SUARAINDONEWS.COM, Jakarta-Anggota MPR RI Johnny G Plate mengatakan koalisi yang terbentuk dalam rangka pemilihan Pimpinan MPR harus merupakan koalisi Kebangsaan, sebisa mungkin mengunakan mekanisme musyawarah untuk mufakat. Ini penting mengingat tugas dan wewenang yang dimiliki MPR . Sedangkan di DPR, dibutuhkan koalisi yang kuat.
“Koalisi kebangsaan Ini penting untuk menjamin kerja-kerja pemerintah berjalan dengan lancar. Apalagi pasca amandemen UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, sebagian kerja Presiden telah berpindah ke DPR, terutama dalam pembuatan Undang Undang,” kata Johnny G. Plate dalam dialog Empat Pilar MPR RI, pada Jumat (12/7), di Media Center, Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta.
Menurut Johnny, semakin kuat koalisi pendukung pemerintah di DPR, akan semakin bagus bagi eksekutif. “Sehingga dari awal, pemerintah bisa langsung menjalankan program kerjanya”, kata Johnny G Plate
Meski demikian, Johnny berharap Koalisi Adil Makmur pada pilpres 2019 tetap menjadi kelompok penyeimbang bagi pemerintah. Menjadi koalisi penyeimbang di luar kabinet merupakan tugas mulia, asal dilakukan secara konstruktif dan terhormat.
Hal senada dikatakan Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono. Anggota kelompok DPD di MPR ini juga berharap munculnya koalisi kebangsaan pada pemilihan pimpinan MPR. Namun, harapan tersebut diakui tak mudah untuk direalisasikan. “Karena kepentingan politik pada proses pemilihan pimpinan MPR, nanti pasti akan muncul. Apapun partainya pasti ingin menjadi Ketua MPR, ” ujarnya.
Sedangkan pengamat politik Said Salahudin meyakini pemilihan pimpinan MPR akan lebih dari satu paket. Karena itu munculnya harapan bisa terjadi konsensus akan semakin tipis. Apalagi, saat ini tiga anggota parpol koalisi pemerintah sudah menginginkan mengisi Pimpinan MPR.
“Dari tiga partai itu, sudah ada yang menyatakan keinginannya menjadi Ketua MPR. Sementara DPD yang memiliki jumlah anggota terbanyak di MPR, juga memiliki kesempatan menduduki jabatan Ketua MPR. Apalagi sejak lahirnya DPD, belum pernah sekalipun Ketua MPR berasal dari DPD, ” kata Said Salahudin.
Kini semua berpulang pada kekompakan anggota DPD. Mereka berpotensi menjadi kelompok penentu bakal Ketua MPR periode 2019-2024. “Jika suara mereka solid, bukan tidak mungkin kali ini Ketua MPR berasal dari anggota DPD. Apalagi, antara koalisi pemerintah dan non pemerintah sama-sama berpeluang menempatkan wakilnya menjadi Ketua MPR, katanya.(Bams/EK)
