SUARAINDONEWS.COM, Jakarta – Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyebut parpolnya membuat sistem demi menguatkan semangat antikorupsi di lingkungan partai. PDIP membangun sistem melalui aturan parpol yang ketat demi mencegah kader berperilaku korupsi.
Hasto mengatakan itu saat memberikan sambutan di acara Pembekalan dan Penguatan Antikorupsi terhadap Bacaleg PDIP yang digelar di Sekolah Partai, Jalan Lenteng Agung Raya, Jakarta Selatan, Rabu (14/12/2022).
Dalam kesempatan ini, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Komjen Pol. (Purn) Firli Bahuri hadir memberi materi kepada ribuan bacaleg PDIP tersebut.
“Sudah melakukan terobosan akan pentingnya aspek pencegahan. Pencegahan dengan membangun kesadaran yang sistemik dengan membuat aturan partai,” kata Hasto yang juga dikenal sebagai dosen Universitas Pertahanan (Unhan) itu.
Hasto mengatakan PDIP saat ini sudah membangun merit system demi menghindari keluarnya biaya besar dalam mencari ketua DPD hingga DPC parpol berlambang Banteng itu.
PDIP, kata dia, tidak menggunakan sistem voting ‘one man one vote’ dalam menentukan ketua DPD dan DPC partai berkelir merah tersebut.
“Menggunakan merit system, tetapi dengan mengedepankan demokrasi, PAC boleh mengusulkan calon ketua DPC, lalu calon katakanlah ada 20, disaring melalui psikotes,” ujar Hasto.
Dia mengatakan proses psikotes dilakukan oleh DPP PDIP. Kemudian, kantor partai di tingkat pusat akan mengembalikan beberapa nama calon Ketua DPD dan DPC ke pengurus parpol di tingkat provinsi hingga kabupaten atau kota.
Hasto mengatakan nama yang diserahkan dari DPP ke DPD dan DPC PDIP biasanya berjumlah tiga orang. Pengurus parpol di tingkat provinsi hingga kabupaten atau kota kemudian menggelar musyawarah mencari Ketua DPD dan DPC PDIP.
“Tiga kami kembalikan ke daerah, kami larang voting, voting langsung itu pemilihan presiden. Begitu kami larang voting, tidak ada money politics di bawah. Lalu mereka berjuang siapa jadi ketua, sekretaris, dan bendahara,” katanya.
Hasto menyebut sistem yang dibangun PDIP dalam mencari Ketua DPD dan DPC berimbas positif. Utamanya, dalam upaya parpol membangun kantor di berbagai daerah dalam dua tahun ke belakang.
“Kami berhasil membangun 112 kantor partai dan itu milik partai, tidak boleh diperjualbelikan. Kenapa kami bisa membangun 112 kantor partai, karena pemilihan Ketua DPC dan Ketua DPD biayanya hanya biaya psikotes. Ini menjadi contoh bagaimana semangat antikorupsi dijabarkan melalui regulasi partai,” katanya.
Selain melalui regulasi, PDIP menjadikan keteladanan para tokoh bangsa seperti mantan Kapolri Jenderal (Purn) Hoegeng Imam Santoso untuk mencegah perilaku korupsi.
Selanjutnya, kata Hasto, PDIP rutin menggelar agenda pembekalan dan pendidikan politik yang tujuan akhirnya menjauhi kader dari perilaku korupsi.
“Maka dengan pembekalan melalui kaderisasi, regulasi, pendidikan politik, semangat antikorupsi menjadi kesadaran semua,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPP PDIP Bidang Ideologi dan Kaderisasi Djarot Syaiful Hidayat mengatakan parpolnya memiliki ideologi Pancasila. Maka, kata dia, kader PDIP wajib menjauhi perilaku korupsi karena bertentangan dengan dasar negara Indonesia itu.
“Korupsi adalah tindakan-tindakan kejahatan yang tidak sesuai dengan ideologi Pancasila. tidak sesuai dengan ideologi Pancasila, maka harus diperangi. Seseorang yang bertuhan kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka orang yang bertuhan tidak akan korupsi atau mencuri. Mereka yang berperikemanusiaan juga tidak akan menyakiti hati sesama manusia dengan melakukan korupsi dan seterusnya,” kata Djarot.
Dia mengatakan Pembekalan dan Penguatan Antikorupsi menjadi syarat bagi kader parpolnya bisa menjadi calon legislatif (caleg) dari sebelumnya berstatus bakal calon legislatif (bacaleg).
Adapun, 27.802 kader PDIP yang berstatus bacaleg mengikuti acara secara daring atau luring.
“Selamat mengikuti dan ikuti dengan sebaik-baiknya. Anda lulus atau tidak, bakalnya dicoret, salah satunya dari acara ini dengan mengikuti secara luring atau daring. Apakah anda serius mengikuti pendidikan ini,” kata Djarot.
Tahapan Seleksi
Dalam kesempatan ini, DPP PDIP memulai tahapan seleksi bagi para bakal calon anggota legislatif (Bacaleg) untuk Pemilihan Legislatif tahun 2024 mendatang.
Nanti para peserta bakal caleg akan mendapat tugas menyusun kesimpulan dari makalah dan materi dari Ketua KPK Pak Firli Bahuri, dan harus ditulis tangan dan dikumpulkan. Ini akan jadi bahan pertimbangan juga,” ujar Hasto.
Hadir pula dalam pembukaan pembekalan tersebut Ketua DPP PDI Perjuangan Prof. Hamka Haq, Ketua DPP PDI Perjuangan Mindo Sianipar, Djarot Saiful Hidajat, Sri Rahayu, Wiryanti Sukamdani, Sadarestuwati, Ahmad Basarah dan Tri Rismaharini.
Dalam sambutannya, Hasto mengatakan bahwa mereka yang mengikuti seleksi di tahapan pertama masih disebut sebagai bakal bakal caleg.
“Bakal-bakal calon anggota legislatif prosesnya masih panjang, masih menjadi bakal, bakalnya ada dua,” kata Hasto.
Hasto menjelaskan, kader yang ikut pendidikan antikorupsi ini nantinya akan diseleksi kembali menuju tahapan berikutnya. Adapun tahapan berikutnya adalah psikotes bagi bakal caleg tersebut.
Setelah lolos test psikotes, mereka baru bisa disebut sebagai caleg dan akan didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.
“Sehingga menjelang bulan April itu nanti bakal bakalnya itu akan dikurangin satu persatu. Sehingga bulan April baru ditetapkan sebagai calon anggota legislatif dalam daftar calon sementara atau DCS,” terang Hasto.
Hasto melanjutkan, tahapan seleksi caleg belum selesai di situ. Mereka masih harus menunggu pengumuman resmi dari KPU untuk dapat ditetapkan sebagai caleg PDIP untuk Pileg 2024.
Kata Hasto, ada sejumlah penilaian dari KPU RI untuk menetapkan caleg-caleg tersebut.
“Mengingat untuk menjadi anggota legislatif, saudara sekalian harus memahami bagaimana ideologi Pancasila, bagaimana termaktub di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 45 dan spirit kelahirannya pada tanggal 1 Juni 1945,” jelas Hasto. (wwa)
