SUARAINDONEWS.COM, Jakarta – Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyebut pengelolaan keuangan negara menunjukkan tren yang semakin baik. Hal itu terlihat dari meningkatnya jumlah kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Pernyataan tersebut disampaikan Muzani seusai melakukan silaturahmi kebangsaan dengan pimpinan BPK di Gedung BPK, Jakarta, Senin (10/8/2026). Pertemuan tersebut merupakan bagian dari rangkaian komunikasi antarlembaga negara menjelang Sidang Tahunan MPR 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat (14/8/2026).
Muzani mengatakan, pertemuan dengan pimpinan BPK antara lain membahas persiapan pelaksanaan Sidang Tahunan MPR, termasuk laporan kinerja tahunan pemerintah yang nantinya akan disampaikan Presiden Republik Indonesia di hadapan MPR.
“Alhamdulillah hari ini pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat bersilaturahmi dengan pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan,” ujar Muzani seusai pertemuan.
Menurut Muzani, MPR perlu memperoleh gambaran mengenai hasil pemeriksaan BPK terhadap pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Pemeriksaan tersebut mencakup pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
Dalam pertemuan itu, kata dia, turut dibahas perkembangan hasil pemeriksaan terhadap kementerian, lembaga, provinsi, kabupaten, dan kota.
Muzani kemudian menyoroti tren meningkatnya perolehan opini WTP. Ia menilai kondisi tersebut menjadi sinyal positif bagi tata kelola keuangan negara.
“Tadi kami banyak berdiskusi sebagai lembaga audit negara yang diberi kewenangan untuk memberi audit atas kinerja kementerian, pemerintah daerah,” kata Muzani.
Menurut dia, opini WTP menggambarkan adanya kesesuaian antara bukti keuangan dan laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku.
“WTP ini adalah kesesuaian antara bukti keuangan dengan akuntansi standar pemerintah,” ujarnya.
Muzani berharap tren positif tersebut dapat dipertahankan dan terus ditingkatkan. Ia menekankan agar pengelolaan keuangan negara ke depan semakin akuntabel, efektif, dan efisien.
“Mudah-mudahan ke depan akan makin akuntabel serta makin efisien dan efektif dalam pengelolaan keuangan negara,” kata Muzani.
Pada kesempatan yang sama, Ketua BPK Isma Yatun menyampaikan apresiasi atas silaturahmi yang dilakukan pimpinan MPR.
Menurut Isma, komunikasi antara MPR dan kementerian/lembaga penting untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Sidang Tahunan MPR pada 14 Agustus mendatang.
“Harapannya adalah kelancaran dan kesuksesan pada tanggal 14 Agustus nanti,” ujar Isma Yatun.
Isma mengatakan, dalam pertemuan tersebut MPR dan BPK juga berdiskusi mengenai tata kelola serta akuntabilitas laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Ia menyebut Muzani turut memberikan apresiasi terhadap rekomendasi BPK yang harus ditindaklanjuti oleh setiap entitas yang telah menerima laporan hasil pemeriksaan.
“Bapak Ketua mengapresiasi apa yang sudah menjadi rekomendasi, yang harus ditindaklanjuti oleh semua entitas, yang sudah diberikan laporan hasil pemeriksaan keuangannya kepada masing-masing satker,” kata Isma.
Isma mengatakan pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana santai. Meski demikian, pembahasan tetap diarahkan pada hal-hal yang dinilai bermanfaat bagi bangsa dan negara.
Silaturahmi MPR dan BPK tersebut menjadi bagian dari rangkaian persiapan menjelang Sidang Tahunan MPR 2026. Dalam agenda tersebut, Presiden dijadwalkan menyampaikan laporan kinerja pemerintah serta pidato kenegaraan di hadapan MPR.
(Yulianto)
