SUARAINDONEWS.COM, Jakarta-Anggota Komisi IX DPR RI Wenny Haryanto memberikan perhatian serius atas perlakukan tidak manusiawi selama 21 tahun terahir, yakni penganiayaan genosida terhadap Falun Gong atau Falun Dafa oleh Partai Komunis Tiongkok (PKT). Atas tragedi tersebut, dia berharap agar Parlemen Indonesia dapat berperan menghentikan tidakan otoriter rezim PKT.
“Saya sudah dua kali dikirimi surat oleh Falun Gong atau Falun Dafa Indonesia, HFDI. Mereka berharap Parlemen Indonesia dapat berbuat untuk menolong mereka, ” Wenny saat melakukan intrupsi di Rapat Paripurna, Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Kamis (18/6/2020).
Menurut Wenny, paya pikir Parlemen Indonesia melalui hubungan bilateral atau multilateral, BKSAP bisa membicarakan hal ini, agar pembunuhan brutal ini dapat dihentikan. Dari informasi yang dihimpun, ribuan praktisi dari Falun Dafa telah dianiaya hingga meninggal, ratusan ribu ditahan di kamp-kamp kerja paksa, pusat pencucian otak, dan penjara.
“Bahkan beredar informasi bahwa sebagian besar telah dibunuh dan diambil paksa organ tubuhnya untuk kebutuhan transplantasi pasien dalam negeri dan mancanegara, ” ujarnya.
Wenny menambahakan laporan independen yang menyimpulkan bahwa praktisi Falun Gong merupakan target utama pengambilan organ secara paksa, karena selain banyak jumlah praktisi yang ditahan juga organ tubuh mereka dianggap sangat sehat.
Menurutnya saat ini, transplantasi organ tubuh sangat dibutuhkan di dunia, donor organ tubuh banyak dicari di dunia, dihargai sangat mahal. “Di dunia internasional masa tunggu rata-rata untuk transplantasi hati atau ginjal sekitar dua sampai tiga tahun, tapi di Tiongkok masa tunggu hanya berkisar dua sampai empat minggu saja, ” katanya.
Ditegaskan Wenny, cepatnya masa tunggu tersebut karena 90 persen sumber transplantasi berasal dari tahanan yang dibunuh secara tidak manusiawi. Sumber utama suplai organ adalah dari tahanan, praktisi Falun Gong atau Falun Dafa, yaitu orang-orang yang berlatih spiritual dengan jumlah ratusan juta di seluruh dunia dan ditangkapi karena jumlahnya mengancam PKT.
“Golongan monoritas Uighur, orang Tibet, penganut gereja kristen, di bawah kekuasaan otoriter PKT, selama lebih dari 70 tahun, dan sedang dalam kondisi negara tidak berperang. Rezim PKT telah menyebabkan 80 juta kematian rakyatnya secara tidak wajar,” ujar politikus Partai Golkar itu.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin selaku pimpinan rapat paripurna mengatakan, akan menindaklanjuti masalah tersebut di Komisi I. “Kami akan menjadikannya catatan dan kami akan meneruskan ke komisi teknis dalam hal ini Komisi I, untuk melakukan penjajakan dan koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri,” papar Azis. (EK)
