juga sudah bekerja sama dengan berbagai penyedia layanan aplikasi kesehatan untuk menangani pandemi Covid-19 ini.
Begitu pula penjelasan-penjelasan serta komunikasi yang efektif dan transparan kepada publik mengenai penanganan Covid-19 di Indonesia juga harus diperhatikan. Keterbukaan dan informasi mendetail yang mudah dipahami masyarakat diharapkan dapat memberikan ketenangan, optimisme, dan dukungan dari masyarakat.
Presiden meminta aparat untuk tegas melakukan penegakan hukum di tengah pandemi ini. Saat ini, dibutuhkan dukungan masyarakat yang salah satunya berupa kedisiplinan untuk dapat menjalankan kebijakan yang telah diambil pemerintah dalam rangka memutus rantai penyebaran Covid-19.
Selain itu, distribusi logistik yang dibutuhkan masyarakat selama kebijakan tanggap darurat juga jangan sampai terganggu.
“Saya titip betul, meskipun ini sudah saya sampaikan berkali-kali, arus logistik jangan sampai terganggu baik dari pusat ke daerah maupun dari gudang-gudang logistik ke daerah-daerah,” ujarnya mengingatkan.
(tjo; foto dok
