SUARAINDONEWS.COM, Jakarta – Anggota Komisi VI DPR RI, Intan Fauzi berpandangan mengenai nasib UMKM di Indonesia pasca pandemi Covid-19 di tanah air. Sebagaimana diketahui, UMKM merupakan tiang penyanggah bagi perekonomin nasional.
“Kalau pemerintah terus berbicara ekonomi RI tulang punggungnya UMKM, maka ini harus kita kembangkan,” kata Intan saat menjadi pembicara dalam diskusi Dialektika Demokrasi Bertajuk ‘Siasat Membangkitkan UMKM Pascapandemi Covid-19’ di Media Center DPR RI, di Komplek Parlemen, Senayan, Kamis (9/9/2021)
Dalam kesempatan itu, Intan mengatakan bahwa PP No 7 Tahun 2021 sebagai turunan dari UU Ciptakerja. Tajuk Kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan Koperasi dan UMKM tidak sepenuhnya berjalan mulus di lapangan.
“Berbagai relaksasi yang ada itu pencairan di lapangan tidak mudah, kemudian juga mungkin data data UMKM, siapa penerima dan sebagainya. Karena tidak semua UMKM ini bisa mengakses. Skala besar 6 BUMN yang mendapat Penyertaan Modal Negara (PMN) triliunan, karena sebetulnya hal terberat, sebelum atau pada saat pandemi bagaimana mereka berproduksi sampai dengan akses pasar,” ucap Ketua Umum Perempuan Amanat Nasional (PUAN) ini.
“Bukan hanya industri yang berubah tetapi juga UMKM. Jadi, sebetulnya bagaimana harus meningkatkan skill up (meningkatkan keterampilan) UMKM ini untuk bisa berkompetisi,” tambah Legislator Dapil Depok Bekasi ini.
Lebih lanjut, Intan berpandangan, kalau berbicara rantai pasokan tata niaga bisnis, sebenarnya UMKM sama dengan usaha lainnya. Para pelaku UMKM mendapatkan bahan baku lalu bagaimana mereka memproduksi.
“Kalau kita bandingkan dengan negara maju, ada link and match. Apa yang diproduksi diserap oleh produksi besarnya,” beber Intan.
Intinya, lanjut Intan, pasca pandemi pemerintah harus menyiapkan rantai pasok bahan baku untuk UMKM, bagaimana produksi dengan efisien dan manajemen keuangan yang akuntabel.
“Dan yang terpenting adalah pasar. Apakah itu menjual produk atau jasa ujungnya adalah pasar. Kadang yang menjadi hambatan selalu disampaikan karena UMKM kita ini belum bisa dari sisi kualitas standarisasi, kemudian tidak bisa kontinyu,” jelas Intan.
Intan berpendapat, 30 persen KUR (Kredit Usaha Rakyat) yang digelontorkan pemerintah bukan hanya permodalan yang menjadi kendala, tetapi yang terpenting bagaimana produk dan jasa UMKM diserap oleh pasar.
“Bagaimana ini bisa diserap pasar, saya berharap pasca pandemi kita lebih mandiri. Sehingga dengan lebih dari 270 juta rakyat Indonesia ini adalah pasar yang berbeda, justru kekuatan Indonesia adalah pasar. Harus betul-betul bisa diserap produk dan jasa ini,” pungkas alumni Nottingham University ini.
Dalam diskusi tersebut juga dihadiri Asisten Deputi Pengembangan Rantai Pasok Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM Sutarmo dan Praktisi Media Eko Cahyono. (wwa)
