SUARAINDONEWS.COM, Bandung — Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Mohammad Iqbal menegaskan komitmen kuat dalam memperkuat pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui penerapan Sistem Merit.
Komitmen tersebut disampaikan saat penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Sekretariat Jenderal DPD RI dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yang dilaksanakan di Grha Merit Center of Excellence, Bandung.
Dalam sambutannya, Sekjen Mohammad Iqbal menegaskan bahwa sistem merit merupakan pilar penting dalam mewujudkan birokrasi yang profesional, transparan, dan akuntabel. Ia menekankan bahwa pengelolaan ASN harus berbasis pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, sehingga setiap pegawai dapat mengembangkan potensi terbaiknya secara adil dan berkesinambungan.
“Sistem ini menegaskan pentingnya pengelolaan ASN berbasis kualifikasi, kompetensi, dan kinerja agar birokrasi kita menjadi semakin profesional, transparan, dan akuntabel,” ujar Mohammad Iqbal.
Ia juga menambahkan, kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) memiliki nilai strategis. Jawa Barat selama ini dikenal sebagai salah satu daerah yang telah maju dalam implementasi sistem merit dan manajemen talenta ASN.
“Dalam konteks inilah, kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat menjadi sangat penting. Jawa Barat telah menunjukkan kemajuan nyata dalam implementasi sistem merit, sehingga menjadi mitra yang tepat untuk saling berbagi pengalaman dan praktik terbaik,” jelasnya.
Sekjen Iqbal menegaskan bahwa penerapan sistem merit juga selaras dengan upaya menjamin pola karier ASN yang berbasis kualifikasi, kompetensi, potensi, dan kinerja. Menurutnya, pola karier yang jelas dan adil tidak hanya meningkatkan motivasi pegawai, tetapi juga menyiapkan pemimpin masa depan yang berintegritas, inovatif, dan berdaya saing tinggi.
“Dengan pola karier yang jelas dan adil, kita tidak hanya meningkatkan motivasi pegawai, tetapi juga menyiapkan pemimpin masa depan yang berintegritas, inovatif, dan berdaya saing,” tegasnya.
Penandatanganan MoU ini diharapkan menjadi langkah awal untuk memperkuat sinergi antara DPD RI dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam pengelolaan talenta ASN, mulai dari proses rekrutmen hingga pengembangan karier. Kolaborasi ini diharapkan mampu mendorong kualitas pelayanan publik yang lebih baik dan mempercepat terwujudnya birokrasi modern yang adaptif terhadap tantangan masa depan.
Turut hadir Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov Jabar, Herman Suryatman, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jabar, Dedi Supandi, Asesor SDM Aparatur Ahli Utama Pemprov Jabar, Setiawan Wangsaatmaja, Deputi Administrasi Setjen DPD RI, Lalu Niqman Zahir, Kepala Biro Organisasi, Keanggotaan, dan Kepegawaian (OKK) Setjen DPD RI, Fitriani serta Kepala Kantor Regional III BKN, Wahyu.
(Anton)
