SUARAINDONEWS.COM, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto membahas rencana penyesuaian persyaratan bagi warga suku Dayak pedalaman yang ingin bergabung menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Pembahasan tersebut dilakukan Prabowo dalam rapat bersama jajaran pimpinan TNI dan sejumlah menteri di Hambalang, Jawa Barat, Sabtu (29/8/2026).
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan, dalam pertemuan itu Prabowo meminta perkembangan mengenai rencana penyesuaian syarat perekrutan warga suku Dayak pedalaman.
Namun, pemerintah belum memerinci persyaratan apa yang akan disesuaikan maupun kapan kebijakan tersebut akan mulai diterapkan.
“Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo meminta perkembangan mengenai beberapa hal antara lain, penyesuaian syarat terkait perekrutan suku Dayak pedalaman yang ingin menjadi prajurit TNI,” ujar Teddy melalui akun Instagram @sekretariat.kabinet, dikutip Minggu (30/8/2026).
Pembahasan tersebut berlangsung di tengah upaya pemerintah memperluas akses masyarakat dari wilayah pedalaman untuk dapat mengikuti proses rekrutmen TNI dengan mempertimbangkan kondisi dan karakteristik daerah masing-masing.
Dalam rapat tersebut hadir Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto bersama para Kepala Staf Angkatan, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsuddin, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
Selain soal rekrutmen prajurit dari masyarakat Dayak pedalaman, Prabowo juga meminta laporan mengenai penanganan sejumlah bencana di berbagai daerah.
Teddy menyebut beberapa isu yang dibahas antara lain penanganan pascagempa bumi di Flores, erupsi Gunung Merapi, serta kebakaran hutan dan lahan (karhutla), khususnya di wilayah Kalimantan dan Sumatra.
Perhatian khusus juga diberikan terhadap pencegahan karhutla. Prabowo meminta Bintara Pembina Desa (Babinsa) berperan aktif memberikan edukasi kepada masyarakat di tingkat desa mengenai bahaya pembakaran hutan dan lahan.
Langkah tersebut diarahkan agar pencegahan karhutla tidak hanya mengandalkan pemadaman ketika api sudah muncul, tetapi juga memperkuat kesadaran masyarakat untuk mencegah kebakaran sejak awal.
“Presiden ingin edukasi terkait bahaya pembakaran hutan diberikan para Babinsa di desa kepada warga untuk sama-sama menjaga hutan dan lahan kita bersama,” kata Teddy.
Dengan demikian, rapat di Hambalang tidak hanya membahas aspek pertahanan dan perekrutan prajurit, tetapi juga memperkuat peran TNI dalam membantu pemerintah menangani persoalan kebencanaan dan menjaga lingkungan.
Sementara terkait rencana penyesuaian syarat bagi warga Dayak pedalaman, pemerintah masih perlu memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai bentuk perubahan persyaratan, dasar kebijakan, serta mekanisme penerapannya.
(Robby Bustami)
